Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BERITA

Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Katup Indonesia (HAKINDO), Patrick Tanato: Potensi Besar Terpendam: 75% Kapasitas Produksi Katup Nasional Menganggur, HAKINDO Desak Netralitas Tender dan Reformasi Verifikasi TKDN

Avatar photo
51
×

Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Katup Indonesia (HAKINDO), Patrick Tanato: Potensi Besar Terpendam: 75% Kapasitas Produksi Katup Nasional Menganggur, HAKINDO Desak Netralitas Tender dan Reformasi Verifikasi TKDN

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Katup Indonesia (HAKINDO), Patrick Tanato: Potensi Besar Terpendam: 75% Kapasitas Produksi Katup Nasional Menganggur, HAKINDO Desak Netralitas Tender dan Reformasi Verifikasi TKDN

 

Example 300x600

Jakarta, Pilarnkri.com

 

Industri manufaktur katup (valve) dalam negeri saat ini ibarat raksasa yang sedang tertidur. Di tengah gencarnya narasi hilirisasi dan kemandirian industri nasional, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.

Himpunan Industri Katup Indonesia (HAKINDO) mengungkap bahwa sebanyak 75 persen kapasitas produksi katup lokal berstandar API-grade (American Petroleum Institute) saat ini dalam kondisi menganggur (idle).

Kondisi ini bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas produk, melainkan akibat minimnya penyerapan pasar domestik dan praktik spesifikasi tender yang dinilai masih bias dan memihak produk asing.

Hal tersebut diemuka secara tegas oleh Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Katup Indonesia (HAKINDO), Patrick Tanato, saat menjadi pembicara kunci dalam seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Industri Manufaktur dan Teknologi Tinggi Indonesia (INTI) di sela-sela pameran bergengsi Indo Machinery 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (12/8/2026).

Kualitas Dunia, Utilisasi Minim

Dalam pemaparannya yang didukung oleh data riil, Patrick mengungkapkan bahwa kapasitas terpasang dari sembilan pabrikan anggota HAKINDO saat ini mencapai 29.272 ton per tahun. Yang membanggakan, seluruh pabrikan tersebut rata-rata telah berhasil meraih sertifikasi internasional dari American Petroleum Institute (API) serta lisensi manajemen mutu API Q1.

Sertifikasi ini merupakan standar emas yang membuktikan bahwa produk katup buatan Indonesia telah memenuhi persyaratan ketat untuk digunakan di industri hulu migas dan energi global.

“Kualitas anggota kami sudah qualified dan comply dengan standar internasional tertinggi. Namun, berdasarkan survei internal kami pada Juni 2026, tingkat utilisasi pabrik kami baru menyentuh angka 25 persen. Artinya, ada 75 persen kapasitas produksi yang menganggur setiap tahunnya. Ini adalah pemborosan sumber daya nasional. Ini bukan karena kita tidak bisa bersaing secara kualitas, tapi karena mekanisme pasarnya tidak berjalan seadil yang diharapkan,” tegas Patrick di hadapan ratusan peserta seminar.

Paradoks TKDN dan Jerat Spesifikasi Tender

HAKINDO mencatat sebuah paradoks yang ironis. Berdasarkan kajian mendalam, potensi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk industri katup sebenarnya sangat tinggi, yakni mencapai 72,22 persen jika seluruh rantai pasok domestik dimaksimalkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa produk lokal ber-TKDN tinggi ini justru sepi pemesan, terutama dari sektor strategis.

Patrick menyoroti akar masalah yang kronis dan sering ditemui di lapangan, khususnya pada proses pengadaan proyek hulu migas dan proyek-proyek strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dokumen tender dinilai sering kali dengan sengaja mencantumkan spesifikasi teknis yang mengarah pada fitur proprietary atau merek-merek produsen luar negeri tertentu (brand-specific).

“Akibatnya, manufaktur lokal terdiskualifikasi bahkan sebelum proses tender dimulai. Kami tidak meminta proteksi berlebihan, subsidi, atau mandat mendadak yang tidak masuk akal. Kami hanya meminta level playing field (kesetaraan arena) dan netralitas spesifikasi dalam setiap dokumen tender. Biarkan kualitas dan harga yang berbicara, bukan merek,” ungkapnya dengan nada tegas.

Mendesak Reformasi Verifikasi TKDN: Dari Klaim ke Audit Riil

Selain menuntut netralitas tender, HAKINDO juga mendorong reformasi mendasar dalam sistem verifikasi TKDN. Saat ini, sistem yang berlaku masih banyak mengandalkan klaim dokumen (self-declaration) yang rentan dimanipulasi.

HAKINDO mengusulkan agar kriteria verifikasi TKDN diubah menjadi berbasis audit proses produksi riil (witness audit) oleh lembaga yang independen dan kompeten. Langkah ini dinilai krusial untuk membongkar praktik klaim TKDN “abal-abal”, di mana sejumlah oknum hanya melakukan perakitan akhir (final assembly) atau sekadar menempelkan label pada produk impor utuh, namun tetap mengklaim sebagai produk ber-TKDN tinggi.

“Kita harus melindungi industri yang benar-benar melakukan proses manufaktur di dalam negeri. Jangan sampai insentif TKDN justru dinikmati oleh importir yang hanya melakukan repackaging,” tambah Patrick.

Ambisi Naik Kelas dan Peta Jalan (Roadmap) Industri Katup
Meski saat ini anggota HAKINDO sangat unggul dan mendominasi dalam memproduksi katup manual (seperti Gate, Globe, Ball, Check, dan Needle Valve), asosiasi ini memiliki ambisi besar untuk naik kelas. HAKINDO menyatakan kesiapan untuk memproduksi katup bernilai tambah tinggi (high-value products) seperti Control Valve dan Actuator yang saat ini masih sangat bergantung pada impor.

Untuk mewujudkan hal tersebut, HAKINDO secara proaktif membuka pintu kemitraan strategis, alih teknologi (licensing), hingga skema joint venture dengan prinsipal global, dengan syarat adanya komitmen transfer pengetahuan dan pemberdayaan rantai pasok lokal.

Sebagai panduan strategis, HAKINDO mengusulkan tiga tahapan peta jalan (roadmap) pendalaman industri katup nasional kepada pemerintah:

1.Tahap 1: Penguatan Hulu Rantai Pasok (Casting). Memaksimalkan dan memberikan insentif khusus bagi kemampuan casting (pengecoran baja) lokal yang saat ini sudah siap dan mampu memproduksi body katup untuk grade tertentu, seperti carbon steel. Ini akan memangkas ketergantungan impor bahan baku setengah jadi.

2. Tahap 2: Jaminan Penyerapan (Offtake Guarantee). Pemerintah dan BUMN perlu memberikan kepastian jaminan penyerapan produk lokal. Dengan adanya offtake yang terukur, pabrikan dapat mencapai skala ekonomi (economies of scale), yang pada akhirnya akan menekan biaya produksi casting dan membuat harga produk lokal semakin kompetitif.

3. Tahap 3: Instrumen Perdagangan yang Adil. Evaluasi dan penegakan instrumen perdagangan (seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan/BMTP) secara tegas guna mengantisipasi dan menanggulangi indikasi praktik dumping (penjualan di bawah harga wajar) dari produk katup murah berkualitas rendah yang membanjiri pasar dari negara tetangga.

Kesiapan Menjadi Mitra Strategis Nasional

Menutup paparannya, Patrick menegaskan bahwa investasi di sektor hulu migas dan energi nasional nilainya sangat fantastis. Sangat disayangkan jika nilai ekonomi tersebut bocor keluar negeri hanya untuk komponen yang sebenarnya mampu diproduksi oleh anak bangsa.

“Investasi di sektor hulu migas sangat besar. Kami di HAKINDO tidak datang hanya untuk mengeluh, tetapi kami siap menjadi mitra strategis pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan mitra global untuk menaikkan kelas produk katup buatan Indonesia. Saatnya Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi menjadi pusat manufaktur katup yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara,” pungkas Patrick.

 

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *