BAPPENAS DAN KADIN PERKUAT SINERGI UNTUK PERCEPATAN
INVESTASI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JAKARTA – Kemitraan strategis antara pemerintah dengan badan usaha menjadi salah
satu solusi dalam mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian
PPN/Bappenas bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat
sinergi pemerintah dan badan usaha untuk mendorong percepatan pembangunan
nasional, melalui kegiatan “Sinergi Pemerintah–Badan Usaha untuk Percepatan
Pembangunan Nasional” di Gedung Bappenas, Rabu (30/9).
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan (PIP) Kementerian
PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka menegaskan, meningkatnya kebutuhan
pembangunan infrastruktur perlu diikuti dengan perluasan sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD. Kolaborasi pemerintah dan badan usaha diperlukan untuk
menghadirkan proyek yang berkualitas, layak, berkelanjutan, dan memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat, sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Keberhasilan Pembangunan Nasional bukan hanya diukur dari berapa banyak proyek
yang dapat direncanakan atau ditawarkan kepada investor, tetapi dari berapa banyak
proyek yang dapat diwujudkan menjadi investasi dan memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat,” ujar Deputi PIP. Dalam forum tersebut, Deputi PIP juga menekankan tiga
aspek yang perlu diperkuat, yaitu kualitas perencanaan dan penyiapan proyek,
penguatan ekosistem investasi, dan penguatan dialog antara pemerintah dan badan
usaha.
Dari perspektif dunia usaha, Kadin Indonesia menilai kualitas dan kesiapan proyek
menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi badan usaha. “Kadin Indonesia
siap menjadi jembatan antara kebutuhan dan kemampuan dunia usaha. Kami percaya
bahwa proyek yang baik bukan hanya proyek yang ready to offer, tetapi proyek yang
benar-benar ready to invest, ready to execute, dan memberikan economic impact,” ujar
Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho
Rotorasiko.
Dalam sesi panel, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian
PPN/Bappenas Kurniawan Ariadi menjelaskan bahwa perencanaan PSN diarahkan
untuk memastikan proyek yang diusulkan memiliki kontribusi yang jelas dan terukur
terhadap sasaran pembangunan nasional. Dalam menjalankan peran perencanaan dan
pengendalian PSN, Kementerian PPN/Bappenas mendorong agar proyek tepat sasaran dan mendukung penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Sebagai salah satu instrumen untuk mempertemukan prioritas pembangunan dengan peluang partisipasi badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU). Kementerian PPN/Bappenas dalam kesempatan ini juga
menyampaikan Public Private Partnership (PPP) Book 2026. Direktur PembiayaanStrategis dan Inovatif Kementerian PPN/Bappenas, Novie Andriani menjelaskan, PPP Book 2026 memuat 76 proyek senilai USD 63,45 miliar di lebih dari 10 sektor, yang
membuka berbagai peluang partisipasi badan usaha. Keterlibatan tersebut tidak terbatas sebagai investor, tetapi juga dapat dilakukan melalui dukungan pembiayaan
maupun sebagai pemrakarsa proyek KPBU. “Harapan saya, setelah kegiatan ini banyak anggota Kadin yang akan memprakarsai proyek KPBU kepada Pemerintah Daerah,”
ujar Direktur Novie.
Sebagai langkah konkret, Kadin Indonesia akan meluncurkan Satgas Kadin KPBU dan
Pembiayaan Strategis Inovatif pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026.
Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Nasional Kadin Indonesia, Bayu Priawan
Djokosoetono, menjelaskan bahwa Satgas ini berfungsi sebagai jembatan koordinasi
dan kurasi proyek prioritas guna mengatasi kendala investasi, khususnya pada proyek
KPBU unsolicited. “Melalui sinergi tersebut Kadin sebagai mitra strategis pemerintah
berkomitmen memberikan kontribusi optimal dalam mendukung percepatan
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional” ujar WKU Bayu.
Kementerian PPN/Bappenas mendorong KADIN Indonesia untuk menjadi mitra
strategis pemerintah dalam memperkuat komunikasi dengan dunia usaha, menyampaikan perspektif dan kebutuhan pelaku usaha, serta memperluas partisipasi
anggotanya dalam berbagai peluang pembangunan.
“Saya juga berharap forum ini tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dapat
menjadi ruang dialog yang konkret untuk mempertemukan arah kebijakan, peluang
proyek, dan minat investasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai langkah yang dapat kita lakukan bersama,” pungkas Deputi PIP.
