Badung (Bali) — Metropolitanpost.id || Polemik pembangunan rumah sakit di Banjar Pipitan, Desa Canggu, Kabupaten Badung, Bali, kian memanas. Proyek yang awalnya digadang sebagai peningkatan layanan kesehatan kini berubah menjadi perdebatan publik, menyangkut legalitas, transparansi, hingga dugaan aliran dana yang mencuat ke permukaan.
Sorotan tajam muncul setelah beredarnya informasi terkait dugaan pemberian dana dalam jumlah besar kepada pihak di lingkungan Pura Batur Pipitan. Di saat yang sama, lokasi pembangunan yang berada di sekitar kawasan suci memicu kekhawatiran masyarakat terkait potensi pelanggaran aturan tata ruang dan kesucian wilayah pura.
Regulasi Diuji, Transparansi Dipertaruhkan
Pembangunan di sekitar kawasan suci di Bali tidak bisa dilakukan sembarangan. Aturan dalam Perda RTRW Bali dan Pergub tentang perlindungan kawasan suci menjadi rujukan utama. Namun, dalam kasus ini, publik mempertanyakan apakah seluruh prosedur benar-benar dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Isu yang berkembang bukan hanya soal jarak bangunan dengan pura, tetapi juga menyangkut keterbukaan proses perizinan, persetujuan desa adat, hingga kejelasan dokumen yang menjadi dasar pembangunan.
Pihak Pengelola Bantah Tudingan
Menanggapi berbagai tudingan, pihak pengelola melalui dr. Ni Putu Grace Lande, MARS., M.H., menegaskan bahwa pembangunan telah melalui prosedur resmi.
“Semua proses sudah sesuai aturan. Mulai dari pengecekan zonasi, RTRW, hingga pengurusan perizinan melalui OSS dan instansi terkait sudah kami lakukan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa proyek telah mengantongi dokumen KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) sebagai dasar legalitas.
Terkait dugaan aliran dana, ia memberikan bantahan tegas.
“Tidak ada dana seperti yang disebutkan. Informasi itu tidak benar dan harus diluruskan,” katanya.
Antara Kepentingan Pembangunan dan Nilai Sakral
Meski ada klarifikasi, kekhawatiran masyarakat belum mereda. Kedekatan lokasi proyek dengan pura dinilai berpotensi mengganggu kesucian serta aktivitas keagamaan.
Sebagai respons, pihak pengelola menyatakan akan melakukan penataan lingkungan, termasuk penggunaan vegetasi untuk menjaga estetika dan meminimalisir dampak terhadap kawasan pura.
Masyarakat Terbelah
Di lapangan, respons masyarakat terbelah. Sebagian melihat proyek ini sebagai peluang ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Namun, sebagian lainnya tetap menuntut transparansi penuh serta jaminan bahwa pembangunan tidak melanggar aturan adat dan hukum.
Menunggu Sikap Tegas Pemerintah
Hingga kini, kejelasan menyeluruh terkait batas kawasan suci, validitas izin, serta kebenaran isu dugaan dana masih dinantikan publik. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan segera memberikan penjelasan resmi untuk meredam polemik yang terus berkembang.
Media menegaskan bahwa seluruh informasi yang beredar saat ini masih memerlukan pendalaman lebih lanjut dan konfirmasi dari pihak berwenang guna menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Polemik ini bukan sekadar soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut marwah adat, hukum, dan kepercayaan publik. Kini, semua mata tertuju: akankah fakta dibuka seterang-terangnya, atau justru tenggelam di tengah tarik-menarik kepentingan? (Red/Tim)
