Foto: Istimewa
METROPOLITAN POS— Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir, menyusul pernyataan kontroversialnya yang menuding aksi #IndonesiaGelap dibiayai oleh para koruptor. Tak hanya itu, publik juga menyoroti kesepakatan dagang yang disebut-sebut memberikan akses luas bagi Amerika Serikat terhadap sumber daya strategis Indonesia dengan imbal balik bea masuk 19% bagi ekspor Indonesia.
Salah satu yang bersuara lantang adalah jurnalis investigasi Dandhy Laksono, yang mempertanyakan tudingan Prabowo dan membandingkannya dengan realita politik. “Saya justru lebih percaya bahwa koruptor membiayai partai politik dan pemilu,” ujar Dandhy. Ia juga mengkritisi gaya komunikasi Prabowo yang cenderung teatrikal, “Kalau pidato gebrak-gebrak meja, bukan substansi yang dibahas.”
Dandhy juga menyinggung pernyataan Presiden AS Donald Trump pada 17 Juli 2025, yang menyebut telah mencapai kesepakatan strategis dengan Indonesia tanpa tarif bea masuk bagi produk dan sumber daya AS. Trump mengklaim, “Kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia, segalanya.”
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah benar Indonesia kalah telak 19-0 dalam diplomasi perdagangan dengan AS? Majalah Tempo bahkan menyindirnya sebagai Trump vs Prabowo: 19-0.
Deklarasi Perlawanan Rakyat: Lawan Politik Dinasti, Bongkar KKN, dan Mafia Pangan
Dalam pernyataan politik yang dirilis dari Gedung Juang 45, PRRI menegaskan sikap perlawanan terhadap segala bentuk penyimpangan kekuasaan. Tiga seruan utama digaungkan sebagai bentuk Tritura Baru:
1. Adili Jokowi – Terkait dugaan ijazah palsu dan pelanggaran etika pemerintahan.
2. Ganti Wakil Presiden FufuFafa – Demi pemulihan kewibawaan negara
3. Reshuffle Kabinet – Membersihkan menteri-menteri titipan oligarki.
PRRI juga menyoroti penundaan pemeriksaan hukum terhadap mantan Presiden Jokowi, dengan alasan kesehatan. Gejala yang disorot publik antara lain langkah tertatih, kulit menghitam, dan kelelahan ekstrem—memunculkan pertanyaan soal transparansi kondisi kesehatan pejabat negara.
🍚 Mafia Pangan = Kejahatan Struktural
Senator ProDEM Standarkiaa Latief, co-founder LAKPAN (Lembaga Advokasi Pangan Nusantara), mengecam lemahnya penataan sektor pangan nasional, khususnya di DKI Jakarta. Menurutnya, BUMD seperti PT Food Station harus kembali pada khitahnya sebagai pelayan publik (PSO), bukan hanya entitas komersial. Ia menyerukan digitalisasi rantai distribusi beras agar akuntabilitas publik dapat terwujud dan mafia pangan bisa diberantas.
PRRI Menyerukan: STOP DUNGU! Wujudkan Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia
PRRI (Posko Relawan Rakyat Indonesia) mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu melawan bahaya:
Politik dinasti
Oligarki ekonomi
Korupsi terstruktur
Pelemahan demokrasi
Aksi dan Solidaritas: PRRI membuka Posko Rakyat Terpadu untuk menyuarakan suara keadilan dan perlawanan secara konstitusional. Mari jaga Indonesia dari kehancuran oleh elite yang melupakan amanat rakyat.(Bar//Red)
