Gema Keadilan Menggelar Diskusi Publik “Pemakzulan Gibran, Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat Atau Konstitusi Yang Diuji?” & Rahmat Saleh Rahmat Saleh, Menegaskan Bahwa Gema Keadilan Memegang Teguh Working Ideology Keadilan Dalam Persoalan Bangsa Indonesia
JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gema Keadilan menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat Atau Konstitusi Yang Diuji?” di Jakarta, Minggu (09/11/2026). Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Ketua DPP Gema Keadilan Rahmat Saleh, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta para kader dan rekan-rekan media.
Dalam sambutannya, Ketua DPP Gema Keadilan, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa Gema Keadilan memegang teguh working ideology keadilan dalam memandang setiap persoalan bangsa. Menurutnya, ketidakadilan yang dirasakan publik saat ini sudah terlihat sejak kemunculan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2023 yang berkaitan dengan syarat pencalonan usia.
”Begitu kita melihat fenomena-fenomena bangsa, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang menyentuh pelanggaran terkait dengan ketidakadilan ini, maka kita akan melakukan aksi-aksi, seperti aksi yang kita lakukan pada hari ini,” ujar Rahmat di hadapan para peserta diskusi.
Rahmat juga menyoroti bagaimana keresahan ini dirasakan oleh kalangan generasi muda (Gen Z) yang mengharapkan keadilan dalam kepastian pekerjaan. Ia menilai ada indikasi pihak-pihak dalam yang menyusupkan pasal-pasal tertentu sehingga memberikan keistimewaan kepada seseorang yang belum berhak menerimanya.
Kekhawatiran tersebut, lanjut Rahmat, semakin diperkuat dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1 Tahun 2026 (Perpu Cipta Kerja) yang menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dibuktikan mempunyai ijazah setara SMA. Hal ini dinilai memperkuat kekhawatiran anak muda bahwa transisi kepemimpinan saat ini sarat akan privilege dan jalur tol bagi kelompok tertentu.
”Jangan sampai nanti ini dibiarkan, kemudian anak-anak muda Gen Z itu malas untuk menyelesaikan sekolahnya. Karena apa? Mereka berpendapat, ‘buat apa kami sekolah tinggi-tinggi, sementara nanti akan ada jalur tol untuk anak-anak penguasa tertentu yang menyebabkan kami tersingkir?’ Dan ini berbahaya,” tegasnya.
Oleh karena itu, Gema Keadilan menilai bahwa produk-produk hukum yang dikeluarkan, termasuk oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, telah mengalami cacat etika kepemimpinan. Sebagai sesama anak bangsa, momentum jelang Hari Pahlawan 10 November ini seharusnya menjadi titik bagi Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden demi menyelamatkan masa depan generasi muda.
”Kalau seandainya beliau tidak tahu diri, kemudian tidak mau mundur, ini kan mencelakakan generasi muda, Gen Z, yang jutaan banyaknya yang tersingkirkan dan nervous (gugup) sarapan gara-gara ketidakadilan ini,” tambah Rahmat.
Menutup sambutannya, Rahmat mengapresiasi kehadiran LBH dan para tamu undangan. Ia menyatakan bahwa Gema Keadilan bersama LBH berencana akan menggelar aksi lanjutan di depan gedung DPR RI untuk menyuarakan aspirasi ini agar didengar oleh lembaga negara terkait.
