Oleh : M. Lappong Presidium PRRI
METROPOLITAN POST— Gelombang demonstrasi yang melibatkan mahasiswa, pelajar, buruh, dan pengemudi ojek online beberapa waktu lalu merupakan ekspresi akumulasi kekecewaan rakyat terhadap situasi hukum, politik, dan ekonomi nasional. Publik menilai bahwa agenda perubahan yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya dirasakan, terutama karena masih kuatnya pengaruh politik dan kepentingan yang diwariskan dari era pemerintahan sebelumnya.
Selama satu dekade terakhir, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta politik dinasti telah melemahkan demokrasi dan menimbulkan ketidakadilan di berbagai aspek kehidupan rakyat. Rakyat merasa sistem hukum diperalat, politik disandera, dan ekonomi dikendalikan oleh oligarki yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Tragedi jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi menambah luka bangsa. Publik menilai ada indikasi bahwa kerusuhan dibiarkan bahkan diarahkan, demi mendiskreditkan gerakan rakyat dan oposisi kritis. Hal ini semakin mempertebal persepsi adanya desain politik untuk mempertahankan status quo.
Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo dianggap sebagai langkah awal, meski sebagian pihak menilai masih belum menyentuh akar persoalan. Publik menunggu keberanian Presiden untuk melakukan radical break dari pola lama dan menunjukkan kepemimpinan otentik yang berpihak pada rakyat.
Tuntutan perubahan publik yang lahir dari Demo Agustus 18+7 jelas: berantas KKN, akhiri politik dinasti, dan kembalikan demokrasi ke jalur konstitusi serta moralitas bangsa.
Masyarakat berharap Presiden Prabowo segera memastikan reposisi politiknya secara jelas, bebas dari sikap ambigu terhadap warisan rezim sebelumnya. Rakyat ingin melihat Presiden yang berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk kepada mereka yang selama ini berlindung di balik kekuasaan.
Prabowo bukanlah Presiden bayangan, bukan pula pewaris status quo. Rakyat menunggu kepemimpinan sejati yang mampu membawa Indonesia keluar dari keterpurukan.(Ba)
