Jakarta, 10 Oktober 2022 – Mempensiunkan seluruh pembangkit listrik berbasis (PLTU) batubara di
Indonesia pada tahun 2045 menjadi faktor penentu tercapainya bebas emisi tahun 2050 sesuai dengan
Persetujuan Paris untuk membatasi kenaikan temperatur rata-rata di bawah 1,5 derajat Celcius. Hal ini ditegaskan oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam sambutannya pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022.
“Menurut kajian IESR, pada tahun 2030, Indonesia perlu menghentikan pengoperasian PLTU batubara sebesar 9,2 GW dan seluruh unit PLTU pada 2045,” ujarnya. Menurutnya, adanya klausul yang
memberikan mandat bagi KESDM untuk menyiapkan peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional
PLTU pada Perpres 112/2022 merupakan langkah awal yang baik.
Senada, Rida Mulyana, Sekretaris Jenderal ESDM, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa
Perpres 112/2022 akan memberikan iklim investasi yang menarik serta pemberian insentif bagi energi terbarukan. Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang baik untuk menggenjot pemanfaatan energi terbarukan di tengah tingginya harga energi fosil. Selain itu, permintaan konsumen terhadap energi yang
bersumber dari energi bersih pun semakin meningkat.
Rida mengungkapkan bahwa pemerintah telah membuat strategi untuk menurunkan pengoperasian PLTU secara bertahap dengan penetapan kontrak maksimal 30 tahun.
“Kapasitasnya (PLTU-red) akan meningkat hingga 2030 dan setelahnya tidak ada pembangunan PLTU
baru, dan PLTU terakhir akan pensiun pada 2058,” ungkap Rida.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa untuk mencapai net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat sesuai
dengan target pemerintah, pihaknya juga berencana membangun supergrid untuk menggenjot
pengembangan energi terbarukan sekaligus menjaga stabilitas kelistrikan. Hal ini akan membuka peluang
untuk mengekspor listrik ke negara ASEAN lainnya, serta terhubung ke ASEAN supergrid.
“Untuk mendukung dan mengakselerasi energi terbarukan, Indonesia membutuhkan 1 triliun USD pada tahun 2060 untuk pembangkitan dan transmisi energi terbarukan.
Kebutuhan akan pembiayaan akan
semakin besar seiring dengan rencana Indonesia untuk melakukan pensiun dini PLTU di tahun mendatang,” papar Rida.
Kebutuhan pembiayaan ini akan semakin menurun jika teknologi energi terbarukan semakin murah. Selain
itu penerapan Perpres 112/2022, pelaksanaan program pensiun PLTU, tersedianya kemudahan perizinan bagi energi terbarukan, pendampingan, dan sosialisasi tentang regulasi energi terbarukan akan mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Vivi Yuliawati, Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, menyebutkan untuk melaksanakan strategi net zero emissions pada 2060, hal yang krusial adalah memformulasikan kebijakan teknikal untuk memuluskan transisi energi.
Ia berharap hasil diskusi dari ISEW 2022 ini dapat menjadi bahan dasar penyusunan RPJMN 2025-2029 & RPJP sampai 2045 oleh Bappenas terkait transisi energi sehingga mampu memitigasi dampak transisi terhadap sosio ekonomi masyarakat Indonesia.
“Tidak cukup hanya teknologi energi terbarukan, namun perlu orkestrasi kapasitas kepada masyarakat untuk membangun kapasitas baru di energi terbarukan,” ujarnya.
Narasi transisi energi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat juga didorong pada ISEW 2022.
“ISEW hadir untuk memfasilitasi diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, agar lebih inklusif, bahkan seluruh pihak yang terdampak dari transisi energi. Selain itu juga, menjaga momentum
menuju KTT G20 pada bulan November dengan membahas salah satu isu utamanya yakni transisi energi,” ujar Director Energy Program Indonesia/ASEAN GIZ Lisa Tinschert.
ISEW terselenggara atas kerjasama Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Clean, Affordable, Secure Energy for Southeast Asia (CASE). CASE merupakan
sebuah program kerjasama antar dua negara: Indonesia – Jerman (Direktorat Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, dan didanai oleh Kementerian
Perekonomian dan Aksi Iklim Pemerintah Federasi Jerman). Sebelumnya, diskursus transisi energi di
Indonesia secara rutin dilakukan pada acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD), yang tahun ini berpartisipasi dalam ISEW 2022. Perdana dilakukan pada 2022, ISEW akan berlangsung selama 5 hari dari 10-14 Oktober 2022 dengan tema Reaching Indonesia’s Net Zero Energy System: Unite for Action and Strategy. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti kegiatan ini secara gratis di isew.live.
