Foto: Istimewa
METROPOLITAN POST— Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam melanjutkan pembangunan jalan cepat atau bypass Lembar–Kayangan yang ditargetkan mulai konstruksi pada tahun 2027.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Raja Agung Nusantara selaku Ketua DPP GMPRI. Menurutnya, proyek strategis ini merupakan langkah progresif dan visioner dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah NTB, khususnya Pulau Lombok.
“DPP GMPRI memandang bahwa pembangunan jalan bypass Lembar–Kayangan adalah bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperkuat jalur distribusi logistik. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi investasi masa depan bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” tegas Raja Agung Nusantara.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi NTB memastikan kelanjutan proyek ini pada tahun 2026 setelah sempat tertunda akibat kendala anggaran dan proses tender Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di tahun sebelumnya. Saat ini, proses pengkajian melalui feasibility study (FS) tengah berjalan, sembari menunggu penyusunan Detail Engineering Design (DED), penyelesaian Amdal, serta tahapan pembebasan lahan.
Plt Kepala Dinas PUPR dan Perkim NTB, Budi Herman, menyampaikan bahwa tim teknis saat ini masih melakukan kajian mendalam terhadap proyek yang diperkirakan menelan anggaran hingga triliunan rupiah tersebut. Pemerintah juga telah mempertimbangkan secara matang pemilihan jalur Sengkol–Pringgabaya sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurai kepadatan lalu lintas pada jalur utama Mataram–Lombok Timur.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan optimisme bahwa proyek ini akan memasuki tahap konstruksi pada tahun 2027, dengan fokus tahun ini pada penyelesaian aspek teknis dan administratif.
Menanggapi hal tersebut, DPP GMPRI juga menilai bahwa skema pembebasan lahan melalui konsolidasi atau wakaf lahan merupakan pendekatan inovatif yang perlu dikawal secara transparan dan berkeadilan.
“Kami mendukung penuh, namun tetap mendorong agar seluruh proses, khususnya pembebasan lahan, dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial, keterbukaan, serta perlindungan hak-hak masyarakat terdampak. Skema konsolidasi lahan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” lanjut Raja Agung Nusantara.
Lebih lanjut, DPP GMPRI menegaskan kesiapan untuk menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal jalannya proyek ini, agar dapat terealisasi tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat NTB.
Jalan bypass Lembar–Kayangan sepanjang kurang lebih 50 kilometer ini direncanakan melintasi jalur selatan Lombok, mencakup wilayah Gerung, Praya, Sengkol, Keruak, Labuhan Haji hingga Pringgabaya. Jalur ini dinilai lebih efisien secara logistik dan strategis dalam mendukung mobilitas kendaraan besar, sehingga dapat mengurangi beban lalu lintas pada jalur utama yang selama ini padat.
“Ini adalah momentum penting bagi NTB untuk melompat lebih maju. Kami di DPP GMPRI berdiri bersama rakyat dan pemerintah dalam memastikan pembangunan ini berjalan dengan baik, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama,” tutup Raja Agung Nusantara.
