Category: PEMERINTAHAN

Tahun Baru Imlek 2025 dirayakan pada Rabu, 29 Januari 2025. Sesuai kalender lunisolar tradisional Tiongkok, perayaan ini jatuh pada bulan baru kedua setelah titik balik matahari musim dingin, yang membuatnya selalu berada dalam rentang 21 Januari hingga 20 Februari setiap tahunnya.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, Imlek tahun ini juga diikuti cuti bersama sehari sebelumnya, pada 28 Januari 2025. Menariknya, berdekatan dengan libur Isra Miraj, masyarakat Indonesia akan menikmati long weekend selama lima hari mulai 25 hingga 29 Januari 2025.

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) telah menetapkan tema nasional Imlek 2025: “Perilaku Lurus Pemimpin, akan Meluruskan Hati Seluruh Rakyat”. Tema ini mengajarkan pentingnya integritas dan keteladanan, sesuai dengan nilai-nilai moral yang diusung dalam ajaran Khonghucu.

Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) menyelenggarakan perayaan Imlek dengan mengangkat tema “Keberagaman Etnis Tionghoa Melangkah Bersama Menuju Indonesia Emas”. Acara ini menjadi momentum untuk merayakan dan meneguhkan semangat kebhinekaan yang menjadi fondasi utama bangsa Indonesia. Di auditorium abdurahman saleh. RRI Jakarta, senin, (03/02/2025).

Acara perayaan Imlek ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Menteri Agama RI Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Hashim S. Djojohadikusumo selaku Dewan Pembina FORMAS, Denny Sanusi (Waketum PITI) dan kehadiran para tokoh ini menunjukkan dukungan penuh terhadap semangat persatuan dalam keberagaman yang diusung oleh FORMAS.

Denny Sanusi selaku Wakil Ketua umum PITI
(Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) Mengapresiasi acara Imlek yang digelar oleh FORMAS tersebut. “Ini merupakan salah satu bentuk wujud kekompakan dan toleransi kita sebagai warga negara Indonesia” . Saya bangga dan sangat senang dengan perayaan Imlek bersama yang digelar oleh FORMAS ini.

PITI sendiri berkomitmen untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. “Kami di PITI sendiri berkomitmen penuh mendukung pemerintahan Prabowo Gibran suapaya Indonesia bisa mencapai apa dicita-citakan yakni Indonesia emas di tahun 2045″ ujarnya.

Kita tahu bahwa kita sebagai etnis Tionghoa sejak jaman dahulu terus mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karenya Denny berharap perayaan Imlek tahun ini akan terus memperkokoh persatuan dan persaudaraan bagi rakyat Indonesia dari berbagai multi etnis.

Kita bisa merayakan hari Imlek di RRI karena Imlek yang setiap tahun kita rayakan di Indonesia merupakan kebudayaan nuansa ritual dari etnis Tionghoa yang beragama Islam dan selama ini PITI selalu mengadakan Imlek termasuk open house juga.

Dan kita berharap dengan perayaan Imlek yang setiap tahun rutin memberikan dampak yang positif bagi kita semua begitu juga kita memberikan juga kontribusi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kedepan bagaimana kita mempererat keluargaan maupun dalam hal kemanusian kita dimana kita harapkan acara Imlek hari ini mengadakan bakti sosial dan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah dikota seperti banjir dan kebakaran.

Kedepan PITI secara organisasi dan sebagai paguyuban sebagai etnis Tionghoa dimana Imlek itu juga suatu perataan lintas agama yang seluruh dunia juga ikut merayakan Imlek lepas dari beda-beda agama apapun dan itu suatu yang sangat positif dalam rangka toleransi kita semua di Indonesia.
Kita harus tetap tunjukkan toleransi yang kuat di dunia internasional sehingga membuat negara kita yang kuat dan maju,” tutupnya.

Depok, 2 Pebruari 2025.Kegiatan reses anggota DPRD kota depok HJ. Ela Dahlia komisi 3 dari fraksi PKS daerah pemilihan kecamatan Cipayung sawangan Bojongsari pada tahun 2025 dilaksanakan di RT 02/04 Kel. Sawangan baru.

Dalam rangka menyerap aspirasi saran dan masukan dari masyarakat , turut hadir dalam kegiatan tersebut para RT dan RW setempat, team 11, HJ. Ela. Habibie SE. Serta tokoh masyarakat.

Reses kedua di tahun pertama Hj. Ela Dahlia Hadir di RW.04 kelurahan Sawangan baru kec. Sawangan Kota Depok di warnai dengan berbagai usulan dan harapan dari masyarakat setempat. Hal ini bertanda bahwa antusiasme warga betul betul mengharapkan kepada HJ. Ela sebagai anggota dewan yang mampu membawa keluh kesah masyarakat kepada Pemkot Depok terkait dengan pembangunan wilayah di RW. 04.

Berbagai usulan semua RT yang tertuang dalam reses diantaranya adalah pembangunan fisik dalam bentuk jalan, akses jalan dan drainase. Baik dalam renovasi maupun betonisasi.

Dalam sambutannya Hj. Ela Dahlia siap untuk membawa semua usulan kedalam sidang DPRD kota dan akan memperjuangkan usulan semua warga sebagai prioritas. Baik pisik maupun pembangunan sumber daya manusia.

Hj. Ela juga menuturkan pembangunan mungkin saja tidak serentak tapi secara bertahap, karena memang keterbatasan anggaran. Yang belum terpenuhi harap bersabar untuk menunggu ajuan anggaran tahun berikutnya. Tapi warga jangan khawatir, sebab semuanya pasti akan dilaksanakan pembangunannya sesuai dengan usulan usulan dan penyesuaian “. Ujar Hj. Ela.

Jakarta – Perayaan Imlek 2025 di Wihara Ekayana berlangsung khidmat dan meriah di Baktisala Utama Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat, pada Minggu (2/2). Acara ini dipimpin oleh Bhikkhu Y.A.B. Aryamattri Mahasthavira dan Y.A.B. Dharmavimala Mahathera, serta dihadiri oleh lebih dari 2.500 umat Buddha dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, yang memenuhi ruang utama hingga ke bagian luar wihara.

Rangkaian acara dimulai dengan doa dan pemberkatan Imlek, dilanjutkan dengan pembagian angpao berkah, pertunjukan barongsai, pujian, dan diakhiri dengan makan siang bersama. Momen spesial dalam perayaan ini adalah Dhammatalk bertajuk *“Imlek: Tahun Baru, Lalu Apa?”* yang disampaikan oleh Kevin Wu, seorang aktivis yang juga anggota DPRD serta Ketua Umum Dharmapala Nusantara.

Dalam sesi wawancara setelah acara, Kevin Wu menyoroti bagaimana perubahan zaman dan perkembangan umat Buddha di Indonesia sejak era sebelum kemerdekaan hingga era digital saat ini.

### **Imlek, Transformasi, dan Tantangan Umat Buddha di Era Digital**

Menurut Kevin, transformasi dalam kehidupan umat Buddha sangat erat kaitannya dengan perubahan zaman. Di era Orde Baru, aktivitas keagamaan, termasuk bagi umat Buddha, mengalami banyak pembatasan. Namun, setelah era reformasi, umat Buddha bisa kembali merasakan kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya, termasuk merayakan Imlek secara terbuka.

*”Dulu, di masa Soeharto, belajar agama itu sulit. Buku-buku susah didapat, mencari guru yang memahami ajaran Buddha juga sangat sulit. Tapi sekarang, kita bisa menikmati kebebasan beragama, termasuk dalam perayaan kebudayaan dan keagamaan seperti Imlek ini. Ini adalah buah reformasi yang harus kita syukuri,”* ujar Kevin.

Ia juga menekankan bahwa tantangan umat Buddha saat ini berbeda dengan masa lalu. Jika dulu umat Buddha kekurangan informasi, kini justru menghadapi banjir informasi yang bisa membingungkan.

*”Di era digital ini, kita tidak kekurangan informasi, justru kebanyakan. Ketika kita ingin mencari pembabaran Dharma di YouTube, bisa saja kita malah teralihkan ke video lain karena algoritma digital. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi generasi muda saat ini adalah bagaimana melatih diri untuk tetap fokus,”* tambahnya.

Kevin menekankan pentingnya meditasi dalam kehidupan modern sebagai cara untuk menjaga keseimbangan diri di tengah derasnya arus informasi. Ia juga berbagi pengalamannya saat menjalani latihan monastik sementara, di mana ia merasakan langsung tantangan fisik dan mental dalam melatih diri melalui meditasi mendalam.

*”Awalnya, duduk bermeditasi selama berjam-jam terasa sangat sulit. Tubuh terasa gelisah, pikiran bergejolak, bahkan saya sempat muntah saat pertama kali mencoba meditasi Zhen. Namun, seiring waktu, saya menyadari bahwa meditasi adalah seni dalam meredam gejolak batin. Ini adalah latihan untuk menenangkan ego dan mengendalikan emosi,”* jelasnya.

Kevin juga menegaskan bahwa ajaran Buddha tetap relevan dalam kehidupan modern. Para bhikkhu tidak hanya menjalani kehidupan spiritual, tetapi juga terus melatih diri dalam menghadapi tantangan zaman.

### **Makna Imlek dan Simbol Shio Ular Kayu**

Suhu Nyanabandhu, anggota Sangha Wihara, turut memberikan pandangannya mengenai makna Imlek tahun ini yang berada di bawah simbol shio Ular Kayu.

*”Tahun ini secara hewani diwakili oleh ular, tetapi juga memiliki unsur kayu. Setiap simbol dalam budaya Tionghoa bukanlah sekadar kepercayaan, melainkan filosofi yang telah berusia lebih dari 4.700 tahun,”* jelas Suhu Nyanabandhu.

Ia menerangkan bahwa ular melambangkan strategi dan kebijaksanaan, sedangkan kayu mencerminkan pertumbuhan dan fleksibilitas. Kombinasi ini menciptakan filosofi yang mengajarkan pentingnya adaptasi, ketekunan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup.

*”Fleksibilitas menjadi kunci utama di tahun ini. Bagaimana kita mampu beradaptasi dengan perubahan, tetap teguh dalam prinsip, namun juga cukup bijaksana untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi umat Buddha, khususnya dari etnis Tionghoa, serta seluruh masyarakat Indonesia dalam membangun komunitas yang harmonis,”* imbuhnya.

### **Pesan Kevin Wu: Imlek sebagai Momentum Perubahan Diri dan Sosial**

Menutup wawancara, Kevin Wu memberikan pesan bagi umat Buddha di tahun Ular Kayu ini. Ia menekankan tiga fase penting dalam perjalanan hidup, merujuk pada perjalanan Pangeran Siddharta hingga mencapai pencerahan sebagai Buddha Gautama.

1. **Berani keluar dari zona nyaman** – Umat Buddha harus memiliki keberanian untuk melangkah keluar dari kebiasaan lama dan terus mencari kebenaran.
2. **Melatih diri untuk terus berkembang** – Transformasi diri adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik.
3. **Memberikan manfaat bagi sesama** – Setelah mencapai perubahan diri, umat Buddha harus melanjutkan dengan berkontribusi kepada masyarakat.

*”Buddha tidak hanya berdiam diri setelah mencapai pencerahan. Ia menghabiskan 45 tahun berikutnya untuk mengajar dan membantu orang lain. Inilah esensi yang harus kita teladani. Jangan hanya sibuk memperbaiki diri sendiri, tetapi juga berperan dalam perubahan sosial,”* ujarnya.

Kevin menekankan bahwa umat Buddha harus aktif dalam memberikan manfaat bagi sesama, baik melalui dana, waktu, tenaga, maupun kebijaksanaan.

*”Jangan hidup egois hanya untuk kepentingan pribadi. Tradisi berbagi dalam perayaan Imlek, seperti memberi angpao atau berbagi makanan, sebenarnya mencerminkan salah satu praktik dasar dalam ajaran Buddha, yaitu dana. Ini adalah wujud nyata dari ajaran kebaikan yang diajarkan oleh Buddha,”* pungkasnya.

Dengan semangat perayaan Imlek 2025 ini, Kevin Wu dan Suhu Nyanabandhu berharap umat Buddha dapat terus berkembang dalam menghadapi tantangan zaman, serta menjadikan Imlek bukan sekadar perayaan, tetapi juga momentum untuk refleksi, transformasi, dan berbagi kebaikan kepada sesama.

 

 

 

 

Jakarta – Pengurus Pusat Federasi Setikat Pekerja Transportasi Indonesia (PP. F.SPTI) bersama Pengurus Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) menggadakan pelantikan dan pengukuhan pengurus PP.F.SPTI masa bakti tahun 2025-2030 dengan tema “Di Era Digitalisasi Mari Kita Tingkatkan Profesional Serikat Pekerja F.SPTI-KSPI Menuju Indonesia Emas” di Hotel The Tavia Jakarta pada hari Kamis, 30 Januari 2025.

Acara ini dihadiri oleh H. Mohammad Nasir, SE (Ketum F.SPTI), Arnod Sihite (Waketum DPP KSPS), Alenxander Zulkarnain (Ketua Harian PP. F.SPTI/ CEO PT. Benua Integrasi Global), Drs. HM. Jusuf Rizal, SE,M.Si. (Ketua Harian KSPSI), Brigjen. Pol. Nanang Rudi Supriatna, S.H., M.H. (Direktur Sosial Budaya Polri), Dr. Hartanto, MH.,M.Mar.E. (Direktur Lalu Lintas & Angkutan Laut Kementerian Perhubungan)

Mohammad Nasir, SE. sebagai Ketum F.SPTI menyampaikan dalam sambutannya ; “Kepercayaan saya sebagai Ketum F.SPTI merupakan tangung jawab sekaligus tantangan yang tidak mudah guna membawa F.SPTI lebih maju dan berkembang bagi para pengurus dan anggotanya.

Pelaksanaan Musnalub Rekonsiliasi F.SPTI merupakan upaya dari DPP KSPSI guna menyatukan perbedaan diantara kita secara demokratis dan kontitusional, maka mari kita bersama-sama membangun organisasi F.SPTI kedepan dengan bergandengan tangan untuk kemajuan organisasi ini.

Begitun juga Munaslub Rekonsiliasi merupakan munaslub perubahan menuju kemajuan dan kebesaran organisasi F.SPTI dan diharapkan dapat memperkuat posisi F.SPTI yang salah satunya terutama dibidang koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan.

Melalui Munaslub Rekonsiliasi kita akan melakukan regenering setidaknya ada 3 hal yang perlu di agendakan untuk kemajuan F.SPTI yaitu ;

1. Konsolidasi organisasi dengan melakukan penataan organisasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah, TUK, pimpinan kerja melakukan revitalisasi kepengurusan yang se-visi dengan demikian akan menjadi penguatan dan solidaritas dalam kepengurusan.

2. Konsolidasi program dengan membuat berbagai kepelatihan demi meningkatkan kompetensi advokasi serta sertifikasi bagi keahlian sumber daya manusia agar mampu mengikuti perubahaan dalam Revolusi Industri.

3. Konsolidasi menuju transparan dan akuntabel termasuk didalamnya sebagaimana memgelola organisasi dengan mengapdosi telnologi informasi mengunakan sistem database keanggotaan yang transparan, modern dan canggih.

Kami berharap Pelantikan & Pengukuhan F.SPTI menjadi momentum bagi kita untuk memperbaharui komitmen terhadap organisasi ini terlebih diera digitalisasi kita harus meningkatkan profesional guna menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Munaslub Rekonsiliasi F.SPTI kita laksanakan sesuai AD/ART akan menjadi pelajaran berharga buat kita semua untuk tidak mengulangin hal yang sama, perpecahan akan membuat anggota menjadi lemah dan akan menghambat bagi kemajuan organisasi.

Maka dari itu saya akan mengajak seluruh pengurus PP, PD, PC maupun kader F.SPTI di seluruh Indonesia agar bersama-sama untuk bahu membahu membangun organiasi F.SPTI yang kita cintai agar dapat mengikuti perubahan khususnya Revolusi Industri sesuai dengan tuntutan jaman dan kebutuhan industri sehingga F.SPTI dapat maju. Kita juga perlu membekali sdm anggota F.SPTI dengan advokasi sesuai kebutuhan masing-masing dilapangan.

Guna memajukan F.SPTI sebagai organisasi yang visioner bukanlah mudah, tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh pengurus mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan karena itu setelah munaslub ini kita akan mengadakan rakernas untuk membahas berbagai program dalam memajukan F.SPTI sebagai organisasi yang modern, profesional dan mandiri juga memperkuat hubungan industrial dengan Pemerintah maupun pengusaha untuk menghindari pengelolaan organisasi yang menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal,” tutupnya.

Arnod Sihite sebagai Waketum DPP KSPSI menyampaikan ; “Tentunya apresiasi yang luar biasa atas pelantikan dan pengukuhan kepengurusan F.SPTI yang baru, semoga F.SPTI dibawah kepemimpinan Mohammad Nasir bisa maju terus, berkembang dan solid kedepan yang tentu dengan visi misinya dan bisa mewujudkan kesejahteraan para anggota F.SPTI yang baru ini,” tutupnya.

Alenxander Zulkarnain sebagai Ketua Harian PP. F.SPTI/ CEO PT. Benua Integrasi Global mengatakan ; “Dengan adanya pembentukan pengurus F.SPTI yang baru kita yang pasti akan masuk ke rana perubahan yang baru juga salah satunya kita akan memasuki transformasi digital yaitu AI dan digitalisasi karena saat ini disegala bidang apapun sudah memasuki dunia digital dan kita harus maju mengikuti perkembangan teknologi saat ini maka saya yakin akan banyak ide-ide atau hal-hal baru yang akan kita beri masukan kepada Pemerintah untuk mengembangkan bagaimana transformasi digital di Indonesia jauh lebih berkembang lagi khususnya di dunia tenaga kerja.

Kebetulan saya sendiri di perusahaan PT. Benua Integrasi Global yang memang yang bergerak dibidang digitalisasi atau teknologi saat ini sedangkan mengembangkan blockchain dan AI, yang memang udah dibidang saya dalam dunia teknologi ini hingga saya tinggal membentuk atau mengimplementasikan sistemnya ke dalam ke pengurusan maupun anghota F.SPTI yang baru ini.

Adapun harapan untuk kepengurusan F. SPTI ini adalah akan kita buat peribahaan yang lebih bagus daripada yang lainnya artinya tidak mungkin kita membentuk satu hal sedemikian rapi saat ini kalo tidak ingin adanya perubahan-perubahan yang lebih besar untuk kepengurusan F.SPTI ini,” tutupnya.

Brigjen. Pol. Nanang Rudi Supriatna, S.H., M.H. (Direktur Sosial Budaya Polri) mewakili
Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si (Kepala Badan Intelijen & Keamanan Polri) menyampaikan pesan ; “Sektor transportasi memiliki peran yang sangat vital dalam memperkokoh perekonomian bangsa Indonesia juga berkontribusi besar dalam memobilitas barang maupun orang yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian tantangannya yang dihadapi didepan semakin besar mulai dari masalah keselematan, perlindungan, hak-hak pekerja hingga isu ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

Kehadiran masyarakat pekerja yang kuat dan profesional sangat diperlukan untuk menaungi para pekerja di sektor transportasi dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan amanat undang-undang sekaligus sebagai pencegah meluasnya permasalahaan yang berdampak terjadinya ngagguan kamtibmas.

Kegiatan transportasi yang tertib dan aman sangat bergantung kepada kolaborasi antara Polri, setikat pekerja dan stakeholder lainnya.

Dalam pidato perdananya pada saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah perioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar.

Dalam 5 tahun mendatang Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dimana target ini menjadi acuan utama dalam kebijakan ekonmi nasional yang membutuhkan strategi yang matang. Untuk meraih strategi tersebut Pemerintah telah membuat visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Adapun visi ini memiliki 3 pilar yaitu Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program terbaik.

Dalam mendukung Program Asta Cita khusunya Asta Cita yang ke 3 dan ke 5 yaitu untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif maupun menciptakan stabilitas ekonomi dimana Polri berkomitmen dan telah melakukan tindakan nyata melalui upaya-upaya sesuai tupoksi sebagai berikut ;

1. Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kejahatan yang merugikan masyarakat dan menggangu perekonomian negara seperti judi online, penyelundupan, narkoba maupun korupsi.

2. Peran Polri dalam membela hak tenaga kerja antara lain mengawal dan mengamankan giat penyampaian pendapat termasuk mendampingin penyelesaian sengketa, mengawasi pekerjaan imigran Indonesia, tenaga kerja asing serta penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menjalin kerjasama dengan BP2MI dan Imigrasi.

3. Sinergitas dalam mengoptimalkan perlindungan ketanagakerjaan yang berisi antara lain nota kesepahaman dengan kemenaker dan perjanjian kerjasama dengan BPJS.

4. Sebagai wujud komitmen nyata Polri maka pada hari Senin, 22 Januari 2025 di Gedung Mabes Polri bahwa Kapolri telah melaunching Desk Ketenagakerjaan Polri tahun anggaran 2025 dimana kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai upaya untuk mewujudkan jalinan hubungan industrial yang lebih baik yang saling melengkapi serta menciptakan keseimbangan antara buruh dengan perusahaan sebagai modal menyambut bonus modal Demografi guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Satu tekad Polri dalam mendukung kesejahteraan buruh di Indonesia yaitu buruh sejahtera, perusahaan berkarya dan Indonesia berjaya,” tutupnya.

Ilustrasi gambar :5 PMI ditembak otoritas Maritim Malaysia yakni Petugas APPM, (Foto: Dok.Google/Istimewa)

METROPOLITAN POS– Ketua Umum Buruh Migran Nasional (BMN), Adi Kurniawan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera bersikap atas insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/01/25). Penembakan tersebut mengakibatkan beberapa orang luka-luka hingga hilangnya nyawa.

“Tindakan APMM tersebut tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM yang mesti disikapi langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang merupakan pemimpin seluruh rakyat Indonesia,” ujar Adi dalam keterangan tertulisnya pada Senin (28/01/25).

Adi mengungkapkan peristiwa serupa bukan kali ini saja terjadi. Pada tahun 2012 lalu, lima pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ditembak mati oleh Polisi Diraja Malaysia dengan tuduhan kriminal. Insiden tersebut hingga kini masih menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban.

“Artinya jelas bahwa PMI kita di Malaysia tidaklah diperlakukan baik terlebih diperlakukan tidak manusiawi dan dimanusiakan. Menurut saya inilah momentum bagi Presiden dalam membuktikan keseriusannya dalam membela dan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia di manapun berada,” kata Adi.

Lebih lanjut Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) juga meminta pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Kementerian Luar Negeri menutup jalur diplomasi kepada Malaysia hingga kasus ini mendapatkan keadilan. Iajuga mendesak pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas insiden tersebut.

“Kami juga mendesak agar pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas insiden tersebut. Selain pecat para pelaku penembakan juga harus meminta maaf kepada keluarga korban,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan pekerja migran ditembak di perairan Tanjung RHU, Malaysia. Lima orang korban, di mana satu orang tewas dan empat orang lainnya mengalami luka-luka.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (24/01/25). Insiden penembakan itu dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Hormat Kami,
DPP BMN

 

Ketua Umum
Adi Kurniawan

[Foto: Tampak Poto bersama di Acara kegiatan Silahturahmi Kebangsaan yang digelar Presidium Bela Negara, tampak ke -3 dari kiri Maharaja Kutai Mulawarman,Ist]

METROPOLITAN POS– Sukses. Itulah pilihan kata yang diutarakan kepada Presidium Pejuang Bela Negara yang sukses menggelar agenda kegiatan silahturahmi kebangsaan, di batavia galery cilandak town square, Jakarta selatan, (sabtu, 25 Januari 2025).

Adapun kegiatan yang digagas Fahri Lubis sebagai inisiator Presidium Bela Negara, dalam silahturahmi ini juga membahas nasib bangsa dan negara kedepannya, demi anak, cucu, regenarasi berikutnya, sejatinya, acara berlangsung alot dan sukses, bahkan membuka cakrawala, pencerahan bagi semua yang hadir dalam agenda kegiatan silahturahmi kebangsaan ini.

Sementara, Maharaja Kutai Mulawarman Yang Dipertuan Agung Diraja Nusantara yang turut hadir dalam agenda silahturahmi kebangsaan ini menjelaskan agar utamanya semua yang tergabung dalam Presidium Pejuang Bela Negara agar selalu untuk eksis dan optimal dalam memperjuangkan kembalinya UUD 1945 asli.

“Pastinya kita akan mendorong selalu agar kembalinya UUD 45 yang asli,” ujar Maharaja Kutai Mulawarman disela agenda kegiatan acara silahturahmi kebangsaan yang berlangsung di Batavia Gallery, Jakarta Selatan, (25/1).

Oleh karenanya, sambungnya lagi mengatakan, agar berbagai elemen masyarakat yang menghendaki kembali ke UUD 1945 asli, untuk mari bersatu di dalam wadah Presidium Pejuang Bela Negara yang sudah dideklarasikan di kawasan Cipayung, Jakarta timur, awal Januari 2025 lalu.

Sebab asumsi nya juga menegaskan, bahwa Presidium Bela Negara ini ibarat bodi atau mobilnya dari berbagai perjuangan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya untuk kembali kepada UUD 1945 asli. “Kita turut membantu pemerintah dalam upaya bela negara. Kalau namanya bela negara, semuanya harus terima,” pungkas nya.

Menurut Maharaja Kutai Mulawarman lagi menambahkan, bahwa langkah ini dibentuk mengingat adanya ancaman besar bagi NKRI di segala lini. Mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan.

“Ada Bela Negara, karena adanya ancaman. Bela Negara tidak hanya berbicara tentang ketahanan fisik dan militer, tetapi juga mencakup ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,” jelasnya.

Ia berharap dengan adanya presidium ini agar semua lini dan piihak supaya semakin gencar lagi untuk upaya mengembalikan konstitusi, sekaligus wadah untuk menyatukan semua gerakan yang memiliki visi misi yang sama.

“Oleh karena nya, kita akan selalu konsisten untuk mendorong kembalinya UUD 45 yang asli,” tandasnya menutup penjelasan nya.

Sementara untuk diketahui bersama, agenda kegiatan silahturahmi kebangsaan ini dihadiri para tokoh antara lain, Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan yang didapuk menjadi ketua presidium Bela Negara, Fahri Lubis (inisiator Presidium), DYMM Prof. Dr. M.S.P.A. Iansyah Rechza. FW, Ph.D. Maharaja Kutai Mulawarman (Yang Dipertuan Agung Diraja Nusantara), Prof KH Andi Bustam Salam dari Kaltim, DR. KH. Badruddin Shubky (Ulama), Prof.Andi Faisal (Akademisi), Anggrin Srg (Alumni Tri Sakti), Abdul Malik, S.E, M.M (Leadership), Dr Ir H Abdullah Puteh (Politisi Senior), H.Agustian Jamaludin, lalu Idris Hady (Host), serta beberapa para tokoh lainnya. (Red)

Laporan : Jll/ Editor Redaksi Media/Ist

 

Jakarta, 24 Januari 2024 – Hary Tanoesoedibjo (Executive Chairman CEO MNC Group) bersama Brigjen Pol Djati (Wakapolda RI) meresmikan Renovasi Gedung Polsek Metro Menteng di Polsek Metro Menteng Jakarta pada hari Jumat, 24 Januari 2024.

Mayor Inf. Ober Purba sebagai Danramil 0501 Menteng seusai menghadiri Peresmian Renovasi Polsek Metro Menteng di Gedung Polsek Metro Menteng Jakarta (Jumat 24/01) menyampaikan ; “Harapan saya dalam renovasi Polsek Menteng ini bisa menambah semangat bekerja anggota Polsek Menteng karena Polsek itu adalah sesuatu pelayanan masyakat umum yang perlu harus dibenahi dalam penangan apapun yang akan dilaksanakan Polsek Menteng pasti berjalan baik.

Saya pun sangat bangga dan mendukung bisa bekerjasama dengan MNC Grup maupun Polsek Menteng dilapangan yaitu melalui 3 pilar dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Menteng.

Kalo untuk keamanan dalam berkolaborasi Koranmil Menteng, Kecamatan Menteng dengan Polsek Menteng dapat berjalan dengan baik, solid dan kompak. Khususnya Koranmil Menteng dan Polsek Menteng selalu menjaga patroli bersama selama 24 jam di wilayah Menteng,” tutupnya.

Brigjen Pol Djati (Wakapolda) berharap renovasi Polsek Menteng dapat mendukung kinerja kepolisian dalam menjalankan tugas yang kompleks di wilayah Jakarta Pusat termasuk meningkatkan motivasi personel dalam memberikan pelayanan yang lebihbaik kepada masyakat dan menekankan pentingnya kolaborasi antara polsek dengan masyarakat juga berharap dapat menjadi pusat pelayanan masyarakat yang modern dan profesional.

Harry Tanoe (Executive Chairman MNC Group) menyampaikan dengan adanya renovasi Polsek Menteng dapat memberikan mendorongan bagi jajaran Polsek Menteng untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas maupun dapat memberikan motivasi kinerja yang lebih optimal.

Foto Bersama DPP GMPRI usai Audiensi bersama Sekretaris Milliter Presiden Biro GTK, di kawasan Istana Negara, Jakarta, (20/1), (Istimewa)

METROPOLITAN POS– Perjuangan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Republik Indonesia (DPP GMPRI) yang meminta agar (Alm).Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesomo disematkan gelar Pahlawan Nasional memasuki babak baru.

Pasalnya, permohonan mereka sejak tahun 2024 lalu yang sudah diajukan ke Istana negara, dikala H.Ir. Joko Widodo menjabat sebagai Presiden ke-7 RI, dan alhasil saat ini surat permohonan tersebut sudah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Militer Presiden dengan Nomor 1: B-04/SM/GTK/GT.00/01/2025.

Sejatinya, dalam hal ini Ketum DPP GMPRI, Raja Agung Nusantara mengucapkan rasa terimakasih atas Kepemimpinan Pemerintahan Presiden Jend.(Purn). Prabowo Subianto.

“Alhamdulillah untuk semuanya, kegiatan hari ini di Istana Negara berjalan dengan baik, terkait undangan rapat dan audiensi sehubungan dengan pengusulan nama bapak almarhum Prof.Dr.Soemitro Djojohadikoesmo agar dinobatkan sebagai bapak Pahlawan Nasional, dalam hal ini kita (DPP GMPRI) di terima dan disambut dengan baik oleh Laksamana Pertama TNI Bapak I Bayu Trikuncoro SE, MM, CHRMP Sekretaris Milliter Presiden Biro GTK,” ujar Raja Agung Nusantara Ketua Umum DPP GMPRI menjelaskan kepada pihak redaksi media saat di lokasi Istana Negara, (20/1/2025).

Lanjutnya lagi menjelaskan perihal pengusulan ini, sebab pihak nya sangat meyakini bahwa, Prof.Dr.Soemitro Djojohadikoesmo atas jasa dan perjuangan nya sangat besar dan luarbiasa bagi negeri ini.

“Sudah sangat sepantasnya Prof.Dr Soemitro Djojohadikoesmo yang sudah saya anggap sebagai bapak Founding Father mendapatkan tanda bintang jasa, yakni disematkan gelar Pahlawan Nasional,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, adapun alasan DPP GMPRI memperjuangkan permohonan ini, sebab, Prof.Dr.Soemitro Djojohadikoesmo memiliki ide kritis dan sangat nasionalis, bahkan berbeda dengan pandangan para tokoh lain nya, atau pandangan umum.

Terlebih saat menghadiri KMB (Konfrensi Meja Bundar) Prof.Dr.Soemitro memiliki pandangan yang bijaksana, berbeda dengan Wapres Pertama RI, Moh. Hatta, sang pimpinan delegasi saat itu. yang mana, Prof.Dr Soemitro kala itu tidak setuju dengan klausul bahwa Indonesia harus membayar hutang kepada Belanda sebesar 6 juta gulden.
Prof.Dr.Soemitro bahkan kala itu mengatakan kepada pihak belanda bahwa pihak Belanda yang harus membayar kepada Indonesia atas penjajahan dan kedzaliman yang dilakukan mereka bagi bangsa Indonesia. Bahkan, Prof.Dr.Soemitro juga tidak setuju, Irian Barat (Papua) ditunda pengembaliannya ke Indonesia .

Lalu, berdasarkan Kajian, Investigasi dan study banding oleh DPP GMPRI dan begitu juga adanya dorongan murni dari nurani oleh berbagai elemen masyarakat dan tokoh masyarakat, juga berdasarkan Rujukan Undang-Undang dan Profil Calon Pahlawan Nasional, bahwa Alm.Prof.Dr.Soemitro sudah semestinya mendapatkan anugerah gelar Tokoh Pahlawan Nasional.

_baca juga:_

Kunjungi Istana Negara, DPP GMPRI Meminta Kepada Presiden Jokowi Agar  (Alm).Prof.Dr.Soemitro Djojohadikoesomo Disematkan Gelar Pahlawan Nasional

Sementara, dilansir dari surat Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Militer Presiden dengan Nomor 1: B-04/SM/GTK/GT.00/01/2025

Biasa Hal : Undangan Rapat 17 Januari 2025 | Yth. Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Republik Indonesia di tempat Berdasarkan:

1. Surat Ketua Umum DPP-Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda-Republik Indonesia nomor A.0020/GMPRI-DPP/X/2024 tanggal 03 September 2024 perihal Permohonan Penganugrahan Sebagai Pahlawan Nasional Almarhum Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesomo;

2. Surat Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Republik Indonesia nomor- A.0021/GMPRI-DPP/X/2024 tanggal 03 September 2024 perihal Permohonan Audiensi Kepada Presiden Terkait Permohonan Penganugrahan Almarhum Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesomo Sebagai Pahlawan Nasional, bersama ini dengan hormat kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada, hari, tanggal waktu tempat pimpinan rapat agenda

Senin, 20 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB Ruang Rapat Setmilpres Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Kegiatan Audiensi Terkait Permohonan Penganugrahan Almarhum Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesomo Sebagai Pahlawan Nasional Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, kami harapkan Saudara hadir tepat waktu.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Laksma TNI I. Bayu Trikuncoro, S.E., M.M., CHRMP.

Tembusan: Sekretaris Militer Presiden Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE)

(Red)

(Foto : Istimewa)

METROPOLITAN POS – Akhirnya pemohon gugatan sengketa tanah 11 hektar di Kerangan, Labuhan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) Muhamad Rudini mengadukan dan melaporkan 3  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kupang. Mereka dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial, serta Presiden, Kejagung dan KPK, Selasa (21/1/2025).

Pengaduan ini terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim PT Kupang NTT atas Putusan Pengadilan (PN) Labuan.Bajo nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj pada 23 Oktober 2024, yang sudah putus dan selesai di pemeriksaan tingkat pertama. Dimana Majelis Hakim ini memerintahkan PN Labuan Bajo melakukan sidang ulang terhadap putusan yang sudah selesai dan keluar putusan.

Pelaporan Muhamad Rudini melalui Tim Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor ELICE LAW FIRM ini dapat dukungan dari pengamat hukum DR (c) Fauzi, SH, MH dan tokoh masyarakat Syafrudin Budiman SIP. Yang mana 3 Majelis Hakim PT Kupang Dinilai cacat moral dan bertindak di luar nalar hukum.

Pengamat hukum DR (c) Fauzi, SH, MH menilai Majelis Hakim PT Kupang cacat moral dengan mengabaikan hak-hak kemanusiaan atas tanah yang diserobot oleh Niko Naput dan Kadiman Santosa pemilik St Regist Hotel. Selain itu PT Kupang dinilai bertindak di luar nalar hukum melakukan sidang ulang di PN Labuan Bajo.

“Tiga Hakim PT Kupang sudah tidak benar dalam mengambil keputusan sela sidang ulang PN Labuhan Bajo. Ini sungguh cacat moral dan di luar nalar hukum yang diatur dalam KUHAP,” kata Fauzi kepada media, Rabu (22/1/2025) di Jakarta.

Menurut Fauzi, Majelis Hakim PT Kupang sudah menabrak aturan dan bermain api dengan kewenangannya yang menguntungkan pihak tergugat. Padahal, sudah terbukti di pengadilan tingkat pertama diputuskan tanah 11 hektar di Kerangan, Labuhan Bajo ada peralihan hak tanah tidak sesuai prosedur.

“Dalam sidang tingkat pertama sudah terbukti bahwa ada peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai prosedur hukum. Diputuskan tanah tersebut adalah milik ahli waris almarhum Ibrahim Hanta dan bukan milik Niko Naput dkk. Saya minta hakim jangan menabrak aturan dan bermain api, nanti terbakar,” terang Fauzi Sekjen Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 ini.

Fauzi juga berharap Majelis Hakim PT Kupang untuk bertindak profesional dan tidak berat sebelah. Jika ini terus dilakukan berarti hakim tersebut patut diduga sudah masuk angin dan apapun keputusannya, akan menguntungkan tergugat.

Terbukti kata dia, Majelis Hakim PT Kupang bukan memeriksa materi permohonan banding dan bantahan/eksepsi terbanding. Malahan Majelis Hakim akan memerintahkan sidang ulang PN Labuan Bajo untuk mendengarkan 2 saksi ahli pembanding dan sementara saksi ahli terbanding tidak diundang.

“Majelis Hakim harus bertindak profesional dan tidak berat sebelah. Jika hakim seperti ini, patut diduga hakim sudah masuk angin dan akan bertindak secara hukum yang menguntungkan pihak tergugat/pembanding,” ucap Fauzi.

Darii kalangan tokoh masyarakat, Syafrudin Budiman SIP Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) juga menyatakan mendukung pelaporan 3 Majelis Hakim ke Bawas MA dan KY. Kata Gus Din sapaan akrabnya, jangan sampai 3 hakim ini bertindak seperti kasus Ronald Tannur di PN Surabaya.

“Kami dari masyarakat akan mengawasi dan memantau kinerja 3 Majelis Hakim PT Kupang yang sudah bertindak di luar nalar hukum. Dimana melakukan sidang ulang kasus sengketa tanah yang sudah putus di PN Labuan Bajo. Jangan sampai mafia tanah masuk ranah peradilan,” kata Syafrudin Budiman yang juga Ketua Dewan Pembina LBH ARPG.

Kata Gus Din, memandang kasus sengketa tanah di Kerangan, Labuan Bajo, Manggarai Barat ini sangatlah sederhana, cukup di lihat alas warkah hak tanah-nya. Dulunya miliki siapa tanah tersebut dan kenapa ada peralihan yang tidak sah sehingga digugat dan dibuktikan saja.

“Kalau mau simpel cek saja histori alas warkah atau hak atas tanah tersebut. Jika memang peralihan tidak sah karena dokumen palsu dan tidak sesuai prosedur ya dibatalkan saja. Jangan sampai hakim main-main memberi ruang kepada mafia tanah,” kata Gus Din mengingatkan ketiga hakim.

Terakhir kata dia, hakim jangan juga bertindak tidak profesional dengan sistem peradilan kebut semalam. Dimana baru tiga hari permohonan banding masuk ke PT Kupang, lalu dalam 1 hari berikutnya sudah ada putusan perintah sidang ulang.

“Ini kayaknya hakimnya main-main dengan hukum. Kami ingatkan jangan masuk angin, akan menyesal jika nantinya mempermainkan hukum bagi rakyat kecil yang menuntut haknya,” pungkas Gus Din.

Sebelumnya, Muhamad Rudini menyampaikan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Majelis Hakim PT Kupang. Diantaranya, Hakim Ketua Majelis TJONDRO WIWOHO, SH, MH dan Hakim Anggota I KETUT TIRTA, SH, MH dan LUCIUS SUNARNO, SH, MH. Terkait perkara tingkat pertama yang telah dinyatakan putus dan selesai di PN Labuan Bajo.

“Adapun perkara yang dimaksud adalah Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj di PN Labuan Bajo. Hal ini tertuang dalam putusan PN Labuan Bajo tertanggal 23 Oktober 2024 yang mana status putusan telah selesai dan diputus secara lengkap,” kata Rudini, Senin (20/1/2025).

Namun kata Rudini, Majelis Hakim PT Kupang memerintahkan ‘Sidang Ulang’ terkait Pemeriksaan Saksi Ahli di PN Labuan Bajo mengingat putusan tingkat pertama di PN Labuan Bajo telah selesai diputus secara lengkap.

“Kejanggalan dan keanehan inilah yang kita laporkan ke berbagai pihak, agar hukum tidak dipermainkan dan menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Bahkan, sering kita ketahui selama ini banyak pelanggaran kode etik di peradilan Indonesia,” tandasnya. (red)

Jakarta – Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengadakan Ibadah Natal dengan tema “Marilah Sekarang Kita Ke Betlehem (Lukas 2:15) yang dipimpin Pendeta Dr. Dominanus, M.Th dan Perayaan Natal 2024 dengan tema “Dengan Semangat Natal Bersama Kristus Menuju Hidup Baru Wujudkan Indonesia Bersih Dari Narkoba” di Gedung Auditorium PTIK Jakarta pada Selasa, 21 Januari 2025

Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si. sebagai Kepala BNN RI mengatakan ; “Saya sebagai Kepala BNN merasa bersyukur sekali untuk pertama kalinya seorang pemimpin negara menempatkan isu narkoba sebagai isu sentral dalam program prioritas.

Hal tersebut sangat luar biasa karena terdapat doa dan harapan masyarakat Indonesia serta perhatian dan kehadiran negara dalam memberantas narkotika pada misi tersebut.

Adapun pada poin ke-7 Asta Cita, Presiden Prabowo berkomitmen memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Pasalnya, korupsi dan narkoba perlu dicegah serta ditanggulangi dengan kebijakan yang kuat dan konsisten.

Diiletakkan di atas pundak BNN hal itu merupakan beban berat karena Indonesia dihadapkan dengan kondisi geografis yang memiliki berbagai macam kelemahan.

Kelemahan dimaksud, baik dari situasi geografis yang sangat terbuka dan rentan terhadap intervensi masuknya para bandar narkotika ke Tanah Air.
Di samping kondisi sosial masyarakat yang membuat problem narkotika menjadi semakin rumit.

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah serius di Indonesia dimana data menunjukkan bahwa pada 2023 terdapat sekitar 3,3 juta penyalahguna narkotika di kelompok usia 15–64 tahun, dengan angka prevalensi mencapai 1,73 persen.

Oleh karenanya, ada tiga moral standing (kedudukan moral) yang harus menjadi pijakan dalam menangani permasalahan narkoba.

Ia membeberkan, ketiga kedudukan moral tersebut, yakni pertama, memandang kejahatan narkoba sebagai ancaman kemanusiaan dan peradaban manusia, seiring dengan tingginya angka penyalahguna narkotika.

Kedua, melakukan tindakan represif terhadap jaringan sindikat narkotika. Dia mengatakan penegakan hukum harus menyasar jaringan narkoba secara menyeluruh, bukan hanya pelaku pada tingkat pengguna (pecandu narkoba).

Kemudian ketiga, yaitu sikap humanis terhadap pengguna narkotika. Menurutnya, para penegak hukum harus mulai mengubah paradigma bahwa pengguna (pecandu) narkoba merupakan korban yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial, bukan dijadikan tahanan semata” tutupnnya.

Pada kesempatan yang bahagia ini izinkan saya selaku ketua panitia ibadah dan perayaan natal BNN 2024 mengajak semua yang hadir untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas cinta kasihnya kepada kita dapat berkumpul di acara perayaan natal.

Kami atas panitia natal mengucapkan terimakasih keoada semua hadirin sekalian yang telah menempatkan diri untuk menghadiri perayaan Natal BNN 2024.

Pada hari ini untuk perayaan Natal dengan tema yang diangkat “Marilah Sekarang Kita Ke Betlehem (Lukas 2:15)” dan “Dengan Semangat Natal Bersama Kristus Menuju Hidup Baru, Mewujudkan Indonesia Bersih Dari Narkoba”.

Kombes Pol Agung Ramos Sinaga, S.H., M.Si. sebagai Ketua Panitia Ibadah & Perayaan Natal BNN 2024 menyampaikan ; “Pada kesempatan ini kami melaporkan kesiapan pelaksanaan Ibadah dan perayaan Natal BNN 2024 dimana dasar peyelenggaraan Ibadah dan Perayaan Natal BNN 2024 adalah surat perintah dari Kepala BNN no.5433/XII/KK/0803/2024/28 November 2024 tentang Panitia Acara Ibadah dan Perayaan Natal BNN 2024 dengan pelaksanaan dalam peringatan kelahiran Yesus Kristus mengajarkan kita semua untuk hidup rendah hati dan tulus khusus kepada umat Kristiani”, tutupnya.