- Foto: Istimewa
METROPOLITAN POST— Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) menggelar Pelantikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERMAHI sekaligus Seminar Nasional bertajuk *“Nilai Konstitusi dan Hukum, Perkembangan Global dan Geopolitik Strategis, Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Hukum, Kualitas Kader dan Kepemimpinan Profesi”* di Gedung Kementerian Hukum RI, Jakarta, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta, pengurus, akademisi, tokoh nasional, serta delegasi mahasiswa hukum dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir pula Sekretaris Jenderal DPN PERMAHI demisioner, Fajar Budiman.
Dalam agenda pelantikan, kepengurusan baru DPN PERMAHI resmi dikukuhkan dengan susunan utama yakni Ketua Umum Azhar Sidiq, Sekretaris Jenderal Muhamad Afghan Ababil, dan Bendahara Umum A. Hans Tayeb Adrian beserta jajaran fungsionaris lainnya.
Seminar nasional menghadirkan sejumlah tokoh penting nasional, di antaranya Menteri Hukum RI Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., Menko Hukum, HAM, Imipas RI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Ketua Komisi III DPR RI Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., unsur Kejaksaan Agung RI, Rektor Universitas Jambi Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., hingga Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli.
Ketua Umum DPN PERMAHI, Azhar Sidiq, menegaskan bahwa PERMAHI akan hadir sebagai organisasi mahasiswa hukum yang progresif, aktif, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta bangsa Indonesia.
“Kami ingin PERMAHI menjadi episentrum kepemimpinan hukum Indonesia yang mampu melahirkan generasi jurist progresif. Fokus kami bukan hanya diskusi, tetapi action nyata demi kemaslahatan masyarakat,” ujar Azhar dalam pidato pelantikannya.
Azhar menyebut, pasca pelantikan DPN PERMAHI akan fokus memperkuat konsolidasi nasional mahasiswa hukum, membangun pusat kajian strategis, meningkatkan edukasi hukum masyarakat, serta memperluas kolaborasi nasional dan internasional.
Menurutnya, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari ketimpangan keadilan, lemahnya kepastian hukum, hingga maraknya praktik pelanggaran hukum yang menjadi perhatian publik.
Karena itu, PERMAHI berkomitmen mengawal berbagai isu strategis seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, lingkungan hidup, hingga persoalan tambang ilegal yang dinilai merugikan negara dan masyarakat.
“Mahasiswa hukum tidak boleh diam. Kami akan terus melakukan kajian, advokasi, pendampingan masyarakat, serta menyuarakan aspirasi publik secara objektif dan konstitusional,” katanya.
Selain itu, DPN PERMAHI juga menargetkan peningkatan kualitas kader melalui pendidikan kaderisasi, forum intelektual, sekolah legislasi, pelatihan advokasi, hingga seminar nasional dan internasional.
“PERMAHI harus mampu melahirkan kader yang cerdas secara intelektual, kuat secara moral, dan siap menjadi pemimpin hukum masa depan,” tambah Azhar.
Dalam waktu dekat, DPN PERMAHI juga berencana menggelar Konsolidasi Akbar Mahasiswa Hukum Indonesia serta Seminar Internasional yang akan menghadirkan akademisi, praktisi hukum, tokoh nasional, dan elemen mahasiswa dari seluruh Indonesia guna membahas tantangan global, geopolitik, demokrasi, stabilitas nasional, serta transformasi hukum di era modern.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, menilai mahasiswa hukum memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan memperkuat negara hukum.
“Mahasiswa hukum harus mampu menjawab tantangan zaman. Negara hukum bukan hanya tentang menegakkan aturan, tetapi juga menghadirkan keadilan serta menjaga check and balance dalam kehidupan bernegara,” ujarnya.
Firman juga menegaskan bahwa seluruh institusi negara harus hadir secara profesional dan tunduk terhadap hukum serta konstitusi tanpa pandang bulu.
“Siapapun pemimpinnya, seluruh pejabat negara dan institusi pemerintahan harus tunduk pada hukum dan konstitusi,” tegasnya.
Melalui momentum pelantikan dan seminar nasional tersebut, DPN PERMAHI menegaskan komitmennya membuka ruang sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, kampus, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil demi menciptakan ekosistem hukum yang sehat, adil, dan berkeadaban.
Di akhir sambutannya, Azhar mengajak generasi muda Indonesia untuk tidak apatis terhadap persoalan hukum dan demokrasi.
“Mahasiswa hukum harus hadir di tengah masyarakat, menjadi penyambung suara rakyat, menjaga demokrasi, serta memastikan hukum benar-benar menjadi alat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
