METROPOLITAN POST– Sekretaris Jenderal Mahasiswa Pemuda Serantau, Ade Safina Dilla, S.H., mengecam keras tindakan perundungan di media sosial yang menyasar putri Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan bullying harus menjadi musuh bersama dan tidak boleh dinormalisasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi maupun dinamika politik.
Ade menilai perundungan merupakan persoalan serius yang menyangkut martabat manusia, kesehatan psikologis, dan perlindungan anak. Budaya menghina, mempermalukan, serta menyerang seseorang di ruang digital, kata dia, tidak boleh dianggap lumrah hanya karena dilakukan secara massal atau mendapatkan perhatian publik.
“Bullying adalah musuh bersama. Jangan normalisasi perundungan, jangan menganggap hinaan sebagai candaan, dan jangan menjadikan kebencian sebagai hiburan di media sosial. Di balik layar ponsel ada manusia yang memiliki perasaan, martabat, dan hak untuk hidup aman,” kata Ade.
Menurut Ade, anak tidak boleh menjadi korban dari perbedaan pandangan, persaingan, maupun dinamika politik orang dewasa. Kritik terhadap pejabat publik harus diarahkan pada kebijakan, kinerja, dan argumentasi, bukan menyeret anak atau keluarga menjadi sasaran serangan.
“Kalau ada kritik terhadap orang tuanya, sampaikan secara bertanggung jawab. Jangan menyerang anak. Jangan menjadikan anak sebagai alat untuk melampiaskan kebencian. Demokrasi seharusnya melahirkan adu gagasan, bukan budaya merundung,” ujarnya.
Ia menilai normalisasi bullying berbahaya karena dapat menciptakan pembenaran sosial terhadap kekerasan verbal. Ketika penghinaan dianggap biasa, masyarakat berisiko kehilangan kepekaan terhadap penderitaan korban dan membiarkan tindakan serupa terus berulang.
Ade juga mengingatkan bahwa jejak digital dapat memperpanjang dampak perundungan. Konten yang disebarluaskan, komentar bernada penghinaan, maupun ajakan menyerang secara kolektif dapat menambah tekanan kepada korban, bahkan setelah peristiwa awal terjadi.
“Jangan ikut menyebarkan konten yang mempermalukan korban. Jangan menjadi bagian dari kerumunan yang menyerang seseorang. Jika kita melihat bullying, sikap kita harus jelas: hentikan, laporkan, dan lindungi korban. Jangan malah ikut memperbesar luka,” tegasnya.
Sebagai aktivis perempuan, Ade meminta masyarakat, lembaga perlindungan anak, pemerintah, dan aparat penegak hukum memperkuat upaya pencegahan serta penanganan perundungan di ruang digital. Ia menilai perlindungan terhadap anak harus berdiri di atas prinsip kemanusiaan, tanpa memandang latar belakang keluarga, status sosial, maupun posisi politik.
Ia mendorong dugaan perundungan terhadap putri Dasco ditangani secara objektif dan tuntas apabila terdapat unsur pelanggaran hukum. Penanganan juga harus mengutamakan privasi, keamanan, serta pemulihan korban, bukan memperluas polemik atau menciptakan perundungan baru.
“Jangan tunggu ada korban berikutnya. Hari ini kita bersuara, bukan semata-mata karena siapa yang menjadi korban, tetapi karena siapa pun bisa mengalami hal yang sama. Anak-anak, perempuan, dan seluruh masyarakat berhak mendapatkan ruang digital yang aman,” kata Ade.
Ade menegaskan, melawan bullying merupakan tanggung jawab kolektif. Masyarakat harus berani memutus rantai perundungan, membangun budaya saling menghormati, dan menempatkan empati sebagai fondasi dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun media sosial.
“Bullying harus menjadi musuh bersama. Hentikan normalisasi perundungan. Jangan sampai kita kehilangan kemanusiaan hanya karena merasa bebas bersembunyi di balik layar. Kritik boleh, berbeda pendapat boleh, tetapi menghina dan merundung bukan budaya yang boleh kita wariskan,” tutup Ade Safina Dilla, S.H. (ReD)











