Jakarta – Gerakan Intelektual Muslim Patriot (GIMP) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait polemik pengangkatan pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), khususnya di Sulawesi Selatan, yang kini menuai sorotan publik.
Menurut GIMP, proses pengangkatan pejabat negara seharusnya mengedepankan prinsip sistem merit, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, dugaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengisian jabatan strategis justru memperlihatkan lemahnya integritas manajerial di tubuh Kemenag.
“Ini sangat memprihatinkan karena Kemenag adalah institusi yang seharusnya menjadi teladan moral bagi umat, bukan justru memberi contoh buruk,” tegas GIMP dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (25/9/2025).
Kritik GIMP
GIMP menyoroti beberapa poin krusial terkait dugaan penyimpangan tersebut, antara lain:
1. Melemahnya prinsip meritokrasi – Pengangkatan pejabat berbasis kedekatan personal atau kelompok dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap profesionalitas ASN.
2. Sekjen sebagai pusat otoritas administratif – Seluruh mekanisme birokrasi berjalan melalui otoritas Sekjen Kemenag, sehingga tanggung jawab moral maupun hukum tidak dapat dilepaskan dari posisinya.
3. Dampak terhadap pelayanan publik – Jika nepotisme terus dibiarkan, kualitas layanan keagamaan, pendidikan, dan penyelenggaraan haji berpotensi semakin rapuh.
Tuntutan GIMP
Atas dasar itu, GIMP menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Mendesak pencopotan Sekjen Kemenag dari jabatannya karena diduga membiarkan praktik KKN.
2. Menuntut agar Sekjen segera membuka dokumen resmi dan kronologi pengangkatan pejabat Eselon II ke publik.
3. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan investigasi khusus atas dugaan praktik KKN di Kemenag.
4. Mendorong Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Kemenag.
5. Menuntut adanya penyusunan ulang regulasi internal pengisian jabatan yang lebih transparan dan akuntabel.
Rencana Aksi
Sebagai bentuk keseriusan, GIMP juga akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama pada Senin, 29 September 2025. Aksi tersebut rencananya melibatkan elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil yang peduli terhadap perbaikan birokrasi di tubuh Kemenag.
GIMP menegaskan, dugaan praktik nepotisme di Kemenag merupakan ancaman serius bagi integritas birokrasi keagamaan di Indonesia. “Jika lembaga agama saja sudah tercemari praktik transaksional, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara akan runtuh,” tutup pernyataan GIMP.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak Kementerian Agama maupun pejabat terkait mengenai polemik dan tudingan yang dilontarkan GIMP tersebut. (Red)
