Jakarta – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan roadmap reformasi Sistem Pemasyarakatan, Rabu (28/5). FGD ini menjadi langkah awal mendukung pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi III yang akan mendampingi proses reformasi tersebut.
FGD dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, dan dihadiri para Pimpinan Tinggi Ditjenpas, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Daerah Khusus Jakarta, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT) Pemasyarakatan wilayah Daerah Khusus Jakarta.
Dalam arahannya, Dirjenpas Mashudi menegaskan pentingnya roadmap sebagai panduan reformasi sistem Pemasyarakatan yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman. “Kita tidak bisa terus berkutat dengan pola lama. Reformasi Pemasyarakatan harus didukung dengan roadmap yang jelas dan terukur agar kita bisa beradaptasi dengan tantangan zaman,” ujarnya.
Mashudi juga menekankan bahwa reformasi tidak hanya menyentuh aspek sistemik, tetapi juga menyasar penguatan sumber daya manusia. Ia menyebutkan, pengembangan pola karir bagi petugas Pemasyarakatan harus lebih transparan dan terstruktur.
“Khususnya untuk para Ka. UPT, mereka wajib mengikuti pelatihan dari Lembaga Administrasi Negara sebagai bagian dari peningkatan kompetensi untuk promosi jabatan,” tambahnya.
Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, menyoroti isu strategis dalam roadmap, yakni pemberantasan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan.
“Peredaran narkoba masih menjadi tantangan serius. Selain teknologi jammer, kita perlu solusi pengendalian yang lebih efektif serta sanksi tegas untuk mencegah penyalahgunaan,” ungkapnya.
FGD ini juga membahas pentingnya reformasi lain, seperti penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai fondasi utama dalam membangun Sistem Pemasyarakatan yang modern dan humanis.
Dengan penyusunan roadmap ini, Ditjenpas berkomitmen untuk mewujudkan reformasi Pemasyarakatan yang menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan.
(ard)
