Jakarta – Gerakan Rakyat menggelar Rapat Pimpinan Nasional I (RAMPINAS) 2025 & Dialog Kebangsaan Gerakan Rakyat di Hotel Aryaduta Jakarta.
Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyerukan pembebasan Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan, yang saat ini terjerat dalam kasus importasi gula. Seruan ini disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Rakyat yang berlangsung pada Minggu, 13 Juli 2025, di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Sahrin, kasus yang menimpa Lembong mengandung unsur kriminalisasi politik dan hukum yang serius.
Dalam pidatonya, Sahrin Hamid menekankan pentingnya keadilan bagi Lembong, yang dianggapnya sebagai korban dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. “Kami ingin menyerukan, kami ingin mengetuk pintu hati para majelis hakim untuk membebaskan saudara kita Tom Lembong,” ujarnya. Seruan tersebut disambut dengan antusiasme oleh para kader Gerakan Rakyat yang hadir, termasuk beberapa tokoh penting seperti Anies Baswedan dan kuasa hukum Lembong, Zaid Mushafi.
Kita memposisikan Mas Anies sebagai tokoh inspiratif, yang menginspirasi lahirnya Gerakan Rakyat. Oleh karena itu tidak begitu penting Mas Anies hadir secara formal atau tidak. Tapi yang jelas bahwa kita lihat tadi Mas Anies bersama kita. Pada saat deklarasi Mas Anies juga bersama kita, dan hari-hari ini Mas Anies tentunya bersama kita,”
Sahrin menegaskan arah masa depan organisasinya masih dinamis. Ormas ini akan mendengarkan pandangan dari seluruh wilayah terlebih dahulu sebelum mengambil sikap formal.
Anies Baswedan mengatakan ; “Ancaman pada demokrasi ada di seluruh dunia. Hari ini kita menyaksikan banyak tempat di dunia mengalami kemunduran dalam praktik demokrasi. Akankah kita biarkan bila Indonesia mengalami kemunduran demokrasi? Akankah kita biarkan? Tidak,” kata Anies.
Anies melanjutkan, dalam demokrasi, jika pemimpin negara keliru dalam pengambilan keputusan, bisa diubah ketika masa jabatannya habis. Untuk itu, demokrasi begitu penting.
“Itulah sebabnya mengapa demokrasi ini penting. Dan demokrasi ini memberikan interval. Bila terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, maka kekeliruan pada interval. Ada waktunya, masa jabatan. Setelah itu, selesai,” ucapnya.
