Jakarta — Ketua Umum Prabu Centre 08, Abednego Panjaitan, SH, menegaskan pentingnya peran strategis Polri dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik Nasional “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” yang digelar di Hotel 88 Jakarta, Senin (15/12/25).
Abednego menilai MBG merupakan program fundamental yang bukan hanya menyentuh aspek kesejahteraan, tetapi juga investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan strategis negara. Karena menyentuh hajat hidup rakyat secara langsung, maka pengawasannya harus kuat, transparan, dan berintegritas. Di sinilah peran Polri menjadi sangat penting,” ujar Abednego.
Lebih dari itu sebenarnya MBG ini merupakan program Presiden Prabowo yang patut didukung segenap masyarakat karena MBG mampu membuka pekerjaan baru. Kalau 32 ribu proyeksi SPPG yang akan dibangun, maka kalau kali 50 sudah 1,6 juta tenaga kerja yang dipekerjakan.
Kemudian juga mampu merangsang atau memotivasi masyarakat kita untuk bertani, bercocok tanam karena dengan adanya SPPG ini, maka hasil-hasil pertanian itu bisa dijual ke SPPG itu. Kemudian juga lahan-lahan kosong bisa dimanfaatkan menuju swasembada pangan. Sebenarnya program awalnya ini akan dibangun oleh negara tetapi faktanya saat ini masyarakat kita lah yang mengeluarkan uang untuk membangun SPPG-SPPG ini.
Jadi belum ada uang negara, kecuali negara membayar dari makanan yang sudah diolah oleh dapur atau SPPG itu. Jadi sekarang sekitar ada 18 ribu dapur semuanya secara mandiri artinya dibiayai oleh masyarakat kita. Jadi negara belum terbebani dengan program ini, sebuah prestasi baru yang tidak pernah dibayangkan oleh Pak Prabowo. Itulah kecintaan masyarakat kita, karena memang program MBG ini membuka peluang pemerataan ekonomi. Karena masyarakat dari daerah-daerah sekarang dengan dibayarnya 2 ribu sebagai uang sewa, semangat mereka untuk mendirikan SPPG sangat besar.
Menurut Abednego menjadi sebuah rekor juga masyarakat bersama pemerintah bersama-sama berinvestasi untuk membangun SPPG ini luar biasa. Jadi kalau misalnya ada persoalan-persoalan seperti mungkin keracunan atau kesalahan seperti kemarin di SD Negeri Kali Baru Cilincing itu kan oknum. Kalau menurut saya sopir ini kelalaian dari mitra itu sendiri jangan memilih sopir yang masih baru. Dipilihlah sopir yang benar-benar sudah pengalaman.
Nah soal keracunan, saya mau mengatakan keracunan ini juga saya pikir jangan ditimpakan kesalahan kepada mitra atau kepada pihak lain. Karena saya lihat BGN ini sudah bagus, tapi jangan membuang tanggung jawab. Karena yang berhak di dapur itu cuma 3 orang: Kepala SPPG, accounting dan ahli gizi. 3 orang ini yang bertanggung jawab ini di dalam, mestinya kan kalau makanannya tidak layak dicoba dulu, terangnya.
Dia ahli gizi dan tanggung jawab dalam SPPG. Jangan dibangun image seolah-olah itu kesalahan dari mitra karena mitra itu tidak bisa langsung masuk ke dalam dapur itu. Tugas dia hanya 47 relawan dan bahan-bahan baku tadi. Sementara bertanggung jawab penuh di dapur itu ya 3 orang ini. Nah itu menjadi tambahan dan koreksi dari kami supaya pihak BGN juga mulai memperbaiki skema atau regulasinya, jelasnya.
Harapan kita satu tahun MBG ini kiranya Pak Prabowo panjang umur semakin sehat. Karena beliau lah yang memulai MBG ini. Memang ini juga menjadi motor penggerak ekonomi kita. Juga untuk mengatasi stunting karena selama ini puluhan triliun negara menggelontorkan uang untuk mengatasi stunting. Tapi dengan adanya MBG ini tidak perlu lagi dan banyak hal lain lagi. Jadi marilah seluruh masyarakat kita dukung MBG ini selain meningkatkan ekonomi juga untuk pemerataan ekonomi untuk seluruh industri. Juga meningkatkan kecerdasan dan kesehatan generasi penerus kita ke depan.
Ia juga menekankan bahwa MBG harus berpihak pada produk lokal dan UMKM, sehingga dampak ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Satu tahun MBG adalah momentum refleksi. Kita tidak hanya bicara keberhasilan, tetapi juga perbaikan. Prabu Centre 08 akan terus menjadi mitra kritis pemerintah agar program ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat,” tutup Abednego.
Diskusi publik ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional lintas sektor dan menjadi ruang strategis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat implementasi MBG ke depan, dengan tata kelola yang bersih, profesional, dan berkeadilan.
