Jonathan Axel: Demokrasi Butuh Kritik yang Produktif, Bukan Sekadar Protes
*JAKARTA, 22 Juli 2026* –
Demokrasi Indonesia sedang diuji. Di tengah itu, *Jonathan Axel Hernandie*, Anggota DPRD termuda Kabupaten Belitung dari PSI, mengajak publik mengubah cara berdemokrasi: dari protes menjadi solusi.
Pernyataan itu disampaikan dalam _Indonesia Youth Democracy Forum_ (IYDF) 2026 di Auditorium Prof. Dr. Hasjim Djalal, Jakarta, Rabu (22/7). Forum FPCI ini dibuka oleh *Dr. Dino Patti Djalal* dan *Jan Senkyr*.
Jonathan mengaku dulu aktif mengkritik pemerintah di media sosial. Namun pengalamannya di DPRD mengubah cara pandangnya. “Saya belajar bahwa kritik itu mudah. Yang sulit adalah duduk, berdebat, dan mencari jalan keluar bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal sehat. “Semangat kita sama: Indonesia maju. Bedanya di metode dan kebijakan,” katanya.
Dalam sesi diskusi, Jonathan juga menyoroti pembahasan RUU Pemilu. Ia mendorong agar setiap perubahan aturan pemilu tetap menjaga prinsip: satu suara, satu nilai.
Menurutnya, demonstrasi harus naik kelas. “Jangan berhenti di orasi. Sampaikan juga naskah akademik, data, dan rekomendasi kebijakan. Itu yang dibutuhkan pemerintah,” tegasnya.
Untuk mendorong budaya itu, PSI Belitung menggelar pendidikan politik berbasis solusi. Peserta diajak menganalisis masalah di desanya, lalu membuat proposal kebijakan.
“Anak muda harus dilatih berpikir kebijakan, bukan hanya berpikir tagar. Demokrasi butuh orang yang bisa kerja,” kata Jonathan.
Ia juga mengingatkan bahaya disinformasi. “Ruang digital harus tetap bebas, tapi kita harus lawan hoaks dengan fakta dan narasi yang jernih,” ujarnya.
Jonathan menutup dengan ajakan untuk terjun langsung. “Masuk partai, masuk DPRD, masuk pemerintahan. Karena perubahan tidak akan datang kalau kita hanya menonton dari luar,” pungkasnya.
