Foto: Herwanto Nurmansyah, SH, MH.
METROPOLITAN POST— Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu (BARADATU), Herwanto Nurmansyah, SH, MH., menanggapi pernyataan kontroversial seorang anggota dewan yang dinilai membalik logika demokrasi. Alih-alih mengajak rakyat berdialog sehat, anggota dewan tersebut justru memperbolehkan rakyat mencaci-maki DPR dengan sebutan binatang, sementara kritik substantif seperti seruan “membubarkan DPR” dianggap tabu.
“Seharusnya dia paham. Kritik terhadap DPR, bahkan seruan membubarkan DPR, itu bagian dari hak rakyat dalam berdemokrasi. Kritik itu wajar, bagian dari mekanisme check and balance. Yang tidak boleh justru adalah mengumpat manusia dengan sebutan binatang. Itu melanggar hukum, norma, dan nilai agama,” tegas Herwanto.
Kritik Bukan Dosa, Cacian Bukan Demokrasi
Menurutnya, pernyataan anggota dewan tersebut justru menimbulkan kebingungan di ruang publik. Kritik substantif diposisikan seolah-olah dosa besar, sementara cacian kasar yang jelas dilarang malah dianggap sah.
“Logika ini keliru dan berbahaya. Kalau kritik dianggap tabu, demokrasi kita mati. Kalau makian dibolehkan, etika publik kita hancur. Wakil rakyat seharusnya memberi contoh, bukan justru merusaknya,” ujar Herwanto.
Ia menekankan, wakil rakyat seharusnya hadir sebagai pendidik politik, bukan provokator emosi.
“Kalau rakyat berkata ‘bubarkan DPR’, tugas dewan adalah menjawab dengan argumentasi. Jelaskan apa dampaknya, apa risikonya, dan bagaimana memperbaiki DPR dari dalam. Bukan malah berkata: Silakan caci maki kami dengan nama-nama binatang. Itu memalukan,” katanya.
Wibawa Dewan Harus Dijaga
Menurut Herwanto, seorang anggota dewan yang melegalkan umpatan justru merendahkan lembaganya sendiri.
“Dewan itu seharusnya panutan. Panutan dalam berkata, bersikap, dan memberi teladan. Kalau wakil rakyat sendiri yang melegalkan umpatan, bagaimana rakyat bisa menaruh hormat? Bukankah wibawa lembaga ini harus dijaga?” tegasnya.
Belajar dari Sejarah: Presiden Soekarno Pernah Membubarkan DPR
Untuk diketahui bersama mengingatkan sejarah (Jas Merah), bahwa sejarah Republik Indonesia, Presiden pertama Ir.Soekarno bahkan pernah membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, karena dianggap tidak lagi sejalan dengan semangat revolusi. Langkah itu melahirkan DPR-GR (Gotong Royong) pada tahun 1960.
Jadi, seruan rakyat tentang ‘membubarkan DPR’ bukan hal baru. Itu pernah terjadi dalam sejarah bangsa ini. Bahkan Presiden sendiri pernah melakukannya dengan dasar pertimbangan politik dan kenegaraan. Artinya, kritik rakyat seperti ini sah sebagai ekspresi politik, bukan ujaran kebencian.
Sebagai penutup, Herwanto menegaskan bahwa kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Wakil rakyat harus siap dikritik, bahkan dengan seruan keras sekalipun. Tetapi mengizinkan rakyat mengumpat dengan sebutan binatang jelas bukan bagian dari demokrasi itu adalah degradasi moral.
“Kalau mau sehat, jangan alergi kritik. Sering-seringlah makan sayur dan buah, biar otak jernih, logika waras, dan bangsa ini bisa maju,”tulisnya juga di status Whatsapp nya,(3/9)
Laporan : Bar.S/dilansir dari berbagai sumber/www.metropolitanpost.com
