Jakarta, Ketua Dewan Pertimbangan Forkonas PP DOB Kalimantan Timur Salehudin SE.,M.Si menghadiri acara pelantikan pengukuhan pengurus Forkonas PP DOB di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/06/25).
Sebagaimana diketahui, Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) mendesak pemerintah segera membuka moratorium pemekaran wilayah. Hasil evaluasi daerah otonomi baru yang mayoritas berkinerja rendah jangan menghalangi objektifitas pemekaran wilayah.
Dalam kesempatan ini, Salehudin mengatakan seiring dengan percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN) setidaknya ada 10 calon daerah otonomi baru terdiri dari 8 calon kabupaten dan 2 calon kota di Kaltim, imbuhnya.
Pemekaran sebagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan yang merata dan terfokus, terutama dalam mendukung infrastruktur serta pelayanan publik di sekitar IKN, ungkap Mantan Ketua DPRD Kutai Kertanegara ini.
Salehudin menyoroti pemekaran wilayah berdasarkan pertimbangan teknokrasi mengacu pada pemekaran yang didasarkan pada penilaian teknis dan administratif, bukan hanya kepentingan politik atau aspirasi semata. Tetapi melalui kajian kelayakan yang mempertimbangkan aspek seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi sosial budaya.
Pemekaran wilayah yang berbasis teknokrasi menghasilkan daerah yang lebih efisien, efektif, berkelanjutan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu diingat pemekaran wilayah menimbulkan tantangan, seperti peningkatan biaya administrasi dan resiko persaingan antar daerah, sambungnya.
Mantan Ketua Adkasi ini berharap Kemendagri tidak melakukan moratorium semua pemekaran wilayah tetapi dibuka untuk wilayah yang memiliki potensi dengan menerapkan sistem yang bagus dengan pengkajian yang mendalam.
Kalau pemekaran wilayah karena alasan teknokrasi berarti untuk kesejahteraan tetapi kalau alasan politik nanti dulu, tutupnya.
