Jakarta, – Ridho Marpaung, Vice President of Operations PT. Binokular Media Utama, memaparkan hasil pemantauan dan analisis pemberitaan media massa serta percakapan media sosial terkait kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Paparan tersebut disampaikan dalam kegiatan bertajuk “Prabowo-Gibran 2 Tahun: Rapor untuk Rakyat”, yang berlangsung pada Selasa (27/10/2026), di Auditorium Gedung Utama Lantai 3, Kampus Universitas Tarumanagara, Jakarta.
Dalam pemaparannya, Ridho menjelaskan bahwa monitoring dilakukan terhadap periode 20 Oktober 2024 hingga 14 Oktober 2026. Proses analisis tersebut menggabungkan kemampuan analis manusia dengan dukungan teknologi untuk mengukur kecenderungan pemberitaan, sentimen publik, serta respons masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah.
Ridho mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan media massa, Kementerian Agama menempati posisi teratas dengan sentimen pemberitaan positif. Selanjutnya disusul Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.
Selain itu, sejumlah kementerian lain yang masuk dalam delapan besar pemberitaan positif antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, serta kementerian yang membidangi penelitian dan pengembangan.
Menurut Ridho, tingginya apresiasi terhadap Kementerian Agama tidak terlepas dari sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan guru pesantren dan madrasah, penguatan kerukunan antarumat beragama, serta dialog lintas agama yang melibatkan para pemuka agama.
Sementara itu, berdasarkan pemantauan media sosial, Kementerian Sosial menempati posisi teratas dalam sentimen positif masyarakat. Hal tersebut didorong oleh program bantuan langsung yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk bantuan sosial dan berbagai program perlindungan sosial.
“Program-program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat cenderung mendapatkan apresiasi yang besar. Ini terlihat dari respons positif masyarakat terhadap berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah,” ungkap Ridho dalam paparannya.
Ridho juga menyoroti delapan program prioritas pemerintah yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program dengan tingkat sorotan tertinggi, baik di media massa maupun media sosial.
Menurut hasil monitoring, MBG mendapatkan perhatian positif karena menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, di sisi lain, program tersebut juga menghadapi sejumlah kritik, terutama terkait tata kelola, kasus dugaan korupsi, serta persoalan keamanan pangan yang menjadi perhatian publik.
Selain MBG, program prioritas lainnya yang mendapatkan perhatian masyarakat meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan pendidikan dan teknologi, program pembangunan tiga juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, reformasi perpajakan dan pembentukan badan penerimaan negara, serta kebijakan kenaikan gaji ASN.
Ridho menegaskan bahwa tingginya perhatian publik terhadap suatu program tidak selalu berarti seluruh respons masyarakat bersifat positif. Sebab, terdapat pula kritik dan masukan yang perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Hal yang menarik dari hasil monitoring ini adalah program pemerintah yang mendapatkan perhatian besar juga harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Pemerintah perlu memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” jelasnya.
Dalam paparannya, Ridho turut mengidentifikasi tiga isu besar yang menjadi perhatian warganet selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pertama, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang masih menjadi perbincangan terkait pelaksanaan, pengawasan, dan kualitas pelayanan.
Kedua, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang membutuhkan pengelolaan, kesiapan kelembagaan, serta pengawasan agar mampu berjalan sesuai tujuan.
Ketiga, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan respons cepat serta langkah penanganan berkelanjutan.
Menurutnya, ketiga persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena percakapan masyarakat di media sosial dapat menjadi salah satu indikator untuk membaca harapan, kritik, dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tidak hanya kementerian, monitoring Binokular Media Utama juga mencermati kinerja sejumlah institusi negara, termasuk Kepolisian Republik Indonesia.
Ridho menyampaikan bahwa Polri memperoleh apresiasi positif dalam beberapa aspek, terutama pelayanan kepada masyarakat, pendekatan humanis anggota kepolisian, serta pengungkapan berbagai kasus kriminal.
Pendekatan humanis yang ditunjukkan aparat kepolisian, seperti membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dan memberikan perlindungan hukum secara cepat, menjadi salah satu faktor yang memperoleh respons positif.
Selain itu, sejumlah sektor lain juga menjadi perhatian dalam monitoring, antara lain pemberdayaan masyarakat desa, sektor kelautan dan perikanan, pengawasan ekspor komoditas, revitalisasi tambang, pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan nasional, serta pemulihan wilayah pascabencana.
Pada bagian akhir pemaparannya, Ridho menyampaikan sejumlah rekomendasi berdasarkan hasil monitoring terhadap pemberitaan media massa dan percakapan masyarakat di media sosial.
Pertama, pemerintah perlu konsisten menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui penguatan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kedua, pemerintah perlu terus mendorong keberhasilan program-program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Keberhasilan yang konkret akan membangun kepercayaan sekaligus meningkatkan apresiasi publik.
Ketiga, memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaan, pengawasan, dan kualitas pelayanan semakin baik.
Keempat, meningkatkan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat desa.
Kelima, meningkatkan respons dan konsistensi dalam penegakan hukum, mengingat persoalan hukum masih menjadi salah satu isu yang mendapatkan sorotan besar dari media massa dan masyarakat.
Keenam, mendorong keterlibatan pemerintah daerah secara lebih optimal dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta implementasi kebijakan agar dampaknya lebih efektif hingga ke tingkat masyarakat.
Ketujuh, memperkuat koordinasi dan komunikasi antarlembaga pemerintah agar berbagai kebijakan dapat dijalankan secara terpadu.
Kedelapan, meningkatkan keterlibatan praktisi komunikasi dan media dalam menyampaikan informasi serta menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat secara tepat, transparan, dan mudah dipahami.
Menutup paparannya, Ridho menegaskan bahwa hasil monitoring selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan satu kesimpulan penting, yakni apresiasi masyarakat cenderung meningkat ketika program pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung.
Menurutnya, pemerintah perlu terus menjaga keberhasilan program, sekaligus terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan kebijakan.
“Kesimpulannya, apresiasi akan mengalir ketika program-program pemerintah benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program, memperkuat tata kelola, serta membangun komunikasi publik yang efektif,” pungkas Ridho Marpaung.
Paparan tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membaca persepsi publik sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
