metropolitanpost.id – Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T & Terpencil, Herwil Junaidi Harefa, SE., MM., menyerukan sekitar 400 anggota dari berbagai wilayah Indonesia untuk hadir dalam Apel Siaga APGI 3T & Terpencil di depan Gedung Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta, pada 26 Agustus 2026.
Kehadiran APGI 3T & Terpencil tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menagih kepastian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T dan terpencil yang hingga kini dinilai masih menyisakan ketidakjelasan.
“26 Agustus kami hadir di BGN. Kami datang bukan untuk membuat kegaduhan. Kami datang membawa persoalan dari daerah, menyampaikan aspirasi, dan menagih kepastian. Yang kami butuhkan bukan omong kosong, tetapi keputusan dan eksekusi nyata,” tegas Herwil.
Berdasarkan data internal APGI 3T & Terpencil, sekitar 1.700 dapur diklaim telah selesai dibangun hingga 100 persen. Sebagian pengelola juga mengaku telah memperoleh SK 1 maupun SK 2 dari BGN.
Namun, setelah pembangunan dilakukan dan berbagai persyaratan dipenuhi, sebagian pengelola dan investor masih mempertanyakan kapan SPPG tersebut dapat mulai beroperasi.
Herwil Tagih Komitmen Sudaryono
Herwil juga secara khusus menagih komitmen Sudaryono mengenai kepastian dan percepatan operasional SPPG 3T dan terpencil.
“Kami menagih apa yang sudah disampaikan. Kalau memang ada komitmen untuk mempercepat operasional SPPG 3T dan terpencil, 26 Agustus harus menjadi momentum untuk membuktikannya. Kami tidak membutuhkan omong kosong. Kami membutuhkan kepastian,” ujar Herwil.
Menurutnya, para pengelola dan investor telah mengeluarkan modal, membangun fasilitas, menyiapkan tenaga kerja, serta memenuhi berbagai persyaratan untuk mendukung program pemerintah.
Karena itu, ketidakpastian mengenai operasional tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Di belakang setiap dapur ada investasi, tenaga kerja, keluarga, dan harapan masyarakat. Jangan sampai mereka hanya diminta membangun dan memenuhi persyaratan, tetapi setelah selesai justru tidak mendapatkan kepastian kapan bisa beroperasi,” katanya.
Sekjen Soroti Transparansi Penentuan SPPG
APGI 3T & Terpencil menilai persoalan yang harus segera dijawab bukan hanya kapan SPPG 3T dan terpencil mulai running, tetapi juga bagaimana proses penentuan SPPG yang akan ditetapkan untuk beroperasi dilakukan.
Sekretaris Jenderal APGI 3T & Terpencil, Gardian Muhammad, menegaskan bahwa proses tersebut harus transparan, objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai kriteria, mekanisme, dasar penilaian, serta pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan SPPG 3T dan terpencil yang akan running.
Gardian juga meminta BGN menjelaskan secara terbuka berbagai dugaan adanya kepentingan pihak tertentu dalam proses tersebut, termasuk isu yang mengaitkan unsur TNI, Polri, oknum anggota DPR RI atau partai politik, KADIN, HIPMI, maupun pihak lainnya.
“Ini bukan soal siapa yang paling dekat dengan siapa. Ini soal keadilan dan transparansi. Kalau memang ada mekanisme dan kriteria yang jelas, buka kepada publik. Siapa yang ditetapkan, apa kriterianya, apa dasar penentuannya, dan siapa yang mengambil keputusan harus jelas,” tegas Gardian.
Menurutnya, keterbukaan menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa penentuan SPPG dilakukan berdasarkan kedekatan, kepentingan, atau intervensi pihak tertentu.
“Jangan sampai dapur yang dibangun oleh rakyat, menggunakan modal rakyat, memenuhi persyaratan, dan siap melayani masyarakat justru tersisih karena adanya kepentingan tertentu. Kami meminta semua proses berjalan objektif dan dapat diawasi,” ujarnya.
26 Agustus Bukan Sekadar Seremonial
Herwil menegaskan Apel Siaga 26 Agustus bukan sekadar agenda seremonial. APGI 3T & Terpencil akan membawa aspirasi dan persoalan anggota dari berbagai daerah untuk disampaikan secara langsung kepada BGN.
“Kami datang secara tertib dan damai. Kami tidak mencari konflik. Tetapi kami juga tidak ingin terus diberi omong kosong. Kami ingin jawaban yang jelas, keputusan yang jelas, mekanisme yang transparan, dan kepastian kapan operasional dimulai,” tegas Herwil.
Ia meminta seluruh anggota yang hadir menjaga ketertiban serta menyampaikan aspirasi secara bermartabat.
“Kami bukan musuh pemerintah. Kami mendukung program pemenuhan gizi dan ingin program ini berjalan sampai ke wilayah 3T dan terpencil. Tetapi dukungan itu harus dijawab dengan kepastian dan keadilan. 26 Agustus adalah momentum untuk membuktikan bahwa komitmen tersebut benar-benar ada,” pungkas Herwil.
