Al Busyra Basnur ; ” Indonesia Perlu Memanfaatkan Potensi Besar Yang Dimiliki Untuk Membangun Program Kerja sama Yang Berkelanjutan Dengan Negara Tiongkok”
JAKARTA — Global Civilization Initiative (GCI) dinilai membuka ruang baru bagi Indonesia untuk memperkuat politik luar negeri melalui diplomasi publik dan kerja sama people-to-people dengan Tiongkok serta negara-negara di kawasan Asia dan Afrika.
Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT) Duta Besar Dr. (H.C.) Al Busyra Basnur mengatakan, hubungan antarnegara tidak cukup hanya dibangun melalui hubungan pemerintah dengan pemerintah (government-to-government/G-to-G). Menurutnya, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, hingga individu justru menjadi kekuatan penting dalam membangun hubungan jangka panjang.
Hal itu disampaikan Al Busyra dalam Seminar Nasional sekaligus peluncuran Indonesia Friends of Silk Road Club yang diselenggarakan Sino Nusantara Institute dengan tema “Memahami Global Civilization Initiative (GCI) dari Perspektif Hubungan Indonesia-Tiongkok” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Dalam paparannya, Al Busyra menilai konsep GCI yang diperkenalkan Tiongkok memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pola kerja sama Selatan-Selatan yang selama ini banyak berfokus pada perdagangan, investasi, infrastruktur, teknologi, dan pembangunan.
“Global Civilization Initiative ini malah lebih luas lagi, yaitu dari culture, civilization, education, youth, tourism, media, and people-to-people,” ujar Al Busyra.
Menurut dia, pendekatan tersebut sangat relevan bagi negara-negara Asia dan Afrika yang memiliki pengalaman sejarah panjang, termasuk menghadapi kolonialisme.
Indonesia, lanjut Al Busyra, memiliki modal sosial dan historis yang kuat untuk mengambil peran lebih besar dalam kerangka tersebut. Nilai Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, Pancasila, inklusivitas, kesetaraan, solidaritas, dan kerja sama damai dinilai sejalan dengan semangat membangun hubungan antarmasyarakat dan peradaban.
Indonesia Jangan Hanya Jadi Peserta
Al Busyra menegaskan Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi peserta dalam berbagai inisiatif kerja sama internasional. Indonesia, kata dia, harus tampil sebagai aktor yang mampu memberikan kontribusi nyata.
“Kita jangan hanya sebagai participants, tetapi juga sebagai aktor di mana kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi,” tegasnya.
Ia menyebut Indonesia memiliki sejumlah modal strategis, mulai dari sejarah Konferensi Asia-Afrika, politik luar negeri bebas aktif, peran di kawasan Asia dan Global South, keanggotaan G20 dan BRICS, hingga tradisi dialog antarbudaya.
Karena itu, GCI menurutnya dapat menjadi salah satu ruang bagi Indonesia untuk memperluas diplomasi publik sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama kawasan.
People-to-People Dinilai Lebih Efektif
Al Busyra yang pernah menjabat sebagai Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri juga menekankan pentingnya aktor nonpemerintah dalam hubungan internasional.
Menurut dia, hubungan antar pemerintah pada dasarnya berfungsi membuka pintu, membangun jembatan, dan menciptakan ruang kerja sama. Namun, jembatan tersebut baru akan memiliki arti ketika diisi dan dilalui oleh masyarakat.
“G-to-G itu hanya membukakan pintu dan jendela, membangun jembatan. Setelah itu mereka tidak akan mengisinya. Yang melewati, yang melintas jembatan itu adalah people, civil society, pengusaha dan lain-lain,” jelasnya.
Ia bahkan menilai keberhasilan diplomasi publik lebih banyak ditentukan oleh hubungan antarmasyarakat.
“Saya bisa mengatakan 70 persen suksesnya public diplomacy itu karena people-to-people, bukan karena G-to-G,” katanya.
Menurut Al Busyra, aktor yang dapat memainkan peran tersebut sangat beragam, mulai dari individu, organisasi masyarakat sipil, perusahaan, NGO, think tank, pengusaha, akademisi, hingga media.
Tiongkok Perkuat Diplomasi Antarperadaban
Dalam paparannya, Al Busyra juga menyoroti komitmen Tiongkok dalam memperluas kerja sama antarperadaban dan hubungan antarmasyarakat.
Ia menceritakan keikutsertaannya dalam Conference on Building a Peaceful and Prosperous Asia Community with a Shared Future yang berlangsung di Beijing pada 25 Agustus 2026. Pertemuan tersebut, menurut Al Busyra, dihadiri perwakilan dari 11 negara dan diselenggarakan oleh Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries.
Ia menyebut forum tersebut turut menghadirkan sejumlah mantan pemimpin pemerintahan dari berbagai negara. Bagi Al Busyra, forum itu menunjukkan bagaimana diplomasi antarbangsa tidak semata-mata berlangsung melalui jalur resmi pemerintahan, tetapi juga melalui jejaring persahabatan dan masyarakat.
“Ini adalah cara-cara Tiongkok atau China untuk membangun, meningkatkan, mempererat hubungan people-to-people yang dalam bahasa diplomatinya kita sebut dengan public diplomacy,” katanya.
Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Makin Luas
Al Busyra juga memaparkan sejumlah bentuk kerja sama Indonesia-Tiongkok yang telah berkembang, antara lain pendidikan, beasiswa, pertukaran pemuda, kebudayaan, pariwisata, media digital, dan olahraga.
Ia mencontohkan pertukaran budaya melalui angklung yang pernah melibatkan ribuan peserta di Beijing. Kerja sama tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok dapat dibangun melalui interaksi masyarakat secara langsung.
Di bidang kepemudaan, PPIT juga mendorong Indonesia-China Youth Exchange Program. Program tersebut mencakup kunjungan pemuda Indonesia ke sejumlah kota di Tiongkok dan program timbal balik dengan kunjungan pemuda dari Tiongkok ke Indonesia.
“Ini adalah ruang baru bagi politik luar negeri Indonesia,” kata Al Busyra.
Tantangan: Harus Diikuti Program Nyata
Meski memiliki peluang besar, Al Busyra mengingatkan implementasi GCI tidak boleh berhenti pada gagasan dan forum diskusi.
Ia menyebut sejumlah tantangan, termasuk perbedaan sistem politik antarnegara serta kebutuhan untuk menerjemahkan gagasan GCI menjadi program yang konkret dan memberikan manfaat nyata.
Menurut dia, Indonesia perlu memanfaatkan potensi besar yang dimiliki untuk membangun program kerja sama yang berkelanjutan, terutama melalui keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, media, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas.
“Kita mulai dari ruangan yang sangat sederhana ini. Semangat ini yang harus kita bawa untuk GCI ke depan untuk memajukan Indonesia, untuk memajukan program dari Presiden Xi Jinping dan kawasan Asia Pasifik,” pungkas Al Busyra.
