Pentingnya Pengakuan Kedaulatan dalam Sengketa Hukum Internasional: Pakar Hukum Soroti Dualisme Perspektif Sejarah dan Kasus Agresi Militer Belanda
Jakarta — Fakta hukum dalam suatu sengketa politik dan sejarah antarnegara senantiasa dapat dipandang dari dua perspektif yang bertolak belakang. Dalam tatanan hukum internasional, konstruksi argumentasi para pihak—baik penuntut maupun pembela—selalu bermuara pada tiga pilar fundamental: fakta kejadian, bukti empiris, dan dasar hukum yang berlaku.
Pernyataan yang disampaikan Prof. Hikmahanto Juwana dalam diskusi akademis bersama mahasiswa Program Magister Hukum. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa praktisi hukum tidak sekadar membela pihak yang dianggap tidak bersalah secara subjektif, melainkan memberikan kepastian pembelaan hukum sesuai dengan mandat surat kuasa resmi dan fakta yuridis. Perbedaan sudut pandang hukum ini paling nyata terlihat dalam interpretasi sengketa sejarah kedaulatan, seperti hubungan Indonesia dan Belanda pascaproklamasi 1945.
”Orang hukum melihat satu fakta dari dua perspektif yang berbeda. Argumentasi membangun pembelaan hukum bertumpu pada fakta, bukti, dan dasar hukum. Dalam konteks hukum internasional, unsur pengakuan (recognition) menjadi aspek krusial di samping syarat kedaulatan rakyat, wilayah, dan pemerintahan,” ungkap pakar hukum tersebut dalam sesi perkuliahan.
Empat Syarat Kedaulatan dan Dualisme Perspektif Agresi Militer
Merujuk pada hukum internasional, terdapat empat syarat utama berdirinya suatu negara berdaulat: keberadaan penduduk, wilayah yang pasti, pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain (recognition). Pengakuan internasional inilah yang sering memicu konflik pemaknaan hukum.
Pakar hukum tersebut memaparkan bagaimana diplomat ulung H. Agus Salim bergelilya ke luar negeri pascaproklamasi 17 Agustus 1945 untuk menggalang pengakuan de facto dan de jure dari negara-negara Arab seperti Mesir, yang menjadi fondasi legitimasi Republik Indonesia di panggung dunia.
Sebaliknya, perbenturan perspektif hukum terjadi pada peristiwa aksi militer Belanda pada kurun 1945–1949:
1. Perspektif Indonesia: Peristiwa tersebut ditafsirkan sebagai Agresi Militer, yaitu serangan ilegal suatu negara terhadap negara lain yang telah merdeka secara sah sejak 17 Agustus 1945.
2. Perspektif Belanda: Pemerintah Belanda menganggap serangan tersebut sebagai Aksi Polisionil (Politionele Acties), yaitu tindakan kepolisian internal untuk menumpas pemberontakan di wilayah yang mereka klaim masih milik Hindia Belanda.
Kondisi dualisme ini baru memiliki kepastian hukum internasional pascapenandatanganan penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 (Konferensi Meja Bundar). Sejak titik sejarah tersebut, aksi militer Belanda terhadap Indonesia secara mutlak dikategorikan sebagai agresi antarnegara berdaulat.
Komparasi Hukum: Kasus Palestina-Israel hingga Tanggung Jawab Ekstralegal
Dalam diskusi tersebut, narasumber juga membandingkan dinamika pengakuan hukum internasional pada beberapa isu global lainnya:
1. Konflik Palestina-Israel: Meski lebih dari 140 negara telah mengakui kedaulatan Palestina, konflik di lapangan tetap berlanjut akibat tidak adanya kesepakatan final mengenai penguasaan wilayah. Indonesia konsisten mendorong Two-State Solution (Solusi Dua Negara) sebagai penyelesaian hukum dan politik yang adil.
2. Kejahatan Perang & Tindakan Ekstralegal: Mengulas putusan pengadilan terkait peristiwa Rawagede dan aksi pasukan Westerling, hakim pengadilan internasional menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (state responsibility) atas tindakan militer yang dilakukan secara berlebihan (excessive action) terhadap warga sipil.
3. Suksesi Negara dan Warisan Aset/Utang (State Succession): Dalam peralihan kekuasaan atau suksesi negara, pengalihan tidak hanya mencakup kekayaan/aset publik (aktiva), tetapi juga kewajiban dan utang negara (pasiva). Gedung dan fasilitas publik yang dibangun rezim penguasa terdahulu secara otomatis beralih menjadi milik pemerintah berdaulat yang baru.
