Teks Foto: Saddam Husen, (istimewa)
METROPOLITAN POST– Lebih dari satu tahun, kursi DPRD Lombok Tengah dari Fraksi PPP di Dapil 4 dibiarkan kosong. Akibatnya, ribuan suara rakyat di Praya Barat dan Praya Barat Daya terabaikan, aspirasi masyarakat terhenti, dan pembangunan wilayah mandek hanya karena carut-marut internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Masyarakat menduga Ketua DPC PPP Lombok Tengah menjadi biang kerok utama konflik internal tersebut. Kepemimpinan yang amburadul dan penuh intrik telah merugikan rakyat, karena kursi DPRD yang seharusnya menjadi penyambung aspirasi justru dijadikan alat tawar-menawar politik.
Lebih memprihatinkan lagi, upaya Pergantian Antar Waktu (PAW) yang kini diusulkan bukan hanya cacat hukum, tetapi juga cacat moral. Calon PAW yang diajukan diduga sudah lama mengundurkan diri dari PPP. Jika PAW ini tetap dipaksakan, maka jelas ada praktik manipulasi dan rekayasa politik kotor yang merusak demokrasi di Lombok Tengah.
“Atas dasar itu, kami akan mengepung Kantor DPC PPP Lombok Tengah dan mendatangi KPU Lombok Tengah untuk menolak keras PAW ilegal ini. Jangan biarkan kursi rakyat dipermainkan oleh segelintir elit partai yang haus kepentingan pribadi,” tegas Saddam Husen, perwakilan masyarakat Dapil 4 Praya Barat dan Praya Barat Daya.
Lebih lanjut, Saddam Husen meminta DPP PPP segera mencopot Ketua DPC PPP Lombok Tengah. Menurutnya, langkah ini penting demi menjaga kepercayaan publik, khususnya simpatisan PPP, karena Ketua DPC PPP diduga kuat menjadi penyebab utama terjadinya kekosongan kursi DPRD Dapil 4 hingga saat ini. (Red)
