Jakarta – Sebentar lagi mendekati penetapan Upah Minimum (UMP) 2026 beserta rencana ‘Aksi Sejuta Buruh’ dianggap menjadi momentum bagi kalangan buruh itu sendiri dalam menguji sejauh mana integritas organisasinya untuk taat pada aturan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wasekjen Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), M Arira Fitra, melalui keterangan tertulisnya, Senin 10 November 2025.
“Tetap menjadi yang utama ialah bagaimana aspirasi buruh tersampaikan dengan cara elegan yang tetap berpedoman pada ketentuan berlaku serta jauh dari sikap anarkisme,” ujar Arira.
Pria yang akrab disapa Bire ini menyinggung bahwa dalam menyuarakan pendapat di muka umum juga jangan sampai malah mencoreng keadaan kondusif yang telah terwujud selama ini.
“Sebab hal tersebut bakal merugikan semua pihak. Termasuk iklim investasi bisa terdampak juga,” pungkasnya.
Oleh sebab itu, alangkah baiknya kalangan buruh diharapkan mampu mengendalikan diri supaya tidak terjebak pada emosional sesaat yang malah bukan menghasilkan solusi ke depannya.
“Bersikap secara dingin dan berpikir logis untuk kebaikan semua. Kalau dengan cara yang terhormat niscaya hasilnya pun bakal mengikuti,” tuturnya.
Pihaknya pun mengajak untuk rekan kalangan buruh lainnya agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Ayo bersama kita menjadi bijak dalam hal apapun untuk tercapainya harapan yang dikehendaki,” bebernya.
