Jakarta – Kepala Biro (Karo) Umum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Agung Aribawa mendampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, pada Rabu (7/5/2025).
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP dan Menteri Imipas menggelar diskusi strategis terkait rencana pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di wilayah perkotaan sebagai lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat.
Dalam pernyataannya, Menteri Ara menyoroti lokasi Lapas yang strategis di pusat kota sebagai potensi besar untuk dijadikan kawasan permukiman. Ia menegaskan bahwa relokasi Lapas ke luar pulau menjadi solusi dua sisi, yakni menyediakan rumah layak di kota dan menambah kapasitas Lapas baru yang lebih manusiawi.
“Banyak Lapas berada di kawasan strategis, padahal banyak warga perkotaan yang butuh rumah layak. Ini menjadi peluang besar untuk membangun hunian rakyat di tengah kota,” ujar Ara.
Ara menyebutkan bahwa inisiatif ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan hunian di atas lahan eks-Lapas ditargetkan dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah, dengan sistem subsidi silang.
“Gagasan Presiden ini luar biasa. Tidak hanya menjawab kebutuhan rumah, tapi juga memperbaiki kondisi penjara yang overcrowded dan tidak layak,” lanjutnya.
Kementerian PKP, lanjut Ara, akan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, membentuk Satgas lintas kementerian guna mempercepat pelaksanaan proyek ini. Dukungan juga datang dari BPKP, Kejaksaan, dan BPS yang akan mengawal proses pembangunan sejak awal.
Tak hanya untuk masyarakat umum, pemerintah juga mengalokasikan sekitar 5.000 unit rumah subsidi khusus untuk pegawai Lapas. Data penerima akan diverifikasi langsung oleh BPS sesuai aturan subsidi.
Menteri Agus Andrianto menegaskan komitmennya dalam mendukung pemindahan Lapas ke luar kota dan mendukung penyediaan rumah subsidi bagi pegawai.
“Saat ini ada sekitar 65.000 pegawai Lapas, dan banyak yang belum memiliki rumah. Dukungan Kementerian PKP lewat kuota KPR FLPP menjadi angin segar bagi mereka,” kata Agus.
Dengan kolaborasi lintas lembaga ini, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan hunian rakyat sekaligus pembenahan sistem pemasyarakatan di Indonesia.
(ard)
