Teks Foto : Tampak Aksi Demo saat menyampaikan Aspirasi, (Istimewa)
METROPOLITAN POS – Gerakan Mahasiswa Maluku Menggugat (G3M) kembali turun ke jalan. Dalam aksi demonstrasi jilid II yang digelar di depan kantor pusat PT INPEX dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mereka menyuarakan kekecewaan atas mandeknya proyek strategis nasional Blok Masela, yang selama 26 tahun lebih hanya berbuah janji tanpa realisasi.
Blok Masela, yang digadang sebagai “lumbung energi masa depan Indonesia”, justru kini menjadi simbol ironi: proyek besar yang gagal memberi dampak pada masyarakat Maluku—terutama komunitas adat dan pesisir yang berada di sekitar wilayah eksplorasi.
Ultimatum G3M:
CUKUP SUDAH JANJI KOSONG
Koordinator aksi, Ikhsan, menyebut PT INPEX sebagai operator utama proyek telah menunjukkan ketidakseriusan dan praktik monopoli terhadap “proyek tidur” ini. Ia menyebut, “Blok Masela bukan sekadar proyek energi, ini adalah pertaruhan harga diri bangsa.
JIKA INPEX TAK MAMPU, ANGKAT KAKI!
Lebih lanjut, G3M menilai keterlambatan ini bukanlah hal teknis semata, melainkan kegagalan manajemen dan minimnya pengawasan dari negara. Rencana awal produksi gas pada 2026 kembali mundur menjadi 2030.
“Ini bentuk penghinaan terhadap rakyat Maluku!” tegas Ikhsan.
Desakan Keras: Cabut Izin, Evaluasi Total!
G3M mendesak Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Maluku agar:
Segera mencabut izin operasi PT INPEX atas keterlambatan dan ketidakjelasan proyek.
Melakukan audit transparan dan terbuka terhadap seluruh tahapan proyek Blok Masela.
Memberikan batas waktu final bagi INPEX sebelum izin resmi dicabut.
Melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam tata kelola energi di tanah mereka sendiri.
“Kami bukan anti-investasi. Kami menolak eksploitasi yang membungkam hak rakyat dan mengabaikan keadilan,” ujar Ikhsan, dalam orasinya yang mendapat dukungan dari tokoh adat, akademisi, dan pegiat lingkungan.
AKSI LANJUTAN JILID II MENANTI
Jika hingga Senin, 23 Juni 2025, tidak ada progres signifikan, G3M berencana melakukan aksi lanjutan berskala lebih besar. Termasuk kemungkinan blokade terhadap kantor pusat PT INPEX.
“Kami tidak akan berhenti. Ini tentang masa depan tanah kami, tentang harga diri masyarakat Maluku,” pungkas Ikhsan.(Bar)
