Foto:Tampak aksi damai oleh masyarakat adat di Medan, Sumatera Utara, Istimewa
METROPOLITAN POST — Ribuan masyarakat adat dari berbagai daerah di Sumatera Utara “tumpah ruah” di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (10/11), menuntut pemerintah segera menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Aksi damai ini diinisiasi oleh Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis Keadilan Ekologis Sumatera Utara, yang merupakan gabungan lintas elemen masyarakat: pemimpin gereja dari HKBP, Katolik, HKI, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat pencinta lingkungan. Turut bergabung pula organisasi masyarakat seperti Horas Bangso Batak (HBB) dan para petani dari berbagai wilayah di Sumatera Utara.
Dalam aksinya, massa mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk keluar dan mendengarkan langsung aspirasi rakyat. Seruan “Bobby keluar! Tutup TPL!” menggema di halaman kantor gubernur.
Para pengunjuk rasa menilai, keberadaan PT TPL telah menyebabkan kerusakan ekologis yang luas, termasuk longsor di kawasan Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan. Mereka menyebut praktik industri TPL telah mengancam kehidupan masyarakat adat serta merampas ruang hidup di wilayah konsesi perusahaan tersebut.
“Aksi ini adalah puncak dari kekecewaan panjang masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai abai terhadap penderitaan masyarakat adat dan kerusakan lingkungan yang disebabkan TPL,” ujar salah satu koordinator aksi dari Sekber Gerakan Oikumenis.
Massa menuding adanya keberpihakan pemerintah terhadap TPL, termasuk pembiaran terhadap tindakan kekerasan oleh aparat keamanan dan “centeng” perusahaan terhadap warga di sekitar area konsesi. Mereka menilai, hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak boleh dibiarkan.
Melalui aksi ini, masyarakat adat mendesak Gubernur Sumatera Utara agar segera menyurati pemerintah pusat dan Presiden Republik Indonesia untuk mencabut izin operasional PT Toba Pulp Lestari secara permanen.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung damai tersebut akhirnya diterima oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Ijeck), yang menyatakan akan menyampaikan aspirasi para demonstran kepada pemerintah pusat.(Red),
