Bappeda DKI Jakarta dan Yayasan Georgetown Asia Pacific Perkuat Riset Kebijakan untuk Dukung Jakarta Menuju Top 50 Global Cities
Jakarta, 9 Maret 2026 —
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Yayasan Georgetown Asia Pacific, entitas lokal yang menaungi Georgetown SFS Asia Pacific (GSAP), sebuah institusi pendidikan berbasis di Jakarta yang merupakan bagian dari Georgetown University di Amerika Serikat, untuk memperkuat kolaborasi dalam riset kebijakan pembangunan yang mendukung agenda pembangunan jangka panjang Jakarta.
PKS ini ditandatangani oleh Atika Nur Rahmania, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, dan Prof. Yuhki Tajima, Founding Rector Georgetown SFS Asia Pacific sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Georgetown Asia Pacific.
Kolaborasi ini bertujuan mendorong perumusan kebijakan publik berbasis data, sekaligus mendukung Jakarta untuk menjadi salah satu Top 50 Global Cities pada tahun 2030.
Melalui kerja sama ini, kedua pihak akan berkolaborasi dalam ruang lingkup pelaksanaan riset kebijakan pembangunan, pemanfaatan data dan informasi penelitian, serta publikasi dan diseminasi hasil riset kepada pemangku kepentingan.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat proses perumusan kebijakan pembangunan Jakarta yang lebih berbasis data dan penelitian, sehingga mampu menjawab tantangan perkotaan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Atika Nur Rahmania.
Sementara itu, Yuhki Tajima menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan institusi akademik dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih kuat.
“Kemitraan ini membuka ruang bagi pengembangan emban kebijakan berbasis riset melalui pendekatan ilmiah dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” jelasnya.
Dalam implementasinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan data yang relevan, memfasilitasi koordinasi dan perizinan, serta mendukung pelaksanaan riset.
Sementara itu, GSAP akan melaksanakan kegiatan penelitian, menyusun laporan dan rekomendasi kebijakan, serta memberikan kontribusi keahlian di bidang akademik, guna mendukung penguatan penelitian di DKI Jakarta.
Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk menjaga independensi akademik dalam setiap proses penelitian guna memastikan integritas metode, analisis, dan hasil riset yang akan dihasilkan.
Kemitraan strategis ini akan berlangsung selama lima tahun. Melalui kolaborasi ini, Bappeda DKI Jakarta dan GSAP diharapkan dapat memperkuat ekosistem kebijakan publik berbasis bukti sekaligus mendorong inovasi dalam tata kelola pembangunan perkotaan di Jakarta.
***
Tentang BAPPEDA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur perencanaan pembangunan daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan serta fungsi penunjang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
Bappeda berperan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah melalui proses perencanaan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
Pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui Pusat Riset dan Inovasi Daerah (PRID). PRID memiliki tugas menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah. PRID berperan dalam mendorong penguatan ekosistem riset dan inovasi di Jakarta serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Tentang Yayasan Georgetown Asia Pacific
Yayasan Georgetown Asia Pacific merupakan entitas lokal yang mengoperasikan Georgetown SFS Asia Pacific (GSAP), kampus cabang dari Georgetown University, Amerika Serikat, di Jakarta.
dan menjalankan kegiatan akademik dengan menggunakan nama Georgetown SFS Asia Pacific (GSAP). GSAP merupakan bagian dari Georgetown University, sebuah institusi pendidikan tinggi yang berbasis di Washington, D.C., Amerika Serikat.
Berbasis di Jakarta, GSAP menyelenggarakan program akademik, riset kebijakan, serta kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya di kawasan.
Melalui kegiatan pendidikan dan riset, GSAP berkontribusi pada pengembangan kebijakan berbasis bukti serta diskusi mengenai isu pembangunan, kebijakan publik, dan dinamika regional di Asia Pasifik dan Global South.
