Jakarta – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jakarta Raya menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Mengukuhkan Ruang Demokrasi & Supremasi Sipil” di Aula Asrama Mahasiswa Sunan Giri, Jakarta, pada Minggu (14/09/2025). Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Ketua PP KAMMI, M. Amri Akbar, dan akademisi Dr. Abd. Rahmatullah.
Dialog tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh antusiasme. Para peserta yang didominasi mahasiswa dan pemuda terlihat aktif mengikuti jalannya diskusi, menunjukkan betapa pentingnya isu demokrasi dan supremasi sipil di tengah dinamika bangsa yang terus bergerak cepat.
Ketua PW KAMMI Jakarta Raya, Andre, dalam sambutannya menekankan bahwa acara ini merupakan bagian dari upaya kolektif mahasiswa untuk terus terhubung dengan perkembangan bangsa. Menurutnya, ruang-ruang intelektual seperti ini tidak boleh berhenti karena menjadi sarana bagi generasi muda dalam mengasah kesadaran kritis serta meneguhkan peran mereka sebagai agent of change.
“Kita harus belajar banyak dari peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu, khususnya aksi di bulan Agustus. Dari sana kita melihat betapa pentingnya mahasiswa dan pemuda terus meng-upgrade diri, menambah wawasan, serta memperkuat pemahaman tentang kondisi kebangsaan kita,” ujarnya.
Pada sesi pemaparan, Dr. Abd. Rahmatullah menyoroti pentingnya menegakkan supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menekankan bahwa posisi sipil dan militer harus jelas pembagiannya agar tidak terjadi tumpang tindih peran yang berpotensi melemahkan demokrasi.
“Salah satu batasan mendasar yang harus kita pahami bersama adalah bahwa jabatan publik strategis seharusnya diisi oleh masyarakat sipil. Sementara militer fokus pada fungsi pertahanan negara. Jika fungsi ini dicampuradukkan, misalnya ketika TNI memegang posisi-posisi sipil yang strategis, maka hal itu berpotensi mereduksi peran masyarakat sipil dan melemahkan demokrasi,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua PP KAMMI, M. Amri Akbar, menyoroti fenomena terbaru bahwa demokrasi di Indonesia kini menghadapi tantangan serius dari derasnya arus digitalisasi. Ia menilai, alih-alih memperkuat ruang diskursus publik, perkembangan digital justru kerap menjadi ancaman yang menggerus substansi demokrasi itu sendiri.
“Hari ini demokrasi kita tereduksi oleh sistem digitalisasi. Ruang diskursus bergeser, bahkan sering kali sporadis hingga merongrong esensi demokrasi. Dalam kondisi seperti ini, mahasiswa dan pemuda harus tetap solid. Organisasi kepemudaan (OKP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) harus mengambil peran penting untuk menjaga agar demokrasi tidak kehilangan arah,” ujar Amri.
Ia menambahkan, di tengah derasnya arus digitalisasi, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan bangsa. Salah satu pilar digitalisasi, lanjutnya, seharusnya diarahkan menjadi alat yang memperkuat demokrasi, bukan melemahkannya.
“Digitalisasi harus kita kelola agar menjadi instrumen penguatan demokrasi. Pemuda, khususnya mahasiswa, harus hadir sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa bangsa ini tetap tegak di atas nilai-nilai demokrasi yang sehat,” tambah Amri.
Sebagai penutup, Pengurus Wilayah KAMMI Jakarta Raya menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika bangsa hari ini, yaitu:
1. PW KAMMI Jakarta Raya meminta agar supremasi sipil ditegakkan untuk menjaga ruang demokrasi dan kedaulatan rakyat.
2. PW KAMMI Jakarta Raya mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan makar.
Dialog kebangsaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peran mahasiswa dan pemuda tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga pada sikap nyata dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kedaulatan bangsa.
