Anggota DPR RI Komisi IX, Nurhadi: Capaian MBG Luar Biasa
Jakarta, 14 Januari 2026 —
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai telah menunjukkan capaian signifikan setelah satu tahun pelaksanaan. Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik “MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia” yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Rabu (14/1/2026).
Diskusi ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari pemerintah, legislatif, hingga pelaku usaha, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat program MBG yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menyampaikan apresiasi atas kinerja BGN selama setahun terakhir dalam mengawal program MBG. Ia menilai diskusi publik ini menjadi ruang penting untuk menyatukan perspektif dan merumuskan langkah ke depan.
“Setelah satu tahun pelaksanaan MBG, kami sangat mengapresiasi capaian yang telah dilakukan BGN. Ke depan, kami melihat pentingnya pembentukan Undang-Undang MBG agar program ini memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak lagi menimbulkan polemik, termasuk isu penggunaan anggaran pendidikan,” ujar Tigor.
Menurutnya, program MBG justru memperkuat ekosistem pendidikan dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik untuk menunjang proses belajar.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), H. Alven Stony, S.I.P, menjelaskan bahwa kontribusi pelaku usaha terus diperkuat, baik dari sisi sosial maupun operasional. GAPEMBI aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan mendukung percepatan implementasi MBG secara nasional.
“Target kita bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas. Secara nasional, program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat per hari dengan dukungan sekitar 32 ribu SPPG. Per Januari ini, jumlah SPPG telah mencapai hampir 20 ribu, dan akan terus ditingkatkan,” jelas Alven.
Ia menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penguatan kualitas melalui penerapan sertifikasi di setiap SPPG, mulai dari standar higienitas, sanitasi, hingga penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Proses seleksi bahan baku juga menjadi perhatian utama guna mencegah risiko kesehatan bagi penerima manfaat.
Dari sisi legislatif, Anggota DPR RI Komisi IX, Nurhadi, menilai program MBG sebagai pencapaian luar biasa yang sempat diragukan di awal pelaksanaannya.
“Awalnya kami sempat pesimis, namun setelah satu tahun berjalan dan jumlah SPPG mendekati 20 ribu, ini adalah capaian yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Meski demikian, Nurhadi mengingatkan pentingnya evaluasi berkelanjutan, khususnya terkait kualitas makanan dan peningkatan SDM, seperti tenaga ahli gizi dan kepala SPPG, guna mencegah kejadian luar biasa seperti kasus keracunan pangan.
Ia juga menyoroti dampak positif MBG terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan penguatan ekonomi desa. Ke depan, sinergi dengan koperasi desa Merah Putih diharapkan mampu memperkuat kearifan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam 1–2 tahun mendatang.
Diskusi publik MBG Outlook ini menegaskan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan masyarakat demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
