Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Merilis Pencapaian Kinerja & Alokasi Anggaran Program-Program Perumahan Rakyat Maupun Penyediaan Rumah Susun
JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memacu realisasi program-program perumahan rakyat secara masif melalui empat prioritas utama. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden agar seluruh jajaran perumahan bekerja lebih cepat, inovatif, serta menjaga integritas bebas korupsi demi memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
Dalam keterangannya, Kementerian PKP menegaskan komitmen untuk merealisasikan sejumlah program andalan:
Bedah Rumah (RTLH): Target penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 400.000 unit.
Kredit Perumahan / KUR Perumahan: Alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 100.000 penerima manfaat untuk pembangunan, renovasi, maupun pembelian rumah.
Rumah Subsidiy / FLPP (BP Tapera): Penyaluran rumah subsidi hingga target 350.000 unit, di mana akad massal mendatang direncanakan diselenggarakan pada 17 Desember di Malang, Jawa Timur.
Sertifikasi Tanah Gratis: Kolaborasi bersama Kementerian ATR/BPN dengan target 1 juta sertifikat gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini.
Selain program-program masif tersebut, penyediaan Rumah Susun (Rusun) juga terus ditingkatkan, di mana tahun ini terbangun 9 lokasi rusun dan direncanakan mencapai 10 lokasi pada tahun mendatang.
Penyederhanaan Aturan dan Peningkatan Kualitas
Guna mempercepat penyaluran perumahan, Kementerian PKP telah melakukan perombakan aturan secara radikal. Persyaratan bantuan bedah rumah yang tadinya rumit kini disederhanakan agar tidak menyulitkan rakyat. Selain itu, program Kredit Perumahan senilai Rp100 juta ke bawah diberikan tanpa jaminan dengan bunga ringan 6%.
Langkah pengawasan dan sidak di lapangan juga terbukti meningkatkan kualitas fisik rumah subsidi secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pengembang yang konsisten menjaga kualitas hunian dan fasilitas umum/fasilitas sosial (fasum/fasos) diapresiasi agar nama baik industri perumahan tetap terjaga dari oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab.
Realisasi Serapan Anggaran yang Optimal
Kinerja penyerapan anggaran perumahan menunjukkan tren yang sangat positif. Jika pada tahun 2025 serapan anggaran mencapai 96%, maka pada tahun ini optimisme dipasang target serapan hingga 97%. Pencapaian realisasi akad rumah subsidi juga mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, membuktikan bahwa sektor perumahan rakyat tetap tumbuh pesat di tengah tantangan ekonomi.
