IGW Prediksi 2024 Potensi Penyalahgunaan Politik Identitas dan Ancaman Stabilitas Semakin Tinggi

[ Foto : Sandri Rumanama, Ist ]

Jakarta| METROPOLITAN POST – Direktur Litbang Indonesian Good Governance Watch (IGW), Sandri Rumanama mendukung wanti wanti steatmen presiden jokowi soal politik identitas.

“Yang terakhir, waduh lupa lagi, masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024. Saya minta betul-betul Saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif,” kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

“Ini bagian dari ikhtiar beliau (Presiden Jokowi) untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menuju tahun politik, itu hal biasa karena segementasi politik identitas memang lagi jadi trend dan tinggi presentasenya”. Ucap Sandri

Menurut pengamatan IGW isu politik identitas sudah di mulai sejak awal tahun ini, lebih dari 100 akun anonim di media sosial kurang dari 46 akun yang memposting sesuatu yang bersifat senteis dengan simbol dan identitas tertentu. Ungkap Sandri Rumanama direktur Litbang IGW

Menurur Sandri politik identitas adalah bagian dari corak demokrasi namun jika salah digunakan akan menjadi polarisasi sosial ditengah masyarakat yang plural.

” Kita tak bisa menghindari yang namanya political identity (Identitas Politik), yang namanya demokrasi adalah bentuk dari kolaborasi segmen dan kelompok kepentingan, beda dengan politik identitas adalah bentuk kapitalisasi identitas dalam wacana dan kepentingan politik tertentu, jika salah kita kelolah akan menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan & ketertiban masyarakat”. Ujar Sandri Rumanama

Ia melanjutkan berdasarkan pengamatan mereka, menghadapi pemilu serentak pada 2024 ini negara akan bekerja ekstra keras karena akan menghadapi berbagai opini politik terutama soal kapitalisasi politik identitas dengan skor kredit lebih dari 78,12% akan menjadi kampanye poltik di berbagai momentum politik di tahun 2024.

Olehnya itu Indonesian Good Governance Watch (IGW) berharap adanya manajemen pengelolaan isu dan standarisasi kampanye harus menjadi bagian dari pemetaan bersama dalam mengelola kerawanan pemilu dari politik identitas di tahun 2023-2024.

“Harus dibuat standarisasi kampanye yang lebih mengikat dan regulatif sebagai bagian tak terpisahkan dalam pengelolaan opini politik Identitas” Tutur dia. (B.tonga)