foto: Kolase, (dok.google/istimewa)
METROPOLITAN POST— Dalam pertemuan terbatas yang dihadiri sejumlah tokoh adat Nusantara yang tergabung dalam forum komunikasi, Majelis Adat Indonesia (MAI) menyampaikan sikap resmi terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai berpotensi memicu kesenjangan antar daerah.
Para Yangmulia(YM) tokoh adat yang memberikan pernyataan sikap dalam hal ini antara lain;
•YM. Riyanto dari Pendopo Limo Malang
•YM. Kang Arie Mulia, Ketua Majelis Adat Sunda, Jawa Barat.
•YM. M. Rafik Datuk Rajo Kuaso, Cumati Koto Piliang Pagaruyung, Sumatera Barat.
Dalam pernyataannya, Majelis Adat Indonesia menegaskan bahwa ucapan Sri Mulyani yang mendorong pemerintah daerah untuk sepenuhnya mandiri tanpa memperhitungkan keadilan fiskal merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana telah diatur dalam sistem otonomi daerah.
Empat poin keberatan MAI sebagai berikut:
1. Pernyataan Sri Mulyani berpotensi memicu perpecahan. Setiap daerah memiliki potensi dan sumber daya berbeda. Jika pembiayaan pembangunan dibebankan sepenuhnya kepada daerah, akan menimbulkan kesenjangan tajam antar wilayah.
2. Mengabaikan ketentuan otonomi daerah. Prinsip perimbangan keuangan daerah sudah diatur jelas, sehingga sikap yang menyalahi ketentuan ini dianggap menimbulkan keresahan.
3. Ancaman bagi pelestarian adat dan budaya. Jika pembangunan tidak berjalan merata, maka pengembangan, pelestarian, dan sosialisasi adat-budaya di berbagai daerah akan terhambat.
4. Desakan politik moral. MAI meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk menjaga keutuhan NKRI dengan menegakkan prinsip keadilan dan persatuan, salah satunya melalui pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.
M. Rafik Datuk Rajo Kuaso dari Pagaruyung membuka pernyataan dengan menekankan bahwa carut marut yang terjadi saat ini adalah akumulasi dari pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang telah diamanatkan dan dicontohkan oleh para leluhur melalui Founding Fathers.
Ia menilai bahwa elit pemimpin negara dan pemerintahan telah melakukan tindakan yang tidak berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, filosofi kehidupan bangsa, dan sumber segala sumber hukum.
“Kami kaum adat meminta kepada Presiden sebagai Kepala Negara untuk kembali ke titik nol bangsa Indonesia sebagai blue print perencanaan dan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar,” tegasnya.
Menambahkan, Kang Arie Mulia, Ketua Majelis Adat Sunda, menegaskan, “Pernyataan yang tidak memperhitungkan kondisi riil bangsa ini hanya akan menambah luka sosial dan membuka ruang kesenjangan. Presiden Prabowo harus tegas, demi menjaga keutuhan NKRI.”
Sementara, Mas Riyanto dari Pendopo Limo Malang juga menekankan, “Adat dan budaya Nusantara adalah tiang penopang bangsa. Jika pembangunan tidak merata, maka akar budaya kita pun akan rapuh.”
Tentang Majelis Adat Indonesia (MAI)
Majelis Adat Indonesia (MAI) adalah wadah moral dan kultural yang digagas oleh para tokoh adat lintas suku, bertujuan menjadi pilar kebijaksanaan bangsa. MAI hadir sebagai penyeimbang, pengawal nilai persatuan, serta penjaga keberlanjutan adat dan budaya di tengah arus pembangunan nasional.(Red)
