BERITA

KPK Usut Dugaan Korupsi DSP BNPB Rp 148 Miliar, NCW Minta Penelusuran Dilakukan Secara Menyeluruh

Avatar photo
4923
×

KPK Usut Dugaan Korupsi DSP BNPB Rp 148 Miliar, NCW Minta Penelusuran Dilakukan Secara Menyeluruh

Sebarkan artikel ini

KPK Usut Dugaan Korupsi DSP BNPB Rp 148 Miliar, NCW Minta Penelusuran Dilakukan Secara Menyeluruh

 

MetropolitanPost.com

 

Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna menilai penetapan tersangka dalam dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus menjadi pelajaran tentang pengelolaan dana bencana.

Dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (18/11/2026), Hanifa menyebut dana bencana seharusnya menjadi amanah untuk korban, bukan peluang.

Pernyataan Hanifa adalah pendapat pengawas eksternal, bukan temuan penyidik dan bukan putusan pengadilan.

Apa yang sudah terkonfirmasi

Ada penyidikan KPK yang sedang berjalan.
KPK sedang menyidik dugaan korupsi pengadaan dengan menggunakan DSP di BNPB. KPK menyebut nilai yang sedang didalami sekitar Rp 148 miliar untuk periode 2024 2026, dengan barang bukti yang disita mencapai Rp 5,47 miliar.

KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, termasuk adik kandung sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB.

Status tersangka bukan vonis bersalah. Semua pihak masih dilindungi asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ada putusan lama yang sudah berkekuatan hukum.
Untuk kasus kasus yang sudah diputus pengadilan, statusnya berbeda dengan kasus DSP yang masih disidik

Mentawai (2014) Pengadilan Negeri Padang memvonis tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi hibah BNPB terkait uang lelah pembukaan lahan dan pembibitan kakao. Nilai yang disebut dalam putusan lebih dari Rp 200 juta, dengan vonis 1,5 hingga 3 tahun penjara.

Siak Mantan Kepala Pelaksana BPBD divonis 6 tahun penjara dalam kasus dugaan mark up pengadaan yang disebut merugikan negara sekitar Rp 1,1 miliar.

Tebingtinggi Terdakwa divonis 1 tahun penjara dalam kasus yang disebut merugikan negara Rp 611 juta.

Kolaka Timur KPK pernah melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi dana hibah BNPB senilai puluhan miliar rupiah.

Redaksi menulis nilai dan vonis di atas sesuai putusan dan pernyataan resmi yang dikutip NCW. Jika ada perbedaan angka di dokumen putusan, yang berlaku adalah amar putusan resmi pengadilan.

KPK dan BNPB belum mengumumkan kesimpulan akhir soal DSP.*
Kasus DSP masih tahap penyidikan. KPK belum mengumumkan dakwaan lengkap, siapa saja yang akan diadili, dan pasal apa saja yang akan dibuktikan di pengadilan.

Apa yang masih klaim pendapat NCW

Di luar fakta di atas, berikut ini adalah penilaian dan ajakan NCW bukan fakta yang sudah terbukti

Pertama,Hanifa menilai ada pola berulang dana bencana yang seharusnya untuk korban diduga berubah menjadi kepentingan pribadi dan kelompok.

Ini adalah penilaian NCW berdasarkan rangkaian kasus lama dan kasus DSP yang masih disidik. Belum ada putusan yang menyatakan pola tersebut terbukti untuk kasus DSP.

Kedua, Hanifa menilai status darurat, relasi dekat antara staf khusus, tenaga ahli, dan pejabat pembuat komitmen, diduga menjadi celah penyimpangan.

Ini adalah dugaan yang perlu dibuktikan penyidik di pengadilan, bukan kesimpulan redaksi.

Ketiga,Hanifa meminta penelusuran terhadap staf khusus dan tenaga ahli yang pernah mendampingi Kepala BNPB selama kurang lebih 12 tahun terakhir, serta pejabat pengadaan.

Ini adalah usulan NCW. KPK belum mengumumkan akan melakukan penelusuran seluas itu.

KPK
KPK belum mengumumkan daftar lengkap tersangka, konstruksi perkara secara rinci, maupun pasal yang akan didakwakan untuk kasus DSP.

KPK menyatakan proses masih penyidikan dan meminta publik menunggu pembuktian di pengadilan.

BNPB
Hingga naskah ini ditulis, belum ada pernyataan resmi BNPB yang menanggapi secara detail penilaian NCW soal pola pengelolaan DSP.

BNPB berhak memberikan hak jawab.

Para tersangka kasus DSP
Hingga naskah ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari para tersangka maupun kuasa hukumnya yang mengonfirmasi atau membantah dugaan tersebut secara detail di ruang publik.

Penyebutan nama dan jabatan mereka dalam berita ini semata mata karena status hukumnya sebagai tersangka yang diumumkan KPK. Mereka berhak memberikan hak jawab dan pembelaan.

Mantan Kepala BNPB
Mantan Kepala BNPB belum dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus DSP yang diumumkan KPK. Penyebutan jabatannya dalam berita ini terkait konteks kelembagaan, bukan tuduhan keterlibatan pribadi.

Aturan hukum yang dirujuk sebagai informasi umum

NCW merujuk Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ringkasan umumnya, bukan dakwaan terhadap siapa pun

Pasal 2 ayat (1)
Melarang perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 3
Melarang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan/kedudukan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup, serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 12 huruf i
Melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya.
Ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 12B
Mengatur gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 18
Mengatur pidana tambahan, termasuk kewajiban membayar uang pengganti sebesar harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara.

Pasal apa yang akan dipakai dalam kasus DSP akan ditentukan jaksa berdasarkan bukti di persidangan, bukan berdasarkan pernyataan NCW.

Tiga catatan NCW
Pertama, kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hanifa mengusulkan agar penempatan Kepala BNPB ke depan mengutamakan integritas, profesionalitas, dan rekam jejak yang bersih, serta kemampuan menjaga jarak dari kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ini adalah usulan, bukan penilaian terhadap pejabat tertentu yang belum terbukti bersalah.

Kedua, kepada KPK.
Hanifa meminta kasus DSP diselesaikan tuntas dan dilakukan penelusuran sistematis terhadap relasi pengadaan.

KPK belum mengumumkan langkah tersebut.

Ketiga, soal proses hukum.
Hanifa meminta proses dibuka transparan. Yang terbukti melanggar, kata dia, harus dihukum setimpal termasuk mengembalikan kerugian negara. Yang tidak terbukti, tidak boleh dikriminalisasi.

> “Dana bencana adalah amanah rakyat, bukan peluang,” kata Hanifa.

Yang belum terjawab

Apakah dugaan aliran Rp 148 miliar terbukti di pengadilan? Belum, masih penyidikan.
Siapa saja yang akan didakwa dan dengan pasal apa? Belum diumumkan jaksa.
Apakah ada keterlibatan pihak lain di luar yang sudah ditetapkan tersangka? Belum ada kesimpulan resmi.
Berapa kerugian negara yang sah menurut putusan? Belum ada putusan untuk kasus DSP.

Selama belum ada putusan, redaksi tidak bisa menulis dugaan sebagai fakta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *