Jakarta, 3 Oktober 2023 – Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mengadakan RAKERNAS II ADKASI dan Workshop Nasional 2023 dengan tema : “Peran DPRD Dalam Penyamaan Persepsi & Implementasi PERPRES NO. 53 TAHUN 2023 ( REVISI PERPRES NO. 33 TAHUN 2020 ) Dalam Pelaksanan Pemilu 2024 & Pilkada 2024” di Hotel Borobudur Jakarta (02-04 OKTOBER 2023) pada hari Selasa, 3 Oktober 2023.
Sejumlah tokoh dijadwalkan hadir pada Rakernas II Adkasi, termasuk di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, perwakilan Kemenkeu, Kemendagri, serta Ketua Dewan Pakar ADKASI Rieke Diah Pitaloka.
Seusai melaksanakan pembukaan Rakernas II ADKASI dan Workshop Nasional, H. Lukman Said, S.Pd. sebagai Ketua Umum ADKASI memberikan keterangan pers kepada media online, cetak dan TV bahwa ;
Hari ini kita melaksanakan rapat kerja nasionak Adkasi yang ke-2 yang langsung dihadiri oleh Menkopolhukam, inti dari Rakernas ini adalah akan mengeluarkan dan membicarakan poin-poin terhadap isu-isu negara termasuk kita akan membicarakan persoalan politik anggaran yang akan membebani APBD 2024 ini yaitu dana Pilkada. Oleh karena itu kita membicarakan supaya tidak ada daerah yang terlalu tinggi, tidak ada juga daerah yang terlalu rendah jadi sama pemahaman terhadap penganggaran tentang Pilkada karena banyak daerah pengalaman-pengalaman yang lalu ada beberapa daerah yang menganggarkan begitu tinggi terhadap dana pilkada maka dari itu kita bicarakan kesamaan dari item-item anggaran dana pilkada.
Kita akan menyamakan persepsi kenapa perlu pelaksanaan pemilu pilkada di Bulan September 2024. Alasan Adkasi mendukung pilkada dimajukan itu karena pertimbangannya siklus anggaran APBN/APBD 2024. Kalau misalnya September 2024 tidak dilaksanakan Pilkada maka akan ada PJ pimpinan daerah selama 2 bulan lebih karena ada pejabat Bupati Gubernur yang berakhir jabatannya di Bulan Desember, oleh karena itu ini sangat bagus dan saya kira kalau tidak sempat dilakukan revisi UU Pilkada kalau bisa disarankan bikin Perpu saja yang penting Pilkada bisa berjalan.u
Kita juga datang hari ini untuk menyamakan persepsi terhadap revisi perjuangan Asosiasi ADKASI terhadap implementasi Perpres no.53 tahun 2023 (revisi Oerpres no.33 tahun 200) yang artinya ini bukan merupakan sebuah kebanggaan DPRD karena tidak membuat anggota DPRD menjadi kaya dan tetap mempertanggungjawabkan kepada Banggar DPR mauoun rakyat Indonesia. Dan ini juga membantu kepada teman-teman DPRD seluruh Indonesia sehingga tidak menghambat kinerja anggota DPRD dalam rangka kunjungan kerja terkait dengan kepentingan daerah masing-masing,”
“Perpres Nomor 53 Tahun 2023 mengatur tentang perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ditetapkan oleh presiden pada 11 September 2023.
Berdasarkan peraturan tersebut, kata dia, batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak boleh melampaui ketentuan harga satuan regional.
Harga satuan yang dimaksud terdiri atas satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
Hal lain yang disorot dalam aturan tersebut, ujar dia, adalah terjadi penambahan Pasal 3A yang menjelaskan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara biaya riil (at cost).
Perubahan lainnya adalah ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) yang memaparkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
Ia mengatakan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD secara lump sum (pembayaran langsung) digunakan paling lambat tahun anggaran 2024,” tutupnya.
