Nasional

Dua Kursi Kosong, Satu Pertarungan Kekuasaan Wapres Mundur, Wakil Ketua MPR Berganti

Avatar photo
4913
×

Dua Kursi Kosong, Satu Pertarungan Kekuasaan Wapres Mundur, Wakil Ketua MPR Berganti

Sebarkan artikel ini

Dua Kursi Kosong, Satu Pertarungan Kekuasaan Wapres Mundur, Wakil Ketua MPR Berganti

 

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dan Hidayat Nur Wahid terjadi nyaris bersamaan. Satu diatur langsung oleh konstitusi, satu lagi dikunci oleh UU MD3. Tapi keduanya menentukan arah kekuasaan hingga 2029.

 

Oleh: Prof. Abdul Latif

 

Metropolitan pos.co. -Jakarta

 

November 2026 menjadi bulan yang tidak biasa bagi Senayan.

Dalam hitungan hari, dua kursi penting kosong. Di Istana, kursi Wakil Presiden. Di Parlemen, kursi Wakil Ketua MPR RI.

Secara konstitusional, dua kekosongan ini punya mekanisme hukum yang berbeda secara tegas. Namun secara politik, keduanya saling berkaitan. Keduanya adalah tentang menjaga stabilitas kekuasaan dan konsolidasi koalisi parlemen.

Inilah anatomi dari dua pengunduran diri itu.

KURSI WAPRES DIATUR LANGSUNG OLEH KONSTITUSI

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 46-47 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Ada tiga kunci yang harus dipahami

Pertama, tidak perlu persetujuan MPR untuk mundur. Karena pengunduran diri bersifat sukarela, atas permintaan sendiri, pimpinan MPR tidak punya kewenangan menolak. Begitu surat diterima, jabatan Wapres otomatis dinyatakan kosong. Tanpa pemakzulan. Tanpa melalui Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945.

Kedua, hak prerogatif terbatas Presiden. Dalam tenggat maksimal 60 hari sejak kekosongan terjadi, MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna. Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden, paling lambat 14 hari sebelum sidang pemilihan.

Ketiga, pemilihan di Parlemen. Kedua calon wajib memverifikasi persyaratan konstitusional sesuai Pasal 6 UUD 1945 dan menyatakan kesiapan di hadapan Sidang Paripurna MPR. Anggota MPR, gabungan DPR dan DPD, memilih satu nama melalui suara terbanyak. Jika suara imbang dua kali berturut turut, Presiden yang menentukan pemenangnya.

Mengapa mundur justru menjadi jalan pintas?

Dalam analisis politik, mengundurkan diri secara sukarela adalah manuver paling efektif untuk menggugurkan proses impeachment atau Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Pemerintahan terhindar dari penyanderaan energi politik berkepanjangan di parlemen dan Mahkamah Konstitusi.

Tapi setelah krisis diputus, muncul pertarungan baru: ajang konsolidasi ulang koalisi.

Mekanisme pengajuan dua nama memaksa Presiden melakukan kalkulasi ulang power sharing. Kursi Wapres pengganti menjadi instrumen tawar menawar strategis. Apakah diberikan kepada partai dengan kursi terbesar untuk mengunci loyalitas legislatif, atau diisi figur loyalis Presiden / teknokrat untuk memastikan tidak muncul “matahari kembar” menjelang pemilu berikutnya?

Dan ada ujian yang tak kalah penting verifikasi.

Belajar dari preseden kontroversi syarat pencalonan sebelumnya, tim verifikasi lintas fraksi dan DPD di MPR akan menggunakan fase ini untuk menunjukkan akuntabilitas kelembagaan dan menjaga legitimasi publik.

KURSI WAKIL KETUA MPR DIKUNCI OLEH UU MD3

Berbeda dengan Wapres, pengisian jabatan Wakil Ketua MPR diatur pada level undang undang Pasal 31 dan Pasal 32 UU MD3 serta Tata Tertib MPR.

Faktanya, pada 10 November 2026, pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI. Ia mendapat penugasan baru sebagai Ketua BKSAP DPR RI.

Mekanisme penggantinya jauh lebih terkunci

Pertama, hak eksklusif fraksi asal Pimpinan MPR bersifat kolektif kolegial yang merepresentasikan unsur fraksi partai politik di DPR dan kelompok DPD. Jika Wakil Ketua MPR mengundurkan diri, anggota dari fraksi asal pimpinan yang bersangkutan berhak menunjuk penggantinya, paling lambat 30 hari sejak jabatan kosong.

Kedua, tidak ada kekosongan kepemimpinan kolektif Karena pimpinan bersifat kolektif-kolegial, tidak diperlukan Pelaksana Tugas (Plt). Tugas pimpinan tetap berjalan oleh pimpinan MPR lainnya hingga pengganti definitif dilantik.

Ketiga, penetapan paripurna Nama pengganti yang disodorkan fraksi asal tidak lagi diperebutkan melalui voting ulang seluruh anggota MPR, melainkan langsung ditetapkan dan dilantik dalam Sidang Paripurna MPR.

Dan itu yang terjadi. Pada 16 November 2026, Sohibul Iman dari Fraksi PKS dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI untuk sisa masa jabatan 2024 2029.

Mengapa ini tidak mengguncang Senayan?

Karena UU MD3 mengunci kursi pimpinan MPR berdasarkan jatah fraksi asal, mundurnya Wakil Ketua MPR tidak memicu perebutan kursi antarpartai. Konstelasi kekuatan koalisi tetap terjaga tanpa guncangan eksternal.

Pergantian ini sepenuhnya menjadi arena pertarungan elite di internal partai asal. Biasanya, pengunduran diri di tengah periode dilatarbelakangi tiga motif (1) penugasan baru di lembaga lain, (2) konsolidasi struktur partai pascakongres/muktamar, atau (3) penyegaran/regenerasi kaderisasi di level pimpinan lembaga tinggi negara.

Tapi jangan salah. Perannya strategis.

Jika pengunduran diri Wakil Ketua MPR terjadi bersamaan atau berdekatan dengan mundurnya Wakil Presiden, momentum ini menjadi sangat krusial. Wakil Ketua MPR adalah bagian dari pimpinan kolektif penentu jadwal, pembentukan tim verifikasi, hingga pelantikan Wapres baru. Fraksi pengusung akan memastikan figur pengganti memiliki kendali penuh dan garis komunikasi yang selaras dengan pimpinan MPR lainnya agar proses suksesi eksekutif berjalan mulus.

PETA PEREBUTAN KURSI RI-2 SIAPA PALING BERPELUANG?

Peta kekuatan partai koalisi dalam memperebutkan posisi calon Wapres pengganti sangat ditentukan oleh Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 Presiden punya hak eksklusif mengusulkan dua nama, MPR yang memilih.

Meskipun Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal akan mengajak ketua umum partai koalisi berdialog, dinamika internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) memperlihatkan strategi yang unik.

GERINDRA Kandidat Terkuat dari Lingkar Inti

Sebagai partai pengusung utama Presiden, Gerindra berada di posisi paling strategis. Uniknya, sebagian elite koalisi seperti Golkar dan PAN justru menyatakan menyerahkan atau menilai posisi RI-2 sangat wajar diisi kader internal Gerindra.

Nama Sufmi Dasco Ahmad kerap disorot karena kapasitas kepemimpinannya. Namun kalkulasi opportunity cost menunjukkan, menarik Dasco ke eksekutif berisiko mengosongkan kendali harian di parlemen.

Alternatif figur jalan tengah seperti Ahmad Muzani dipandang rasional untuk menjaga keseimbangan basis politik.

Peluang Sangat Tinggi,asalkan Presiden memutuskan mengonsolidasikan kekuasaan eksekutif langsung di bawah kendali lingkar inti partai pendiri.

GOLKAR & DEMOKRAT Strategi Tahan Diri

Golkar lewat elite nya, Idrus Marham, dan Demokrat lewat Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), justru menahan diri. Demokrat bahkan secara terbuka menegaskan tidak mengajukan nama.

Bagi mereka, kursi Wapres di tengah jalan adalah posisi penuh risiko. Ia membawa beban sosio-politis transisi dan pertanggungjawaban performa pemerintahan yang sedang berjalan.

Dengan tidak ngotot, Golkar dan Demokrat mengamankan bargaining power di pos pos strategis kabinet dan menjaga keutuhan koalisi agar tidak terbelah oleh ambisi jangka pendek.

Peluang Moderat Kecil. Mereka lebih memilih fokus pada stabilitas pemerintahan dan persiapan elektoral jangka panjang menuju 2029.

PAN & PKB Akomodatif Mengikuti Garis Istana

PAN dan PKB secara konsisten menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada prerogatif Presiden.

Mereka menyadari kunci utama pengusulan dua nama ada di tangan Presiden. Memaksakan kehendak justru berpotensi merusak keharmonisan koalisi.

Peran mereka lebih condong sebagai penyeimbang atau pendukung pengesahan di Sidang Paripurna MPR yang dijadwalkan pada 2 Desember 2026.

Peluang Kecil untuk posisi Wapres, namun posisi tawar mereka tetap tinggi dalam pembagian kompensasi politik strategis lainnya di luar kursi RI-2.

PENUTUP: DUA FAKTOR PENENTU DI LUAR PARTAI

Di luar kalkulasi koalisi, Presiden juga harus memperhitungkan komposisi riil di MPR, termasuk fraksi di luar koalisi seperti PDIP, NasDem, dan PKS.

Menghindari “Matahari Kembar”. Siapa pun figur yang dipilih harus dipastikan memiliki garis komando yang loyal dan selaras dengan Presiden, guna menghindari gesekan faksi politik di sisa masa jabatan.

Opsi Tokoh NonPartai / Jalan Tengah Untuk meredam kecemburuan antarpartai koalisi dan mengamankan jalan mulus di Sidang Paripurna MPR, skenario alternatif mengarah pada figur teknokrat, tokoh moderat, atau figur pemersatu lintas faksi – seperti tokoh dari ormas besar atau profesional independen sebagai salah satu dari dua nama yang diajukan ke parlemen.

Dua kursi kosong telah menguji konstitusi. Satu diisi lewat pertarungan politik terbuka. Satu diisi lewat mekanisme fraksi yang terkunci.

Dan di antara dua kekosongan itu, republik ini sedang menulis ulang keseimbangan kekuasaannya.( Berlian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *