Category: PEMERINTAHAN

  • Isfan Fajar Satryo, MM. (Ketum PPPAD) ; “Diera Digital Saat Ini, Menurut Saya Teknologi Itu Adalah Rahmat Karena Tuhan Memberikan Kemudahan Melalui Teknologi Punya Banyak Manfaatnya & Tetap Dalam Penggunaan Teknologi Tersebut Memiliki Nilai-nilai Pancasila”

    Isfan Fajar Satryo, MM. (Ketum PPPAD) ; “Diera Digital Saat Ini, Menurut Saya Teknologi Itu Adalah Rahmat Karena Tuhan Memberikan Kemudahan Melalui Teknologi Punya Banyak Manfaatnya & Tetap Dalam Penggunaan Teknologi Tersebut Memiliki Nilai-nilai Pancasila”

    Jakarta, 12 Desember 2024 – Keluarga Besar Tentara Angkatan Darat RI Mengadakan Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Putra Putri Angkatan Darat (PPPAD) dengan tema “SDM Berkualitas Dan Berwawasan Kebangsaan Menuju Indonesia Emas” di Aula Soeryadi Sekretariat DPP PPAD Jakarta pada hari Kamis, 12 Desember 2024.

    Isfan Fajar Satryo, MM. sebagai Ketum PPPAD saat ditemui Media Online seusai mengikuti pengukuhan mengatakan bahwa ; “PPPAD ini merupakan wadah putera-puteri tentara angkatan darat, dimana kami selalu mencetak manusia Indonesia yang berwawasan kebangsaan Indonesia dan kegiatan kita lebih ke sosial seperti perbaikan sekolah, pelatihan, seminar atau FGD yang akhirnya dapat membantu program-program kita. Kita pun juga berencana punya sekolahan tingkat SMA agar bisa memiliki pendidikan yang baik dan kesadaran dalam berwawasan berbangsa.

    Adapun juga untuk program beasiswa yang sudah menjadi bagian dari program kita dimana kita juga bekerjasama dengan beberapa universitas yang ada memberikan diskon untuk biaya kuliah bagi anak siswa tersebut nantinya karena anggota PPPAD ada dari berbagai status yaitu ada yang dari kementrian pertanian karyawan perusahaan, pengusaha, pengacara, karyawan Pemprov, dll dan dari situlah kita sumbangsikan untuk kita ciptakan manusia unggul untuk bangsa Indonesia.

    Dengan diera digital saat ini, menurut saya teknologi itu adalah rahmat karena Tuhan memberikan kemudahan melalui teknologi punya banyak manfaatnya dan tetap dalam penggunaan teknologi tersebut memiliki nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi budaya kita seperti sopan santun, beradab, saling menghargai, persatuan, dll dan dalam penggunaan ternologi tetap punya value dari Pancasila sebagai bangsa Indonesia agar tetap menjaga nilai-nilai agama maupun kebangsaan agar selalu menjadi fundamental dalam pengelolahaan teknologi dibidang pertanian, pertahanaan, hukum ekonomi maupun dibidang lainnya.

    Adapun dalam kita memberikan pembinaan PPPAD selain menjaga nilai Pancasila dalam berteknologi, kita juga punya berkewajiban terhadap generasi muda agar mereka punya networking dengan tetap selalu mengakui bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sikap sopan santun, sikap menghormati, memiliki harkat dan martabat maupun sikap rendah hati dan ini semua juga merupakan bagian dalam wawasan berbangsa bernegara.

    Presiden menyampaikan yaitu jangan meringankan-ringankan kejadian di tempat jauh karena semua itu akan terakses ekonomi rakyat Indonesia, sosial, budaya walupun konsep politik kita bebas aktif sehingga kita tidak perlu keluar dari situ yang sudah menjadi jiwanya bangsa kita, justru dengan bebas aktif itu kita bisa tetap membangun hubungan dengan negara lainnya,” tutupnya.

  • Slamet Laway ; “Pemuda Remaja Masjid bBsa Punya Usaha UMKM Untuk Memakmurkan Masjid Di setiap Wilayah Indonesia Dan Itu Menjadi Bagian Terpenting”

    Slamet Laway ; “Pemuda Remaja Masjid bBsa Punya Usaha UMKM Untuk Memakmurkan Masjid Di setiap Wilayah Indonesia Dan Itu Menjadi Bagian Terpenting”

    Jakarta – Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Menggadakan Pelantikan Pengurus BKPRMI 2024-2029, Orientasi dan Rapat Kerja Nadional BKPRMI di Wisma Menpora RI Jakarta pada hari Jumat, 6 Desember 2024.

    Slamet Laway sebagai Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Kaimana Papua Barat saat ditemui awak Media Online mengatakan “Selaku ketua DPD Kab. Kamina berharap bahwa dengan adanya pelantikan hari ini BKPRMI menjadi wadah terdepan untuk pergerakan Pemuda Remaja Masjid di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi menjadi satu wadah terpenting dalam pergerakan kepemudaan di Indonesia.

    Kebetulan saya di Bidang Perekonomian Ekonomi Kreatif DPP BKPRMI dimana untuk perekonomian khususnya Pemuda Remaja Masjid bisa punya usaha UMKM untuk memakmurkan masjid di setiap wilayah Indonesia dan itu menjadi bagian terpenting, karena pembagunan Pemuda Remaja Masjid tidak bisa berjalan sendiri dan butuh kerjasama maupun kerja keras seluruh pengurus DPP maupun DPW BKPRMI untuk bisa mengembangkan organisasi itu sendiri dan kegiatan UMKM di masjid wilayah Indonesia,” tutupnya.

  • M. Rustam Rumatiga ; “Kami Berharap BKPRMI Mendapatkan Dukungan Dari Semua Pihak Baik Dari Pemerintah Pusat Maupun Daerah Karena Dukungan Pendanaan Kita Semua Swadaya Dari Seluruh Pengurus DPP & DPW BKPRMI Dalam Menjalankan Kegiatan Maupun Program-Program BKPRMI”

    M. Rustam Rumatiga ; “Kami Berharap BKPRMI Mendapatkan Dukungan Dari Semua Pihak Baik Dari Pemerintah Pusat Maupun Daerah Karena Dukungan Pendanaan Kita Semua Swadaya Dari Seluruh Pengurus DPP & DPW BKPRMI Dalam Menjalankan Kegiatan Maupun Program-Program BKPRMI”

    Jakarta – Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Menggadakan Pelantikan Pengurus BKPRMI 2024-2029, Orientasi dan Rapat Kerja Nadional BKPRMI di Wisma Menpora RI Jakarta pada hari Jumat, 6 Desember 2024.

    M. Rustam Rumatiga sebagai Ketua DPW BKPRMI Papua Barat Daya, saat ditemui awak Media Online mengatakan bahwa “Tujuan Rakernas adalah membahas program strategis nasional baik itu jangka menengah maupun jangka panjang, terkait dengan beberapa program unggulan yang dibahas rakernas yaitu bahwa di BKPRMI itu yang awalnya ada 7 lembaga tetapi dari 7 lembaga tersebut dipecah menjadi 9 lembaga yaitu (Lembaga Pengembangan Dakwah Sumber Daya Manusia (LPDSDM) dan Lembaga Pengembagan Ekonomi Kreatif (LPEKIN).

    Kita memang dari Sorong itu minoritas tetapi tidak menghilangkan semangat kita karena lahirnya BKPMRI itu di Irian Jaya awalnya dari Sorong, setelah saya di berikan amanah untuk menjadi Ketua DPW Papuan Barat Daya program-program itu kita tindak lanjutin dimana sebelum rakernas hari ini kita sudah melaksanakan Rakerwil dan dari hasil rakerwil itu kita sampaikan program-programnya ke dalam rakernas BKPRMI untuk menjadi Program Nasional.

    Adapun yang usulan yang disampaikan dalam rakernas tersebut yaitu terkait dengan tata cara bersurat BKPRMI itu sudah bagus dari salam penutup walupun kami hanya meluruskan penegasan POD AD/ART BKPRMI terkait salam penutup tata cara surat menyurat.

    Adapun jumlah anggota DPW BKPRMI Papua Barat Daya yaitu 60 pengurus terdiri dari beberapa wilayah bawahan ada 6 kabupaten dimana kita ini pecahan dari Papua Barat dengan ibukota Maknowari, dimekarkan Papua Barat Daya dengan ibukota Sorong menjadi Provinsi ke 38.

    Terkait dengan Program Prabowo-Gibran sudah ditetapkan dalam Munas BKPRMI karena Prabowo sudah menjadi Dewan Pembina sewaktu masih menjadi Jenderal era Presiden Suharto dan dekat sekali dengan Pemuda Masjid saat itu. Setelah terpilihnya Prabowo sebagai Presiden RI makan andil untuk BKPRMI menjadi sangat besar dan suatu kewajiban untuk mensukseskan program-program BKPRMI yaitu Presiden Prabowo sudah memberikan bantuan 102 mobil untuk Pemuda Masjid seluruh wilayah Indonesia, juga tadi Mempora mengatakan untuk tetap bersinergitas program-program Menpora dengan BKPRMI.

    Kami berharap BKPRMI mendapatkan dukungan dari semua pihak Pemerintah pusat dan daerah karena dukungan pendanaan kita semua swadaya dari seluruh pengurus DPP dan DPW BKPRMI dalam menjalankan kegiatan maupun program-program BKPRMI karena organisasi ini tidak kita giring ke Politik Praktis sehingga independesi tetap terjaga,” tutupnya.

  • Muh. Yusuf Sewang ; “Semoga Program-Program BKPRMI Yang Telah Dicanakan Nanang Mubarok Sebagai Ketum Bisa Bersinergis Dengan Baik Antara Pusat Dan Daerah Maupun Seluruh Anggota Pengurusnya”

    Muh. Yusuf Sewang ; “Semoga Program-Program BKPRMI Yang Telah Dicanakan Nanang Mubarok Sebagai Ketum Bisa Bersinergis Dengan Baik Antara Pusat Dan Daerah Maupun Seluruh Anggota Pengurusnya”

    Jakarta – Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Menggadakan Pelantikan Pengurus BKPRMI 2024-2029, Orientasi dan Rapat Kerja Nadional BKPRMI di Wisma Menpora RI Jakarta pada hari Jumat, 6 Desember 2024.

    Muh. Yusuf Sewang sebagai Direktur Wilayah LPPTKA-BKPRMI Sulawesi Selatan dan Wakil Sekretaris LPPTK-BKPRMI saat ditemui awak Media Online mengatakan ; “Kegiatan Lembaga Pengembangan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (LPPTK) itu rutin setiap hari di masjid maka dari itu LPPTK merupakan lembaga primadonanya BKPRMI karena aktivitasnya setiap hari di masjid dimana lembaganya non formal tetapi dikelola secara formal karena kita punya kurikulum.

    Terkait dengan kegitan rakernas dan pelantikan BKPRMI ini diakomidir sebagai pengurus LPPTK pusat untuk 5 tahun kedepan membantu teman-teman di pusat untuk bersinergis dengan program yang telah dibuat LPPTK pusat yang tentunya kita punya harapan kepengurusan BKPRMI yang baru ini dinakhodai oleh Nanang Mubarok sebagai Ketua Umum akan lebih baik untuk bersinergitas dengan teman-teman didaerah.

    Kami berharap untuk program-program BKPRMI yang lebih baik akan dilanjutkan dan yang kurang baik akan ditingkatkan begitu juga kita sebelumnya punya kegiatan tahunan namanya Festival Anak Soleh Indonesia tingkat nasional di bulan Oktober 2024 di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi dimana yang juara 1 dikasih hadiah Umroh.

    Harapan kami tentu dengan kegiatan hari ini dimulai diberikan pembekalan maupun rakernas BKPRMI, semoga program-program yang telah dicanakan Nanang Mubarok sebagai Ketum bisa bersinergis dengan baik antara pusat, daerah maupun seluruh anggota pengurus untuk menjalankan program-program BKPRMI lebih baik lagi,” tutupnya.

  • Ditpolairud Polda Jabar dan Satpolairud Polres Sukabumi Bangun jembatan darurat untuk warga

    Ditpolairud Polda Jabar dan Satpolairud Polres Sukabumi Bangun jembatan darurat untuk warga

    Pelabuhan Ratu ( 06/12 )Ditpolairud polda jabar membangun jembatan darurat bagi para warga dikawasan Sangrawayang dan Girimukti. Puluhan personel yang tergabung dari ditpolairud polda jabar dan satpolairud polres sukabumi bahu membahu membangun jembatan darurat.

    Pembangunan ini dipimpin langsung oleh kabagbinops ditpolair polda jabar kompol Ndang Suhendar S.H., M.H. Kasat polair polres Sukabumi AKP Tenda Sukendar, jajaran ditpolairud polda jabar dan Satpolairud polres Sukabumi.

    Turut meninjau juga kabid humas polda jabar Kombes pol Jules Abraham Abast didampingi oleh Kombes pol Ferry Walintuka.

    Pembangunan Jembatan darurat di daerah tersebut merupakan hal yang sangat krusial untuk dilakukan. Dikarenakan jembatan Cihaur merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan beberapa desa yang ada di pelabuhan ratu termasuk SangraWayang dan juga GiriMukti.

    Kabag Binops ditpolair Polda Jabar Kompol Ndang Suhendar Menyebutkan bahwa Pembangunan Jembatan ini Bertujuan agar masyarakat atau warga lokal dapat tetap beraktifitas seperti biasa Sehingga perekonomian tetap berjalan.

  • Pagelaran Kethoprak Retno Kencana: Perpaduan Seni, Budaya, dan Kemanusiaan

    Pagelaran Kethoprak Retno Kencana: Perpaduan Seni, Budaya, dan Kemanusiaan

    Jakarta – Pagelaran seni tradisional Retno Kencana sukses digelar di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Rabu (4/12/2024). Acara ini memadukan misi pelestarian budaya dengan aksi sosial, sekaligus mengangkat kisah heroik Ratu Kalinyamat, tokoh perempuan pemberani yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas perjuangannya melawan penjajah Portugis.

    Pagelaran ini merupakan hasil kolaborasi antara Kebaya Foundation, Laskar Indonesia Pusaka, dan Jaya Suprana School of Performing Arts. Ketua Kebaya Foundation, Tuti Roosdiono, menggagas ide acara ini sebagai wujud pelestarian budaya sekaligus mendukung kegiatan kemanusiaan.

    Donasi untuk Yayasan Rawinala
    Sebelum pementasan dimulai, donasi sebesar Rp500 juta diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala. Yayasan ini melayani anak-anak penyandang tuna ganda netra, yang memiliki keterbatasan penglihatan dan disabilitas lainnya.

    “Pagelaran ini adalah bukti nyata bahwa seni bukan hanya hiburan, tetapi juga media untuk membantu sesama dan melestarikan warisan budaya,” ujar Tuti Roosdiono dalam sambutannya.

    Penampilan Penuh Pesona
    Disutradarai oleh Teguh Kenthus Ampiranto, Retno Kencana menampilkan kisah Ratu Kalinyamat yang penuh nilai heroisme dan kebijaksanaan. Peran utama dimainkan oleh Dewi Bambang Soesatyo, yang memukau penonton dengan penampilan emosional dan karismanya.

    Pementasan ini juga dimeriahkan oleh Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono sebagai Pemanahan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Saudagar Ngadimin, Inayah Wahid, Vero Yudo Margono, dan pelawak Kirun serta Marwoto. Kolaborasi para seniman dan tokoh ini memberikan nuansa segar sekaligus menghidupkan cerita.

    Pesan Budaya dan Moral
    Pagelaran Retno Kencana membawa misi melestarikan seni tradisional ketoprak, yang sarat dengan nilai budaya, sejarah, dan pesan moral. Acara ini juga menjadi wadah bagi para seniman untuk terus berkarya dan menyampaikan cerita-cerita bermakna kepada masyarakat.

    “Ini bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang menghargai warisan budaya kita dan mempelajari keberanian dari tokoh sejarah seperti Ratu Kalinyamat,” ujar salah seorang penonton yang hadir.

    Antusiasme Penonton
    Acara ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat yang memadati Teater Besar TIM. Penonton terpesona dengan alur cerita yang kuat, perpaduan musik tradisional, serta pesan-pesan yang relevan dengan kehidupan masa kini.

    Dengan keberhasilan pagelaran ini, Retno Kencana menjadi bukti bahwa seni tradisional ketoprak masih relevan dan mampu menyampaikan pesan yang mendalam kepada berbagai kalangan. Selain melestarikan budaya, acara ini juga memberikan dampak nyata bagi kegiatan sosial, memperkuat hubungan seni dengan nilai-nilai kemanusiaan.

  • KEMBALI KE PPN 10%: LANGKAH STRATEGIS UNTUK KESEIMBANGAN EKONOMI

    KEMBALI KE PPN 10%: LANGKAH STRATEGIS UNTUK KESEIMBANGAN EKONOMI

    1. Jakarta, 2 Desember 2024 –Di tengah tekanan fiskal yang semakin besar, Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) mengemukakan urgensi untuk mengembalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke 10%. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menstabilkan ekonomi nasional tanpa menambah beban masyarakat luas.

    Ketua Dewan Pakar DPP IP-KI, Dr. Drs. Hadi Poernomo Ak., CA., M.BA, yang juga mantan Dirjen Pajak, menyampaikan bahwa kebijakan fiskal saat ini cenderung tidak adil bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, 43,2% pendapatan pajak yang bergantung pada PPN dalam RAPBN 2025 adalah situasi yang rentan dan tidak berkelanjutan. “Kita tidak bisa terus-menerus membebani masyarakat dengan tarif pajak yang lebih tinggi sementara daya beli mereka melemah,” tegas Hadi Poernomo.

    Inovasi untuk sistem pajak yang lebih transparan, Hadi Poernomo menawarkan alternatif berupa sistem self-assessment yang terintegrasi secara digital. Dengan sistem ini, pengawasan terhadap transaksi wajib pajak dapat dilakukan lebih efektif tanpa harus meningkatkan tarif PPN. “Transparansi adalah kunci. Dengan teknologi digital, kebocoran pajak bisa diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat,” ungkapnya.

    Mendesak tindakan konkret, DPP IP-KI mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencegah kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Selain itu, perlu ada reformasi regulasi untuk mendukung efektivitas sistem self-assessment.

    “Tanpa regulasi yang memadai, sistem perpajakan yang adil hanya akan menjadi angan-angan,” tambah Hadi Poernomo.
    Menyongsong masa depan yang lebih adil dengan kebijakan PPN 10%, DPP IP-KI optimis daya beli masyarakat akan pulih dan pertumbuhan ekonomi akan kembali bergairah. “Ini lebih dari sekadar tarif pajak. Ini tentang keberpihakan kepada rakyat dan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Hadi Poernomo.

    Melalui kebijakan ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan inklusif, memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

  • PT. Jasa Raharja Gelar Rapat Konsinyering dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian RI

    PT. Jasa Raharja Gelar Rapat Konsinyering dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian RI

    JAKARTA | Gading Serpong, Banten – PT. Jasa Raharja menggelar rapat konsinyering dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian RI pada tanggal 24 November 2024 di Gading Serpong, Banten. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari kedua institusi, termasuk Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Radito Risangadi, serta Kepala Urusan Iuran Wajib, Soleh, yang hadir untuk mewakili Kepala Divisi Asuransi PT. Jasa Raharja.(26/11/24).

    Dalam acara tersebut, Radito Risangadi melaporkan hasil rekonsiliasi data penumpang pesawat udara untuk semester pertama tahun 2024 dan menyampaikan perkembangan terbaru terkait data penumpang pesawat udara yang menjadi bagian dari pemantauan Iuran Wajib yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja.

    Sementara itu, Direktur Angkutan Udara (DAU) Dirjen Perhubungan Udara Kementerian RI, Agustinus Budi Hartono, memberikan tanggapan dan beberapa saran terkait dengan hasil laporan yang disampaikan. Pada kegiatan ini Agustinus Budi Hartono didampingi oleh Kasubdit SILAU Supriyatno, serta Kepala Urusan Iuran Wajib PT. Jasa Raharja, Soleh, yang hadir untuk mewakili Kepala Divisi Asuransi.

    Acara ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara PT. Jasa Raharja dan Kementerian Perhubungan dalam memberikan perlindungan bagi penumpang pesawat udara di Indonesia.

  • PT. Jasa Raharja Adakan Rekonsiliasi Data Penumpang Pesawat Udara Semester 1 Tahun 2024

    PT. Jasa Raharja Adakan Rekonsiliasi Data Penumpang Pesawat Udara Semester 1 Tahun 2024

    Banten, 21 November 2024 – PT. Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta menggelar rekonsiliasi data penumpang pesawat udara untuk semester pertama tahun 2024.

    Acara ini berlangsung pada tanggal 21 November 2024 di Gading Serpong Banten, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian data antara Jasa Raharja, Garuda Indonesia, dan Citilink Indonesia.(25/11).

    Hadir dalam acara ini Kepala Divisi Asuransi PT. Jasa Raharja, Jahja Joel Lami, dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Radito Risangadi. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan diwakili oleh Kasubdit SILAU, Supriyatno.

    Pihak maskapai Garuda Indonesia diwakili oleh Pratyangga Wisesa Paripurna, yang menjabat sebagai Division Head Insurance, dan Citilink Indonesia diwakili oleh Diaz Sangsayu Putra, Head of Insurance Section. Para peserta dari masing-masing instansi juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

    Rekonsiliasi data ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan iuran wajib penumpang pesawat udara, serta memastikan perlindungan yang optimal bagi setiap penumpang yang terdaftar.

  • Eks Ketua KPK Angkat Bicara Kasus Surat KPK Pahala Nainggolan

    Eks Ketua KPK Angkat Bicara Kasus Surat KPK Pahala Nainggolan

    Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali akan melaporkan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik.

    “Kami akan kembali menyurati ke Dewas ada dokumen sejak 2018 yang sudah ICW sampaikan adanya dugaan etik yang dilakukan oleh Pahala,” ujar Peneliti bidang Hukum ICW Diky Anandya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

    Menurut Diky aduan tersebut perihal laporan-laporan yang diterima masyarakat perihal dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi di tahun 2017. Ia memastikan aduan ICW ke Dewas akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Secara formal masyarakat bisa sampaikan dugaan pelanggaran dan kami sampaikan ke Dewas. Jika dibutuhkan prosesnya akan dilanjutkan baik telapor maupun pelapor,” katanya.

    Tak menutup kemungkinan ICW akan menjadi penengah antara pihak-pihak yang berkasus yakni Pahala Nainggolan, PT Bumigas Energi, PT Geo Dipa Energi, dan PT HSBC Indonesia. “Itu mungkin saya bisa sampaikan siapa-siapa yang terlibat,” Diky menuturkan.

    ICW membenarkan bahwa kasus antara Deputi Pencegahan KPK dengan PT Bumigas Energi dalam sengketa proyek panas bumi dengan PT Geo Dipa Energi terjadi di era kepemimpinan KPK yang dikomandoi Agus Rahardjo.

    “Yang kami laporkan memang Pahala Nainggolan namun kami uraikan bentuk ketelodoran Agus Rahardjo karena diduga Agus yang melakukan disposisi kepada Pahala dalam kasus tersebut,” jelas Diky.

    Ia mengaku heran dengan sikap pembiaran yang dilakukan Dewas. Pasalnya, aduan yang dilayangkan ICW di tahun 2018 tidak ada kelanjutannya. “Proses etik yang tak berjalan di internal KPK membuat mereka cukup santai. Kami enggak bisa bilang melindungi atau tidak yang jelas pemeriksaan etik tak berjalan,” Diky mengungkapkan.

    Diky bahkan terkejut dengan beredarnya video klarifikasi Pahala Nainggolan perihal penerbitan surat KPK No yang menjadi cikal bakal permasalahan kebohongan dari Deputi Pencegahan KPK. Menurutnya, di situ terdapat pelanggaran kode etik

    “Dalam laporan kami dalam argumentasi mengeluarkan surat KPK tersebut bahwa surat tak dibuat atas nama Pahala yang bukan tupoksinya. Apa sudah masuk dalam ranah penindakan atau pencegahan?” ucapnya.

    Menurutnya, KPK telah melakukan kesalahan besar melalui surat KPK no B/6004/LIT.04/10-15/09/2017 terbitan Deputi Pencegahan dengan isi surat yang diduga mengandung kebohongan.

    “Ada institusi ambil langkah di luar tupoksi dan di luar wewenang itu adalah hal yang fatal. Kami coba surati kembali ke Dewas KPK untuk memberikan ruang agar pahala klarifikasi,” tukasnya.

    Dalam hal ini, awak media mencoba mengkonfirmasi Pahala namun tidak ada jawaban seolah memilih bungkam. Sementara, mantan Ketua KPK Agus Rahardjo memiliki dalil berbeda terkait fakta penerbitan surat KPK tersebut. Menurut versinya, PT Bumigas Energi mendapat kewenangan melakukan investasi namun tidak dijalankan sehingga ada potensi korupsi.

    “Ada potensi (investasi) yang tidak tergarap. Kemudian dalam waktu yang sama Geo Dipa Energi yang BUMN melakukan investasi dan sudah berjalan. Geo Dipa mau memperluas jangkauan yang sudah dikuasai Bumigas tadi,” tandas Agus dalam podcast dengan wartawan.

    Isi surat KPK terbitan Pahala Nainggolan, PT Bumigas disebut tidak memiliki rekening. Agus berdalih bahwa saat investasi terjadi, Bumigas dianggap mengklaim memiliki jaminan yang dikeluarkan oleh HSBC Hongkong. “Diklarifikasi baik KPK yaitu Pak Pahala Nainggolan dan Kejaksaan bahwa surat jaminan itu terbukti tidak ada,” pungkas Agus.

    Namun Kuasa Hukum PT Bumigas Energi Khresna Guntarto membantah pernyataan ketua KPK periode 2015 – 2017 itu. “Mantan ketua KPK memberikan statement tidak benar dan hanya bersifat subjektif,” tegas Khresna saat dikonfirmasi.

    Ia mempertanyakan tujuan KPK menerbitkan surat KPK tersebut tanpa didasari penelusuran fakta maupun konfrontasi antara pihak-pihak yang terlibat. “Mengapa (KPK) harus mengeluarkan surat KPK yang isinya keterangan palsu,” ucapnya.

    Khresna pun menganggap Agus Rahardjo tidak mengetahui permasalahan bawa PT Geo Dipa tidak mengantongi WKP/IUP sesuai UU Panas Bumi No 27 Tahun 2003 sesuai rezim lama dan baru sehingga diduga PT Geo Dipa Energi melakukan tindakan abuse of power.

    “Oleh karena itu kami melaporkan Agus Rahardjo dan Pahala Nainggolan ke Bareskrim dengan LP/B/237/VII/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 18 Juli 2024,” ia menuturkan.

    Ia menjelaskan perjanjian kontrak PLTP antara PT Bumigas Energi dengan PT Geo Dipa Energi dengan skema BTOT tidak menggunakan baik APBN maupun APBD. Kliennya merupakan penyandang dana sebagai funder, EPC, dan developer.

    “Sangat disayangkan pernyataan Pak Agus itu sangat sumir karena yang bersangkutan tidak mengerti yang maksud isi kontrak,” tambah Khresna.

    Menurut Khresna, pihaknya telah meminta Dewas KPK untuk mengadakan konfrontasi antara Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, PT Bumigas Energi, dan PT HSBC Indonesia. “Sangat disayangkan Dewas KPK tidak berani melakukan konfrontasi untuk mencari pihak yang bersalah,” katanya.

    Terbaru, PT Bumigas Energi meminta Dewas menindaklanjuti permohonan dilakukan pemeriksaan secara konfrontasi antara PT Bumigas
    Energi, PT HSBC lndonesia, dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.