BERITA

Ketua PW ISNU Banten Bahruddin: Simposium Pesantren Jangan Hanya Jadi Deklarasi, Harus Dieksekusi Dan Mengakar & ISNU Banten Ingin Pesantren Jadi Pusat Ekonomi Masyarakat Yang Mandiri

Avatar photo
68
×

Ketua PW ISNU Banten Bahruddin: Simposium Pesantren Jangan Hanya Jadi Deklarasi, Harus Dieksekusi Dan Mengakar & ISNU Banten Ingin Pesantren Jadi Pusat Ekonomi Masyarakat Yang Mandiri

Sebarkan artikel ini

 

DEPOK – Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Provinsi Banten mendorong agar hasil Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren tidak berhenti pada deklarasi dan kesepakatan bersama, tetapi ditindaklanjuti melalui program konkret yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.

Ketua PW ISNU Provinsi Banten, Dr. H. Bahruddin, M.Si., menilai simposium yang mempertemukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan kalangan akademisi tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi pesantren.

Hal itu disampaikannya seusai menghadiri Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren yang berlangsung di Auditorium Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).

Menurut Bahruddin, inisiatif Pimpinan Pusat ISNU (PP ISNU) dalam mempertemukan berbagai pemangku kepentingan merupakan terobosan positif. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan program pemberdayaan yang memberikan dampak langsung bagi pesantren dan masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan simposium tidak cukup diukur dari terselenggaranya kegiatan maupun deklarasi, melainkan dari sejauh mana gagasan yang dihasilkan dapat direalisasikan.

“Jangan sekadar omon-omon, tetapi harus langsung bisa kita eksekusi dan laksanakan hasil dari simposium ini,” tegas Bahruddin.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, ia memandang perlu adanya pemetaan dan pendataan pesantren secara menyeluruh. Langkah ini penting agar potensi, kebutuhan, serta berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing pesantren dapat diketahui sehingga pola pendampingan yang diberikan lebih tepat sasaran.

Bahruddin juga menyoroti besarnya jaringan organisasi ISNU yang dapat menjadi kekuatan dalam memperluas jangkauan pemberdayaan. Saat ini, ISNU memiliki 35 Pimpinan Wilayah (PW) dan 356 Pimpinan Cabang (PC) yang tersebar di berbagai daerah.

Menurutnya, struktur organisasi tersebut perlu dioptimalkan melalui koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh pengurus, mulai dari tingkat wilayah hingga cabang. Dengan demikian, proses pendataan dan pendampingan pesantren dapat berjalan lebih terstruktur serta menjangkau berbagai daerah.

“Kita memiliki 35 PW dan 356 PC. Ini kekuatan yang luar biasa. Karena itu, perlu ada sinergi dan kerja sama dari masing-masing PW maupun PC untuk menyukseskan program pemberdayaan pesantren,” ujarnya.

Lebih jauh, Bahruddin berharap deklarasi yang telah dibangun bersama berbagai pihak dapat menjadi landasan untuk memperkuat komitmen pelaksanaan program hingga tingkat akar rumput. Menurutnya, masih banyak pesantren yang memiliki potensi untuk dikembangkan, tetapi membutuhkan dukungan dan pendampingan, terutama dalam meningkatkan kapasitas ekonomi.

Ia menilai penguatan ekonomi pesantren perlu mendapat perhatian serius agar pesantren tidak hanya menjalankan peran pendidikan dan dakwah, tetapi juga mampu membangun kegiatan usaha produktif yang menopang kemandirian kelembagaannya.

“Harapan saya, deklarasi ini bukan sekadar seremonial, tetapi harus benar-benar sampai ke bawah dan mengakar ke pesantren-pesantren. Masih banyak pesantren yang perlu kita angkat, terutama bagaimana meningkatkan dan memperkuat ekonominya agar benar-benar berdaya,” ungkapnya.

Bahruddin optimistis, melalui perencanaan yang matang dan dukungan lintas sektor, pesantren dapat berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Penguatan tersebut diharapkan membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan warga sekitar, sekaligus berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren ini merupakan kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Agama, PP ISNU, dan Universitas Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, para pemangku kepentingan mendorong penguatan ekosistem pesantren melalui pengembangan koperasi, unit usaha produktif, serta digitalisasi ekonomi umat.

Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil ini diharapkan menjadi pijakan bagi pengembangan pesantren yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *