Jakarta – Forum Peduli Pembangunan Papua menyoroti dugaan penyalahgunaan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2025 dalam program penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat Papua yang berada di sejumlah Mess Cenderawasih di Jakarta.
Bantuan tersebut berupa sembako, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian multivitamin kepada warga masyarakat Papua.
Koordinator Forum Peduli Pembangunan Papua, Charles Kossay, mengatakan dugaan penyimpangan tersebut muncul setelah pihaknya menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Bahkan, menurut dia, terdapat sejumlah nama yang diduga fiktif dalam daftar penerima.
“Berdasarkan data yang kami himpun, dari total 800 orang penerima bantuan, terdapat kurang lebih 450 nama yang diduga fiktif,” ujar Charles saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Atas temuan tersebut, Forum Peduli Pembangunan Papua berencana melaporkan Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Charles mengatakan, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami memiliki bukti dan data-data yang valid. Karena itu, kami mendesak BPK segera turun melakukan audit,” tegasnya.
Selain melapor kepada BPK, Forum Peduli Pembangunan Papua juga berencana meneruskan pengaduan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Charles berharap dugaan tersebut dapat diperiksa secara objektif dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran.
“Kami berharap dugaan ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dana Otsus adalah hak masyarakat Papua dan harus sampai kepada yang berhak. Karena itu, proses ini akan terus kami kawal sampai tuntas,” tutup Charles.
(ard)
