Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Nasional

Direktur Hubungan Masyarakat CNGR Indonesia, Magdalena Veronika: Industri Pengolahan Nikel Nasional harus Memiliki Kemampuan Beradaptasi yang Tinggi terhadap Perubahan Kebutuhan Pasar Internasional.

Avatar photo
4950
×

Direktur Hubungan Masyarakat CNGR Indonesia, Magdalena Veronika: Industri Pengolahan Nikel Nasional harus Memiliki Kemampuan Beradaptasi yang Tinggi terhadap Perubahan Kebutuhan Pasar Internasional.

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Direktur Hubungan Masyarakat CNGR Indonesia, Magdalena Veronika: Industri Pengolahan Nikel Nasional harus Memiliki Kemampuan Beradaptasi yang Tinggi terhadap Perubahan Kebutuhan Pasar Internasional.

 

Example 300x600

Jakarta, Metropolitanpost.id

 

Penguatan riset dan pengembangan (R&D) industri, diversifikasi teknologi, serta kepastian iklim investasi dinilai menjadi fondasi mutlak untuk memperkuat daya tahan hilirisasi mineral kritis Indonesia di tengah dinamika pasar global yang semakin volatil.

Hal tersebut disampaikan secara komprehensif oleh Direktur Hubungan Masyarakat CNGR Indonesia, Magdalena Veronika, dalam Diskusi Publik bertajuk “Mengurai Risiko Pasar dalam Hilirisasi Mineral Kritis Indonesia: Membangun Rantai Pasok yang Tangguh”.

Acara yang digelar oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia ini berlangsung di Auditorium MPKP Universitas Indonesia, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026).

Dalam paparannya, Magdalena menekankan bahwa industri pengolahan nikel nasional tidak lagi bisa bersikap statis. Industri harus memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perubahan kebutuhan pasar internasional.

Fleksibilitas ini menjadi sangat krusial karena produk olahan nikel Indonesia tidak hanya menyasar satu segmen, melainkan harus mampu melayani dua permintaan utama secara simultan: industri baterai kendaraan listrik (EV battery), khususnya jenis Nickel Cobalt Manganese (NCM), dan industri baja tahan karat (stainless steel) yang terus menunjukkan permintaan stabil.

“Industri tidak bisa hanya bergantung pada satu jalur produksi atau satu jenis produk akhir. Kita harus siap mengadopsi teknologi yang mampu menangkap variasi kebutuhan konsumen internasional secara dinamis. Ketergantungan pada satu komoditas turunan saja akan membuat industri rentan terhadap guncangan harga dan pergeseran kebijakan di negara tujuan ekspor,” ujar Magdalena.

Inovasi Teknologi OESBF untuk Optimalisasi Sumber Daya

Sebagai bukti komitmen terhadap adaptasi teknologi, Magdalena menjelaskan bahwa CNGR Indonesia secara konsisten mengembangkan teknologi pengolahan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral nasional.

Salah satu terobosan yang terus dikembangkan adalah penerapan teknologi pirometalurgi OESBF (Optimized Enhanced Submerged Bath Furnace).

Teknologi ini dirancang khusus untuk mengolah lapisan bijih nikel transisi, yaitu zona yang berada di antara lapisan limonit (kadar nikel rendah, kadar besi tinggi) dan saprolit (kadar nikel tinggi). Selama ini, bijih nikel lapisan transisi sering kali kurang optimal dieksploitasi karena keterbatasan metode konvensional. Dengan OESBF, peluang pemulihan mineral bernilai tinggi, termasuk kobalt yang menjadi komponen kritis dalam baterai EV, dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini tidak hanya memperpanjang umur tambang, tetapi juga meningkatkan nilai tambah (value-added) dari setiap ton bijih yang diolah.

Ketahanan Rantai Pasok: Belajar dari Gangguan Global

Namun, Magdalena menegaskan bahwa penguatan teknologi pengolahan saja belum cukup menjamin keberlanjutan industri. Ketahanan industri juga sangat bergantung pada kemampuan membangun rantai pasok (supply chain) yang tangguh dan mampu menghadapi gangguan eksternal yang bersifat geopolitis maupun alamiah.

Ia mencontohkan kerentanan yang pernah terjadi berupa gangguan pasokan sulfur, yang merupakan bahan baku vital untuk produksi asam sulfat dalam fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL). Gangguan tersebut dipicu oleh ketegangan geopolitik yang sempat mengakibatkan penutupan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. Situasi tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa industri hilirisasi nasional perlu memiliki sumber bahan baku alternatif yang lebih mandiri, serta sistem rantai pasok yang lebih adaptif dan terdiversifikasi.

“Karena itu, pengembangan R&D harus diarahkan hingga tahap siap diterapkan secara komersial (commercial-ready). Ini termasuk mengeksplorasi potensi produk samping (by-products) dari pengolahan tembaga dan emas domestik sebagai alternatif sumber pasokan sulfur atau bahan kimia pendukung lainnya. Kita selalu harus menyerap dan siap untuk mengatasi kondisi yang tidak terduga. Kita harus mengantongi R&D yang bukan cuma berhenti di atas meja atau sekadar wacana akademis, tetapi R&D yang memang bisa diindustrialisasikan,” tegasnya.

Waspadai Disrupsi dari Perkembangan Ekonomi Sirkular Negara Barat

Di sisi lain, Magdalena memberikan peringatan strategis agar Indonesia tidak terlena atau bersikap complacent hanya karena saat ini menduduki posisi sebagai salah satu negara dengan cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia.

Menurutnya, negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat kini semakin serius dan masif mengembangkan teknologi daur ulang (recycling) limbah nikel industri, terutama limbah baterai kendaraan listrik, untuk menghasilkan sumber daya alam sekunder (secondary raw materials). Dorongan regulasi seperti EU Battery Regulation yang mewajibkan kandungan material daur ulang dalam baterai baru, semakin mempercepat inovasi ini.

Perkembangan tersebut berpotensi mengubah peta persaingan global secara fundamental. Dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun mendatang, kemampuan negara-negara maju dalam mengolah kembali limbah industri menjadi bahan baku sekunder diprediksi dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap negara produsen bahan mentah seperti Indonesia.

“Jangan sampai kita merasa aman hanya karena memiliki cadangan nikel yang besar. Pasar akan terus berubah, dan teknologi daur ulang dapat menjadi salah satu faktor disrupsi yang menggeser pola permintaan global. Jika kita tidak bergerak naik ke rantai nilai yang lebih tinggi, kita berisiko hanya menjadi pemasok bahan mentah yang suatu saat bisa digantikan oleh material daur ulang,” jelasnya secara tegas.

Perkuat SDM dan Kolaborasi Ekosistem Industri

Menyadari tantangan tersebut, CNGR Indonesia juga menyoroti urgensi pemenuhan kebutuhan tenaga ahli di bidang engineering dan metalurgi yang memiliki kompetensi berstandar tinggi. Hilirisasi yang kompleks tidak dapat dijalankan tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Untuk menjawab kesenjangan kompetensi tersebut, CNGR mengambil langkah nyata dengan mendukung pengembangan pendidikan vokasi dan tinggi di Indonesia. Langkah ini diwujudkan melalui dukungan pendirian Program Studi Metalurgi di perguruan tinggi terkemuka, penyediaan laboratorium riset bersama, serta pemberian beasiswa penuh bagi mahasiswa berprestasi yang bekerja sama dengan kementerian terkait.

Langkah strategis ini dinilai sangat penting karena keberlanjutan hilirisasi tidak hanya membutuhkan investasi modal (capital expenditure) pada fasilitas produksi, tetapi juga investasi jangka panjang pada sumber daya manusia (human capital investment).

Magdalena menilai, sinergi yang erat antara pemerintah, regulator, perguruan tinggi, dan pelaku industri menjadi kunci utama. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hilirisasi mineral kritis Indonesia tidak berhenti sekadar pada pembangunan fasilitas pengolahan fisik, tetapi mampu membangun ekosistem industri yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan.

“Dengan penguatan R&D yang aplikatif, diversifikasi teknologi, ketahanan rantai pasok, pengembangan SDM unggul, serta kepastian iklim investasi, Indonesia dinilai memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mempertahankan daya saing industri nikel. Lebih dari itu, ini adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia tidak hanya sebagai produsen, tetapi sebagai pemain kunci yang menentukan arah rantai pasok mineral kritis global di masa depan,” pungkas Magdalena.

Tutup Magdalena, Kita berharap, terkait dengan hilirisasi, tentunya konsistensi yang sudah berjalan dalam dua periode pemerintahan ini bisa terus berlangsung dan kemudian juga tentunya mengikuti  kondisi perkembangan global. Jadi terus update dan improve untuk supaya investasi ini bisa terus sustainable.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

I Made Sandika Dwiantara, Perwakilan Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI): Kualitas dan Keandalan Panel Surya Buatan Produsen Lokal Tidak Kalah dari Produk Impor, termasuk Produk Asal Tiongkok yang selama ini Mendominasi Pasar Global. JAKARTA, 12 Agustus 2026 — Industri manufaktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam negeri menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung dan mengeksekusi target transisi energi nasional hingga kapasitas terpasang 100 Gigawatt (GW). Namun demikian, efektivitas penyerapan produk lokal dalam proyek-proyek strategis nasional sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyelaraskan kerangka kebijakan, mengunci regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta melakukan harmonisasi regulasi lintas kementerian secara konsisten dan berkelanjutan. Demikian pokok-pokok pemikiran yang mengemuka dalam seminar bertema pengembangan industri energi terbarukan yang merupakan bagian dari rangkaian acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) – Indo Machinery Investment & Trade Show 2026 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Forum ini menjadi wadah strategis bagi pelaku industri, asosiasi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas kesiapan industri nasional dalam menyongsong era transisi energi serta mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mempercepat implementasi PLTS berbasis produksi dalam negeri. Kesiapan Industri Lokal: Kualitas Setara, Layanan Lebih Unggul Dalam pemaparannya, I Made Sandika Dwiantara, perwakilan Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI), menegaskan bahwa dari segi kualitas dan keandalan produk, panel surya buatan produsen lokal tidak kalah dari produk impor, termasuk produk asal Tiongkok yang selama ini mendominasi pasar global. Ia menekankan bahwa industri panel surya nasional telah melewati proses panjang pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, serta sertifikasi standar internasional yang memastikan produk lokal memenuhi kriteria teknis dan keselamatan yang dipersyaratkan. Selain aspek kualitas, Made menggarisbawahi bahwa keunggulan utama industri dalam negeri terletak pada kesiapan layanan purna jual (after-sales service) yang responsif dan mudah dijangkau, serta kepastian pengiriman (delivery reliability) yang bebas dari hambatan larangan dan pembatasan (lartas) impor. Dalam konteks proyek-proyek PLTS berskala besar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, ketersediaan layanan purna jual yang cepat dan andal menjadi faktor krusial untuk menjamin keberlangsungan operasional pembangkit selama masa pakai 25 hingga 30 tahun. “Secara kualitas, antara produk lokal dan impor tidak jauh berbeda. Produk kami telah melalui serangkaian pengujian dan sertifikasi yang sama ketatnya. Keunggulan kita ada pada keandalan rantai pasok, kecepatan respons layanan purna jual, dan kepastian pengiriman tanpa terkendala masalah lartas impor. Kami tetap konsisten berproduksi untuk memberikan keyakinan kepada pemerintah bahwa industri lokal siap mendukung peningkatan implementasi PLTS secara masif dan berkelanjutan,” ujar Made di hadapan para peserta seminar. Ia menambahkan bahwa kapasitas produksi terpasang pabrikan panel surya nasional saat ini telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan dukungan investasi baru dan ekspansi lini produksi, industri lokal optimistis mampu memenuhi kebutuhan modul surya untuk proyek-proyek berskala utilitas (utility-scale) maupun proyek atap (rooftop) yang tersebar di seluruh Indonesia. “Kami tidak hanya bicara soal kapasitas hari ini. Kami bicara soal kesiapan untuk melakukan scaling up sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketika pemerintah memberikan kepastian regulasi dan jaminan penyerapan produk, industri siap melakukan investasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas produksi,” tegasnya. Dampak Ekonomi Berganda: Melampaui Selisih Harga 15 Persen Menanggapi isu perbedaan harga produk yang selama ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengadaan proyek PLTS, Made mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan produk impor saat ini telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jika sebelumnya margin perbedaan harga berada di kisaran 30 persen, kini selisih tersebut telah menyusut menjadi sekitar 15 persen seiring dengan peningkatan efisiensi produksi, optimalisasi rantai pasok, dan pencapaian skala ekonomi (economies of scale) oleh pabrikan dalam negeri. Namun demikian, Made mengimbau agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak melihat selisih harga tersebut secara sektoral atau parsial semata. Ia mengajak semua pihak untuk memperhitungkan dampak ekonomi berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional secara keseluruhan yang dihasilkan dari penggunaan produk dalam negeri. “Penggunaan komponen dalam negeri menggerakkan seluruh rantai pasok lokal—mulai dari produksi sel surya, frame aluminium, kaca khusus (solar glass), junction box, kabel, backsheet, hingga kemasan dan logistik. Dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) yang dihasilkan jauh lebih besar dari selisih harga 15 persen itu. Jika dihitung secara komprehensif, termasuk penciptaan lapangan kerja, penerimaan pajak, pengurangan devisa impor, dan penguatan industri pendukung, penggunaan produk lokal justru menghasilkan surplus bagi negara,” jelasnya secara rinci. Made merinci bahwa setiap satu GW kapasitas PLTS yang menggunakan produk dalam negeri berpotensi menggerakkan ratusan hingga ribuan pelaku usaha di sepanjang rantai pasok, menciptakan ribuan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung, serta menghasilkan perputaran ekonomi yang signifikan di berbagai daerah. Efek pengganda ini, menurutnya, tidak akan terjadi apabila proyek PLTS sepenuhnya menggunakan produk impor. “Kalau kita hanya menghitung harga per watt-peak tanpa melihat dampak ekonomi menyeluruh, kita akan kehilangan gambaran besar. Industri panel surya lokal bukan hanya soal satu produk, tetapi soal menghidupkan seluruh ekosistem industri di belakangnya,” imbuhnya. TKDN Difokuskan pada Sel Surya: Strategi Membangun Ekosistem dari Inti Guna mempercepat penetrasi industri nasional dan membangun fondasi manufaktur yang kokoh, APAMSI mendorong agar perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk modul surya difokuskan pada komponen inti, yaitu sel surya (solar cell). Langkah ini dinilai strategis karena sel surya merupakan komponen dengan nilai tambah teknologi tertinggi dan menjadi penentu utama kinerja serta efisiensi modul. Menurut Made, dengan memfokuskan TKDN pada sel surya, pemerintah secara efektif mendorong pertumbuhan ekosistem industri pendukung di dalam negeri. Investasi akan mengalir ke segmen-segmen kritis seperti produksi ingot dan wafer silikon, fabrikasi sel surya, serta pengembangan material pendukung lainnya. Ekosistem ini, pada gilirannya, akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global industri fotovoltaik. “TKDN yang difokuskan pada sel surya akan memaksa tumbuhnya industri hulu di dalam negeri. Kita tidak bisa terus-menerus mengimpor sel dan hanya melakukan perakitan modul di sini. Nilai tambah terbesar ada di sel surya, dan di situlah kita harus membangun kemampuan,” papar Made. Ia menambahkan bahwa strategi ini juga merupakan langkah persiapan sebelum Indonesia membidik pasar ekspor. Dengan membangun basis produksi sel surya yang kompetitif di dalam negeri, industri nasional akan memiliki fondasi yang kuat untuk bersaing di pasar regional ASEAN maupun global. “Kita bangun dulu ekosistem di dalam negeri, kuasai teknologi intinya, baru kemudian kita bicara ekspor. Urutannya harus seperti itu agar industri kita benar-benar kuat dan tidak rapuh,” tegasnya. Inklusif dan Terbuka: Kolaborasi dengan Investor dan Produsen Asing Di sisi lain, Made menegaskan bahwa industri panel surya lokal bersikap inklusif dan terbuka terhadap kemitraan strategis dengan investor maupun produsen asing. APAMSI tidak menutup diri dari kolaborasi internasional, melainkan justru mendorong masuknya investasi asing yang membawa transfer teknologi dan penguatan kapasitas manufaktur dalam negeri. “Kami tidak eksklusif. Kami mengajak mitra luar, seperti dari Tiongkok, Korea Selatan, maupun negara-negara lain yang memiliki keunggulan teknologi di bidang fotovoltaik, untuk datang dan berkolaborasi dengan industri lokal. Tujuannya jelas, yaitu akuisisi dan transfer of technology agar transisi teknologi kita berjalan cepat tanpa harus mulai dari nol,” tambah Made. Menurutnya, pola kolaborasi yang ideal adalah kemitraan yang saling menguntungkan (mutually beneficial partnership), di mana investor asing membawa teknologi, keahlian, dan sebagian modal, sementara industri lokal menyediakan akses pasar, tenaga kerja, dan pemahaman terhadap regulasi serta kondisi lokal. Dengan pola ini, transfer teknologi dapat berlangsung secara organik dan berkelanjutan. “Kita tidak anti-investasi asing. Justru kita membutuhkannya untuk mempercepat penguasaan teknologi. Yang kita minta adalah agar kolaborasi tersebut benar-benar menghasilkan transfer pengetahuan dan kemampuan, bukan sekadar memanfaatkan pasar Indonesia sebagai tempat penjualan produk jadi,” ujarnya menegaskan. Made juga menyebut bahwa beberapa pabrikan anggota APAMSI telah menjalin kerja sama dengan mitra internasional dalam bentuk joint venture, lisensi teknologi, dan program pelatihan tenaga kerja. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas produk lokal sekaligus memperluas kapasitas produksi nasional. Apresiasi Regulasi dan Harapan Pengawalan Lintas Kementerian Di akhir pemaparannya, Made menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap terobosan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT PLN (Persero) dalam membenahi regulasi dan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pengembangan industri PLTS dalam negeri. Ia menyebut bahwa berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, termasuk pengaturan TKDN, skema pengadaan, serta rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) yang mengakomodasi porsi besar energi terbarukan, merupakan sinyal positif bagi industri. Namun demikian, Made menekankan bahwa konsistensi implementasi dan pengawalan lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan. “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah. Namun yang kami butuhkan sekarang adalah pengawalan ketat lintas kementerian untuk memastikan regulasi tersebut benar-benar diimplementasikan di lapangan. Jangan sampai regulasi sudah bagus di atas kertas, tetapi dalam praktiknya masih ada celah untuk impor yang tidak perlu,” kata Made. Ia secara khusus berharap adanya pembatasan impor modul dan sel surya secara bertahap (phased import restriction) yang disertai dengan peta jalan (roadmap) yang jelas dan terukur. Pembatasan ini bukan bertujuan menutup pasar, melainkan memberikan ruang dan waktu bagi industri dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saing secara progresif. “Kami tidak meminta proteksi tanpa batas. Kami meminta level playing field dan waktu yang cukup untuk membangun kapasitas. Dengan pembatasan impor bertahap yang disertai roadmap jelas, industri lokal punya kepastian untuk berinvestasi dan berkembang,” pungkasnya. Konteks Strategis: Transisi Energi dan Kemandirian Industri Nasional Target pengembangan PLTS hingga 100 GW merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam transisi energi menuju Net Zero Emission serta pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan berbagai dokumen perencanaan energi, PLTS diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung bauran energi nasional dalam beberapa dekade mendatang. Untuk mencapai target ambisius tersebut, dibutuhkan tidak hanya investasi dalam pembangunan pembangkit, tetapi juga penguatan basis industri manufaktur dalam negeri yang mampu menyediakan komponen-komponen utama secara mandiri. Tanpa kemandirian industri, target kapasitas terpasang 100 GW justru berpotensi meningkatkan ketergantungan impor dan menguras devisa negara. Dalam konteks ini, penguatan regulasi TKDN, kepastian penyerapan produk lokal, serta dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri panel surya menjadi prasyarat mutlak. Industri manufaktur PLTS dalam negeri tidak hanya berfungsi sebagai penyedia produk, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan penjaga kedaulatan energi nasional. Selain aspek ekonomi, kemandirian industri panel surya juga memiliki dimensi strategis dari sisi ketahanan energi. Dalam situasi geopolitik global yang dinamis dan potensi gangguan rantai pasok internasional, kemampuan memproduksi komponen energi secara mandiri menjadi jaminan keberlanjutan pasokan listrik nasional. Peran APAMSI dalam Mendorong Ekosistem Industri PLTS Nasional Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI) merupakan wadah yang menghimpun para produsen modul dan komponen PLTS di Indonesia. Asosiasi ini berperan aktif dalam mengadvokasi kepentingan industri, memfasilitasi dialog dengan pemerintah, serta mendorong standardisasi dan peningkatan kualitas produk nasional. APAMSI secara konsisten mendorong terciptanya ekosistem industri PLTS yang terintegrasi, mulai dari produksi material baku, fabrikasi sel dan modul, hingga instalasi dan pemeliharaan. Asosiasi juga aktif dalam kegiatan riset dan pengembangan, pelatihan tenaga kerja, serta promosi produk dalam negeri di berbagai forum nasional maupun internasional. Melalui partisipasi dalam ajang INTI – Indo Machinery 2026, APAMSI berharap dapat memperluas jejaring kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, lembaga keuangan, kontraktor EPC (Engineering, Procurement, and Construction), serta pemerintah daerah yang memiliki potensi pengembangan PLTS di wilayah masing-masing. Tentang INTI – Indo Machinery Investment & Trade Show 2026 Indonesia Technology & Innovation (INTI) – Indo Machinery Investment & Trade Show 2026 merupakan pameran dan forum industri terkemuka yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di sektor mesin perkakas, manufaktur, energi, dan teknologi industri. Acara yang berlangsung di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, ini menjadi platform strategis untuk mempromosikan investasi, transfer teknologi, penguatan rantai pasok industri nasional, serta percepatan transisi energi. Rangkaian acara mencakup pameran produk dan teknologi, seminar dan diskusi panel, business matching, presentasi peluang investasi, serta forum kebijakan yang melibatkan pemerintah dan pelaku industri.
Nasional

I Made Sandika Dwiantara, Perwakilan Asosiasi Pabrikan Modul…