Jakarta, – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan langsung ke lokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah pada hari Minggu (18/10/2026) di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar menemukan kondisi hunian warga yang memprihatinkan. Selain kondisi fisik bangunan yang tidak layak, sejumlah keluarga juga menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga kesulitan memperbaiki rumah secara mandiri.
Maruarar Sirait mengaku prihatin melihat langsung kondisi rumah warga yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan hasil peninjauan, rumah tersebut mengalami berbagai kerusakan serius, mulai dari kondisi lantai yang tidak layak, atap bocor, hingga sejumlah bagian bangunan yang membutuhkan perbaikan menyeluruh.
Menurut Maruarar, persoalan rumah tidak layak huni di Jakarta masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Ia menyebutkan terdapat lebih dari 800 ribu rumah tidak layak huni di ibu kota yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius.
Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya anggaran penanganan rumah tidak layak huni di Jakarta belum mencapai 200 unit. Namun, pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk meningkatkan penanganan hingga 10.300 unit rumah.
“Tahun lalu kita menganggarkan tidak sampai 200. Tahun ini Presiden Pak Prabowo menginstruksikan saya untuk menangani sebanyak 10.300 rumah di ibu kota. Peningkatannya sangat besar,” ujar Maruarar.
Maruarar menyampaikan bahwa bantuan perumahan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, penilaian tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan tampilan rumah dari luar, tetapi harus disertai pemeriksaan kondisi bangunan dan latar belakang ekonomi penghuninya.
Ia mencontohkan dua keluarga yang dikunjungi. Salah satunya memiliki penghasilan sekitar Rp1 juta dengan tiga anggota keluarga, sedangkan keluarga lainnya berpenghasilan sekitar Rp2,5 juta dengan tujuh anggota keluarga.
Kondisi tersebut, menurut Maruarar, memperlihatkan bahwa persoalan rumah tidak layak huni berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi keluarga. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bantuan menyentuh masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan nyata.
Maruarar menegaskan, peningkatan jumlah bantuan harus dibarengi dengan pengawasan dan verifikasi yang ketat. Pemerintah tidak boleh salah menentukan penerima manfaat, terlebih ketika masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal layak.
Ia meminta agar program bedah rumah tidak justru dinikmati masyarakat mampu atau pemilik rumah yang sebenarnya masih layak huni.
“Kita harus memastikan tepat sasaran. Jangan yang diperbaiki rumah orang-orang kaya atau rumah yang sebenarnya masih layak huni. Kita harus melihat profil ekonominya, sesuai aturan, dan memastikan rumahnya memang bermasalah,” tegasnya.
Ia juga mengajak wartawan melihat langsung kondisi rumah penerima bantuan agar penilaian dilakukan berdasarkan fakta di lapangan, bukan sekadar laporan administratif.
Selain perbaikan tempat tinggal, Maruarar memberikan perhatian terhadap penguatan ekonomi keluarga penerima manfaat. Menurutnya, program pemerintah tidak boleh hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga harus membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Ia menyampaikan bahwa dukungan permodalan dengan bunga terjangkau melalui program pemberdayaan ekonomi telah mulai diberikan untuk membantu keluarga mengembangkan usaha.
Maruarar secara khusus menyoroti perjuangan kaum ibu yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Banyak di antara mereka tetap bekerja keras mencari nafkah, beraktivitas di pasar, sekaligus mengurus rumah tangga meskipun hidup dalam keterbatasan.
“Ibu-ibu ini menjadi tiang-tiang keluarga, tiang ekonomi keluarga. Mereka tidak mau meminta-minta. Mereka bekerja, punya harga diri, dan itu memang harus kita hargai,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi masyarakat harus dilihat secara nyata. Di tengah keterbatasan tempat tinggal, mereka tetap berjuang membangun kehidupan keluarga dengan penuh tanggung jawab.
Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan bantuan yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, baik dari sisi hunian maupun penguatan ekonomi.
“Jangan hanya dibiarkan, kemudian kita prihatin, prihatin, tetapi tidak ada solusi. Negara harus hadir memberikan solusi nyata. Rumahnya diperbaiki, ekonomi keluarganya juga dibantu,” tegas Maruarar.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menekankan pentingnya peran insan pers sebagai pilar demokrasi dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah.
Ia secara terbuka meminta media melakukan investigasi langsung terhadap rumah-rumah penerima bantuan BSPS. Wartawan diminta tidak hanya melihat kondisi bangunan dari luar, tetapi juga masuk ke dalam rumah untuk memeriksa kondisi sebenarnya dan mewawancarai keluarga penerima manfaat.
Menurutnya, pengawasan media sangat penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, praktik korupsi, maupun ketidaktransparanan dalam penyaluran bantuan.
“Saya minta teman-teman media ikut mengawasi dan mengontrol. Ada tidak korupsi di sini? Ada tidak yang tidak transparan? Benar tidak rumah ini tidak layak huni? Benar tidak rumah ini tepat untuk dibantu?” ujarnya.
Maruarar menegaskan, media memiliki posisi strategis untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak.
Ia bahkan mengingatkan bahwa kondisi rumah tidak bisa dinilai hanya dari tampilan luarnya. Wartawan perlu melihat langsung bagian dalam rumah, mulai dari lantai, atap, hingga kondisi kehidupan keluarga yang menempatinya.
“Kalau dari luar mana bisa tahu rumahnya bagaimana? Masuk ke dalam, lihat semuanya. Wawancarai ibu yang punya rumah, bapaknya juga. Saya pikir kita harus transparan,” katanya.
Maruarar kembali menegaskan bahwa transparansi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sebatas pernyataan atau slogan. Pelaksanaan program bedah rumah harus dapat diketahui publik dan dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, peningkatan target menjadi 10.300 unit rumah di Jakarta merupakan tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan integritas dan pengawasan bersama.
Pemerintah, masyarakat, serta insan pers diharapkan dapat bersinergi memastikan program BSPS benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
Kunjungan Menteri PKP di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, sekaligus menjadi penegasan bahwa pembangunan perumahan rakyat tidak cukup hanya mengejar angka target. Ketepatan penerima bantuan, kualitas pelaksanaan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan transparansi harus menjadi bagian penting dari keberhasilan program.
Dengan demikian, program bedah rumah diharapkan bukan hanya menghadirkan tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga menjadi pintu bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan bermartabat.
