Jakarta – Polri melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Mutasi mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan. Dalam telegram tersebut, sebanyak 19 perwira ditunjuk sebagai kepala kepolisian daerah (Kapolda) baru.
Salah satunya adalah Irjen Langgeng Purnomo yang ditunjuk sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Langgeng merupakan perwira tinggi Polri kelahiran Kebumen, 15 Juni 1972. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1995. Selain Akpol, Langgeng juga tercatat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim), serta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti).
Karier Langgeng di tingkat kewilayahan antara lain dimulai dengan menjabat sebagai Kapolres Grobogan pada 2012. Dua tahun kemudian, ia dipercaya memimpin Polres Klaten sebagai Kapolres pada 2014.
Setelah berkarier di kewilayahan, Langgeng kemudian banyak menempati sejumlah jabatan di bidang sumber daya manusia (SDM) Polri.
Pada 2016, ia menjabat Kasubbagsiswatperspsi Bagjiansis Rojianstra SSDM Polri. Kariernya di bidang SDM berlanjut dengan penunjukan sebagai Karo SDM Polda Banten pada 2018.
Setahun kemudian, pada 2019, Langgeng dipercaya menduduki posisi Kabagdiapers Rodalpers SSDM Polri. Pada 2020, ia menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Dalpers SSDM Polri.
Kariernya di bidang SDM terus berlanjut. Pada 2022, Langgeng dipercaya menjadi Karo SDM Polda Kalimantan Barat. Pada tahun yang sama, ia kemudian menjabat sebagai Karo SDM Polda Metro Jaya.
Pada 2025, Langgeng menduduki jabatan sebagai Karo Binkar Polri. Kemudian pada 2026, ia ditunjuk sebagai Perancang Peraturan Kepolisian Utama Tingkat I Divkum Polri.
Kini, melalui mutasi terbaru Polri, Langgeng Purnomo mendapat amanah baru sebagai Kapolda DIY. Penunjukan tersebut menambah daftar pengalaman Langgeng dalam menjalankan sejumlah jabatan strategis, baik di tingkat kewilayahan maupun Mabes Polri.
(ard)
