Foto: Istimewa
METROPOLITAN POST– Majelis Adat Indonesia (MAI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tambang ilegal dan memberdayakan koperasi tambang rakyat. Sekretaris Jenderal MAI, Paduka Yangmulia Datuk Rajo Kuaso, M. Rafik yang juga pengamat politik nasional dan pemerhati budaya Nusantara menegaskan bahwa MAI siap menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan di sektor pertambangan.
Datuk Rajo Kuaso menyoroti bahwa praktik tambang ilegal seringkali merugikan masyarakat adat dan merusak lingkungan. “MAI mendukung penuh langkah-langkah tegas pemerintah dalam menindak pelaku tambang ilegal. Kami juga siap berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara legal dan bertanggung jawab,” tegasnya.
MAI menilai bahwa pemberdayaan koperasi tambang rakyat adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan mengurangi praktik tambang ilegal. Dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam mereka melalui koperasi, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kami percaya bahwa koperasi tambang rakyat adalah solusi yang berkelanjutan untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan bertanggung jawab. MAI siap memberikan pendampingan dan dukungan kepada koperasi-koperasi tambang rakyat agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien,” ujar Datuk Rajo Kuaso.
Fokus Gerakan MAI dalam Mendukung Visi Presiden Prabowo yang juga akan menetapkan langkah-langkah strategis nasional, diantaranya
1. Pembentukan tim pendamping adat untuk advokasi sengketa tanah dan tambang rakyat di seluruh provinsi, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang rawan praktik tambang ilegal.
2. Inventarisasi dan penetapan ulang peta wilayah adat ulayat berbasis kearifan lokal dan hukum nasional, untuk memperkuat hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka.
3. Mediasi adat untuk penyelesaian konflik komunal sebagai langkah non-litigasi, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kearifan lokal.
4. Kolaborasi dengan negara dan aparat penegak hukum untuk mengawal tindak pidana agraria yang merugikan masyarakat adat, serta mendukung penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal.
5. Penguatan pendidikan adat, ekonomi ulayat, dan pengembangan model tambang berbasis koperasi rakyat, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat adat agar dapat mengelola koperasi tambang secara profesional.
MAI juga akan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. “Kami ingin masyarakat adat memahami bahwa sumber daya alam adalah warisan leluhur yang harus dijaga untuk generasi mendatang,” kata Datuk Rajo Kuaso.
*Landasan Gerakan MAI*
MAI menjalankan perannya berdasarkan Amanat Sidang Agung Adat Nusantara, dengan prinsip tanah sebagai anugerah leluhur dan nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, serta falsafah adat Nusantara lainnya. Komitmen ini bertujuan untuk menjaga martabat komunitas adat dan keutuhan NKRI.
“Kami percaya bahwa dengan bersatu dan bekerja sama, kita dapat mewujudkan visi Presiden Prabowo untuk Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” tegas Datuk Rajo Kuaso.
MAI juga mengajak segenap tokoh adat, kerajaan Nusantara, akademisi, pihak lembaga negara, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tambang ilegal dan memberdayakan koperasi tambang rakyat.
“Mari kita jadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat atas sumber daya alamnya, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.(Bar)
Redaksi Media : BAR.S
