Jakarta – Pusat Studi Papua Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (Fisipol UKI) memperkuat komunikasi dan penjajakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan bersama Kantor Penghubung Provinsi Papua, Kantor Penghubung Provinsi Papua Barat, serta perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
Pertemuan yang berlangsung pada, Rabu (9/9/2026) di Ruang Sidang PBB, Laboratorium Fisipol UKI, Jakarta, menjadi momentum untuk memperkenalkan keberadaan, visi, dan program Pusat Studi Papua Fisipol UKI kepada lembaga pemerintah daerah yang memiliki perhatian terhadap masyarakat Papua, termasuk mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar Tanah Papua.
Direktur Pusat Studi Papua Fisipol UKI, Indah Novitasari, M.Si, mengatakan Pusat Studi Papua dibentuk sebagai wadah akademik untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap berbagai dinamika sosial, politik, dan pembangunan di Tanah Papua.
Kontribusi tersebut diwujudkan melalui penelitian dan kajian, pengabdian kepada masyarakat, pemberdayaan mahasiswa Papua, serta penguatan kerja sama antarlembaga.
“Pusat Studi Papua Fisipol UKI ingin menjadi ruang yang mempertemukan keilmuan, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat. Penelitian dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan, sementara pengabdian kepada masyarakat menjadi bentuk kontribusi langsung untuk pemberdayaan masyarakat Papua,” ujar Indah.
Fokus pada Pemberdayaan Mahasiswa Papua
Salah satu perhatian utama Pusat Studi Papua Fisipol UKI adalah pemberdayaan mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di UKI.
Saat ini, terdapat lebih dari 500 mahasiswa Papua di UKI. Jumlah tersebut menjadi salah satu potensi strategis bagi UKI dalam berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia Papua.
Wakil Direktur Pusat Studi Papua Fisipol UKI, Harmant Wakum, M.Sos, mengatakan pemberdayaan mahasiswa Papua tidak hanya diarahkan pada aspek akademik, tetapi juga pada peningkatan keterampilan dan kapasitas yang dapat mendukung mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan.
Menurut Harmant, penguatan relasi dengan lembaga pemerintah di Tanah Papua maupun Jakarta juga penting untuk memperluas akses informasi mengenai kesempatan pendidikan bagi generasi muda Papua.
“Relasi dengan lembaga-lembaga pemerintah di Tanah Papua dan Jakarta penting untuk memastikan berbagai kesempatan pendidikan di UKI dapat diketahui secara lebih luas oleh pemuda Papua,” katanya.
Salah satu informasi pendidikan yang didorong untuk diperluas adalah skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Skema ini memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja untuk memperoleh pengakuan atas pembelajaran atau kompetensi yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain RPL, informasi mengenai beasiswa serta berbagai jalur dan kesempatan pendidikan di UKI juga diharapkan dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa dari Tanah Papua.
Pemerintah Papua Sambut Positif
Kehadiran Pusat Studi Papua Fisipol UKI mendapat sambutan positif dari Kepala Subbidang Hubungan Antarlembaga Kantor Penghubung Provinsi Papua, Alexander Silas Ick.
Alexander menilai keberadaan Pusat Studi Papua memiliki relevansi dengan tugas Kantor Penghubung Provinsi Papua, terutama dalam mendukung mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di berbagai kota studi agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan mencapai prestasi.
Ia juga melihat Pusat Studi Papua Fisipol UKI dapat menjadi salah satu mitra dalam mendukung mahasiswa Papua melalui penguatan kapasitas dan jejaring kelembagaan.
Sementara itu, Kepala Subbidang Hubungan Antarlembaga Kantor Penghubung Provinsi Papua Barat, Anto, menyambut positif kehadiran pusat studi tersebut.
Ia berharap Pusat Studi Papua Fisipol UKI dapat menjadi bagian dari jejaring yang mendukung Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menjalankan berbagai fungsi pembangunan, terutama melalui kontribusi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, pemberdayaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Dukungan serupa disampaikan Manuel Auparai, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang saat ini menjalankan tugas monitoring dan evaluasi terhadap penerima beasiswa Program Papua Barat Cerdas yang menempuh pendidikan di UKI.
Menurut Manuel, program pemberdayaan mahasiswa Papua yang menjadi salah satu fokus Pusat Studi Papua Fisipol UKI memiliki keterkaitan dengan agenda Pemerintah Provinsi Papua Barat di bidang pendidikan.
Peningkatan kapasitas mahasiswa Papua, kata dia, menjadi bagian penting untuk memastikan penerima beasiswa tidak hanya menyelesaikan pendidikan, tetapi juga memiliki kemampuan dan kompetensi yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
UKI Jajaki Perluasan Kerja Sama
Pertemuan tersebut turut dihadiri Biro Kerja Sama UKI. Kehadiran Biro Kerja Sama menjadi bagian dari upaya menjajaki peluang kolaborasi dengan Kantor Penghubung Provinsi Papua, Kantor Penghubung Provinsi Papua Barat, dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
Penjajakan tersebut diarahkan untuk memperluas kerja sama pendidikan UKI dengan pemerintah daerah di Tanah Papua.
Saat ini, kerja sama pendidikan UKI dengan pemerintah daerah di Tanah Papua telah terlaksana bersama Pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Ke depan, UKI membuka peluang memperluas bentuk kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemberdayaan mahasiswa, maupun pengembangan sumber daya manusia.
Didukung Akademisi Muda Papua
Pusat Studi Papua Fisipol UKI didukung akademisi dengan latar belakang keahlian yang beragam. Struktur pengelolanya terdiri atas Indah Novitasari, M.Si sebagai Direktur dengan keahlian di bidang konflik dan konsensus; Harmant Wakum, M.Sos sebagai Wakil Direktur dengan keahlian politik lokal; serta Laurensius Ikinia, MCS sebagai Kepala Bidang Penelitian dengan keahlian politik internasional dan hak asasi manusia.
Selain itu, terdapat Dr. Lusi Toam, M.Pd sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Mahasiswa Papua dengan keahlian pendidikan dan pemberdayaan masyarakat; Gian Tue Mali, M.Si sebagai Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan keahlian pembangunan politik; serta Charles Kossay, M.Sos sebagai Kepala Bidang Kerja Sama Antarlembaga dengan keahlian politik dan gerakan sosial.
Keragaman keahlian tersebut menjadi modal untuk mengembangkan kajian dan program yang bersifat multidisipliner.
Pusat Studi Papua Fisipol UKI juga memiliki karakteristik karena pengurus dan anggotanya didominasi akademisi muda yang berasal dari Papua, baik yang berkiprah di UKI maupun bekerja di berbagai lembaga di Jakarta.
Jejaring tersebut diharapkan dapat mempertemukan perspektif akademik dengan pengalaman dan pengetahuan yang berkembang di tengah masyarakat Papua.
Dari UKI untuk Tanah Papua
Pertemuan pada 9 September 2026 menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi dan sinergi yang lebih kuat antara Pusat Studi Papua Fisipol UKI dengan lembaga pemerintah yang mewakili kepentingan Provinsi Papua dan Papua Barat di Jakarta.
Melalui produksi pengetahuan, penelitian kebijakan, pengabdian kepada masyarakat, pemberdayaan mahasiswa Papua, serta penguatan jejaring pendidikan dan kelembagaan, Pusat Studi Papua Fisipol UKI diharapkan dapat memperkuat peran UKI sebagai mitra akademik bagi Tanah Papua.
Dengan dukungan akademisi, mahasiswa, alumni, pemerintah daerah, dan berbagai mitra strategis, Pusat Studi Papua Fisipol UKI berkomitmen mengembangkan kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia dan perubahan sosial di Tanah Papua.
(ard)
