OPINI

MEMBACA SINYAL DI BALIK KETERGANTUNGAN: HARGA KEMANDIRIAN ENERGI BAGI APBN

Avatar photo
5201
×

MEMBACA SINYAL DI BALIK KETERGANTUNGAN: HARGA KEMANDIRIAN ENERGI BAGI APBN

Sebarkan artikel ini

MEMBACA SINYAL DI BALIK KETERGANTUNGAN:
HARGA KEMANDIRIAN ENERGI BAGI APBN

 

Oleh: Hotman Auditua S,S.E.,M.E.M.Si.,BKP
Pemerhati Kebijakan Fiskal SPPB Universitas Indonesia/
Chief of Jakarta Study Club/
Ketua Bidang Hubungan Pemerintah Pusat APKLI Merah Putih

 

Di hadapan para pelaku pasar pada Investor Daily Summit 2026 di Raffles Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026, Bahlil Lahadalia memaparkan wajah lain dari cerita pertumbuhan Indonesia: devisa yang masih mengalir keluar untuk membeli energi. Paparan itu disampaikan kurang dari sepekan setelah Bahlil dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026, sembari tetap menjabat Menteri ESDM (Kementerian ESDM, 1/10/2026).

Angka-angka yang disajikan layak dibaca bukan sekadar sebagai laporan, melainkan sebagai sinyal tentang posisi Indonesia. Pendekatan competitive intelligence membantu di sini: memahami posisi sendiri, membandingkannya dengan pesaing, dan menemukan titik buta. Menariknya, Bahlil sendiri menyodorkan banyak bahan pembandingnya.

Neraca yang Masih Bocor

Paparan berjudul “Dari Sumber Daya Menuju Nilai Tambah” itu memuat pengakuan yang jujur. Pada 2025, produksi LPG nasional hanya 1,91 juta metrik ton, sementara impornya 7,47 juta metrik ton, sehingga produksi domestik hanya memenuhi 22,4 persen konsumsi LPG bersubsidi. Impor bensin mencapai 22,20 juta kiloliter atau 60,47 persen dari kebutuhan nasional. Produksi minyak merosot dari 1.591 ribu barel per hari pada 1996 menjadi 605 ribu barel per hari pada 2025 (paparan Kementerian ESDM, 7/10/2026).

Yang lebih mengkhawatirkan justru proyeksi pada paparan data yang sama: impor bensin diperkirakan naik menjadi 27,60 juta kiloliter pada 2030, atau sekitar 66 persen dari kebutuhan 42,1 juta kiloliter. Tanpa terobosan, ketergantungan bukan menyusut, melainkan membesar.

Di meja fiskal, ketergantungan ini punya harga yang terang. Hingga akhir Agustus 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp331,4 triliun, melonjak 52,1 persen secara tahunan dan sudah 74,2 persen dari pagu (APBN Kita, 18/9/2026). Bahlil sendiri menyebut subsidi dan kompensasi listrik kini lebih dari Rp200 triliun (Antara, 7/10/2026). Setiap pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia langsung berpindah ke APBN.

Membaca Peta Pesaing dari Paparan Pemerintah Sendiri

Sinyal pertama, kesenjangan bioetanol. Paparan Bahlil memuat daftar negara yang mewajibkan bioetanol: Brasil hingga E27 di pasar umum, India dan Thailand E20, sementara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok E10. India bahkan mencapai E20 pada 2025-26, lima tahun lebih cepat dari jadwal (OpenGov Asia, 5/7/2026). Indonesia, menurut paparan, baru menuju E10 pada 2028, dengan rencana produksi bioetanol hanya 1,28 juta kiloliter pada 2030. Padahal E10 atas kebutuhan 42,1 juta kiloliter memerlukan sekitar 4,2 juta kiloliter. Rencana itu baru menutup sekitar 30 persen kebutuhan E10.

Sinyal kedua, konsistensi target. Dua pekan sebelumnya, Bahlil menyebut E10 diterapkan pada 2027, E20 dibangun pada 2028, dan peta jalan menuju E50 sedang disusun (Akurat, 22/9/2026). E50 berarti sekitar 21 juta kiloliter etanol, lebih dari enam belas kali rencana produksi 2030. Dalam competitive intelligence, jarak antara target yang diumumkan dan kapasitas yang direncanakan dibaca investor sebagai risiko eksekusi. Perbedaan kecil juga muncul antarkementerian: proyeksi ekspor dari peta jalan hilirisasi yang sama tercatat USD857,9 miliar di paparan ESDM dan USD857,6 miliar di paparan Kementerian Investasi. Kementerian koordinator yang baru dibentuk punya pekerjaan rumah menyatukan angka.

Sinyal ketiga, posisi di rantai nilai. Bahlil menunjukkan ekspor produk turunan nikel melonjak dari USD3,3 miliar pada 2017 menjadi USD33,9 miliar pada 2024 setelah larangan ekspor bijih nikel, dengan nilai tambah hingga 67,7 kali bila diolah menjadi sel baterai (paparan, 7/10/2026). Pertanyaannya bukan lagi apakah hilirisasi berhasil, melainkan di anak tangga mana Indonesia berhenti. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan modal asing di sektor hilirisasi pada semester I 2026 masih didominasi Tiongkok (termasuk Hong Kong) dan Singapura (RMOL, 17/7/2026). Anak tangga tertinggi menentukan siapa yang paling menikmati nilai tambah.

Sinyal keempat, ketepatan jadwal. Paparan Blok Masela masih mencantumkan groundbreaking “rencana Mei 2026”, padahal groundbreaking baru dilakukan Presiden Prabowo pada 16 Juli 2026 (Setneg, 16/7/2026). Proyek yang kontraknya diteken sejak 16 November 1998, dengan cadangan 18,54 TSCF dan kapasitas 9,5 juta ton LNG per tahun, kini menuju keputusan investasi final yang ditargetkan Desember 2026 (paparan). Tenggat inilah yang akan ditunggu pasar.

Dari Data Energi ke Meja Fiskal

Pertama, setiap liter yang disubstitusi adalah subsidi yang dihemat. Program biodiesel membuktikannya: realisasi B40 mencapai 14,2 juta kiloliter pada 2025, atau 105,2 persen dari target, dan menurunkan impor solar 3,3 juta kiloliter (paparan). Keberhasilan ini perlu direplikasi ke bensin dan LPG, dengan target yang selaras dengan kapasitas.

Kedua, kejelasan siapa yang membiayai transisi. Program PLTS 100 GWp membutuhkan investasi Rp1.140 triliun dan dijanjikan menghemat Rp73,9 triliun per tahun (paparan). Antara (7/10/2026) mencatat nilai investasinya 73 miliar dolar AS. Dengan kurs JISDOR Rp17.909 per dolar AS (Databoks, 21/7/2026), angka itu setara sekitar Rp1.307 triliun, sehingga pelemahan rupiah ikut menggelembungkan biaya. Jika penghematan tercapai penuh, modal awal baru kembali dalam sekitar 15 tahun. Pembagian porsi APBN, Danantara, dan swasta harus jelas agar transisi energi tidak menjadi beban fiskal baru.

Ketiga, ketahanan energi adalah ketahanan fiskal. Selama 60 persen bensin dan hampir 80 persen pasokan LPG berasal dari impor, APBN akan terus menjadi peredam guncangan harga global.

Ambisi yang Harus Bertemu Kapasitas

Paparan ini memperlihatkan bahwa kemandirian energi bukan hanya urusan sektor energi. Ia juga urusan fiskal, yang pada akhirnya bermuara di meja Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Setiap kiloliter impor yang tidak tergantikan berarti subsidi, kompensasi, dan tekanan kurs yang harus ditanggung APBN.

Harapan fiskalnya jelas yaitu hilirisasi tidak berhenti di anak tangga bawah, substitusi impor energi berjalan dengan target yang realistis, dan transisi energi dibiayai dengan skema yang terang. Kini Bahlil memegang kemudi koordinasi hilirisasi dan transisi energi. Jika jarak antara ambisi dan kapasitas bisa dipersempit, kemandirian energi tidak lagi sekadar slogan Asta Cita, melainkan penghematan nyata bagi APBN.

Daftar Pustaka

Akurat. (2026, 22 September). Bahlil siapkan roadmap E50 guna tekan impor bensin. https://www.akurat.co/riil/892698/bahlil-siapkan-roadmap-e50-guna-tekan-impor-bensin
Antara. (2026, 7 Oktober). Bahlil sebut PLTS 100 GW akan hemat subsidi listrik Rp73 triliun. https://www.antaranews.com/berita/5775154/bahlil-sebut-plts-100-gw-akan-hemat-subsidi-listrik-rp73-triliun
Databoks Katadata. (2026, 21 Juli). Rupiah BI JISDOR menghijau ke level 17.909. https://databoks.katadata.co.id/pasar/statistik/6a5fc96231631/rupiah-bi-jisdor-menghijau-ke-level-17909-selasa-21-juli-2026
Investortrust. (2026, 18 September). Realisasi subsidi dan kompensasi tembus Rp331,4 triliun, 74,2% dari pagu. https://investortrust.id/macro/116720/realisasi-subsidi-dan-kompensasi-tembus-rp-331-4-triliun-74-2-dari-pagu
Kementerian ESDM. (2026, 1 Oktober). Hilirisasi dan transisi energi dikoordinasikan satu pintu, Bahlil dilantik sebagai Menko. https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-dan-transisi-energi-dikoordinasikan-satu-pintu-bahlil-dilantik-sebagai-menko
Kementerian ESDM. (2026, 7 Oktober). Dari sumber daya menuju nilai tambah: Ketahanan energi, hilirisasi mineral, dan transformasi ekonomi Indonesia menuju 2045 [Presentasi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM pada Investor Daily Summit 2026]. Raffles Jakarta. (dokumentasi penulis)
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026, 7 Oktober). Paparan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM pada Investor Daily Summit 2026 [Presentasi]. Raffles Jakarta. (dokumentasi penulis)
OpenGov Asia. (2026, 5 Juli). India reaches E20 ethanol blending target ahead of schedule. https://opengovasia.com/india-reaches-e20-ethanol-blending-target-ahead-of-schedule/
RMOL. (2026, 17 Juli). China jadi investor terbesar hilirisasi RI dengan kucuran Rp103,5 triliun. https://rmol.id/bisnis/read/2026/07/17/714970/china-jadi-investor-terbesar-hilirisasi-ri-dengan-kucuran-rp103-5-triliun
Sekretariat Negara. (2026, 16 Juli). Setelah penantian 28 tahun, Presiden Prabowo mulai pembangunan LNG Abadi Masela. https://www.setneg.go.id/baca/index/setelah_penantian_28_tahun_presiden_prabowo_mulai_pembangunan_lng_abadi_masela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *