Pangkalpinang – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa (21/11/2025). Kegiatan yang bertempat di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel ini dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri dari anggota dan tim sekretariat MKN Wilayah Provinsi Babel, MPN Wilayah Babel, serta MPN Daerah Kota Pangkalpinang.
Dengan tema “Penguatan Peran Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam Penyelenggaraan Tugas dan Kewenangannya,” rapat bertujuan untuk membangun sinergi antara kedua lembaga dalam mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Muhamad Bangbang, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Babel, dalam laporan pembukaannya.
Fokus pada Sinergitas dan Pencegahan Pelanggaran
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, yang membuka kegiatan tersebut mewakili Kepala Kantor Wilayah, menjelaskan bahwa pengawasan oleh MPN bersifat preventif dan kuratif. “Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah pelanggaran, sedangkan pengawasan kuratif berfokus pada perbaikan proses, kebijakan, atau tindakan terkait pelanggaran yang telah terjadi,” ujarnya.
Kaswo menambahkan, sinergi antara MKN dan MPN akan memperkuat pembinaan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris melalui sistem pengawasan yang efektif. “Kepercayaan ini akan berdampak pada peningkatan kredibilitas kedua majelis serta kualitas protokol kerja yang diterapkan,” tambahnya.
Pentingnya Pengawasan dalam Profesi Notaris
Winanto Wiryo Martani, Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini, menekankan bahwa notaris harus menjalankan sumpah jabatan dengan amanah, jujur, dan tanpa keberpihakan. Pengawasan terhadap pelaksanaan sumpah jabatan tersebut menjadi tugas penting MPN di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Winanto juga mengingatkan bahwa meskipun tugas notaris bersifat keperdataan, ada kemungkinan keterlibatan dalam permasalahan pidana jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam proses pembuatan produk hukum. “Oleh karena itu, keberadaan dan peran MPN sangat penting untuk mengawasi serta melindungi integritas profesi ini,” ungkapnya.
Isu Penting dan Hasil Pembahasan
Rapat Koordinasi ini juga membahas isu prosedural, seperti pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum dan efektivitas perlindungan hukum oleh MKN terhadap notaris. Hasil pembahasan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan pembinaan, baik dari segi etika maupun kepatuhan administratif.
Dengan penguatan ini, diharapkan fungsi pengawasan dan pembinaan menjadi lebih efektif, sehingga profesi notaris dapat dijalankan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
