Jakarta, – Sejumlah tokoh nasional, aktivis, dan perwakilan organisasi relawan menggelar Diskusi dan Konferensi Pers bertema “Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional” pada Rabu, 26 Agustus 2026, di Resto & Cafe Sleepes Owl Dining, Jalan Tebet Utara Raya No. 27, Jakarta Selatan.
Diskusi tersebut digelar sebagai respons atas dinamika politik dan rencana gerakan aksi massa menuju Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026. Forum juga menyerukan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai, tertib, serta tidak berkembang menjadi tindakan anarkis maupun kerusuhan.
Sejumlah isu utama yang menjadi pembahasan meliputi respons terhadap gerakan aksi massa 27 Agustus, kecaman terhadap mobilisasi massa yang berpotensi mengarah pada kerusuhan, pentingnya menjaga stabilitas nasional, serta respons terhadap video pernyataan Budi Arie, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo), yang beredar luas di media sosial dan dinilai menimbulkan spekulasi mengenai isu percepatan pergantian kekuasaan sebelum 2029.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Dr. Syahganda Nainggolan, Tokoh Nasional sekaligus Ketua Dewan Direktur GREAT Institute; M. Damar, Ketua Umum Relawan Exponen 08/Eks TAPOL 2019; H. Kurniawan (Iwan Komando), Ketua Umum Relawan Cinta Prabowo (GCP); Rampas Setia 08; Billy Arman selaku penasihat; Eko Suryo Sanjoyo; Akbar Husein Aktivis ’98; Yudi, Ketua Umum JAKI; Jalih Pitung, Ketua Umum Formasi; serta sejumlah aktivis dan mantan tapol/napol.
Syahganda: Aspirasi Boleh, Kerusuhan Jangan
Dalam paparannya, Dr. Syahganda Nainggolan menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak politik warga negara. Namun, menurutnya, hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak diarahkan menjadi kerusuhan sosial.
Ia mengingatkan agar pihak-pihak yang melakukan mobilisasi massa dapat menunjukkan tanggung jawab secara jelas sehingga gerakan tersebut tidak menimbulkan korban maupun merugikan masyarakat luas.
Syahganda juga mengajak seluruh pihak untuk belajar dari situasi yang terjadi pada Agustus tahun sebelumnya. Menurutnya, stabilitas nasional perlu dijaga agar pemerintahan yang sah dapat menjalankan berbagai program yang ditujukan bagi masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, sebagai program yang membutuhkan situasi nasional yang stabil agar dapat berjalan secara optimal.
“Teman-teman yang melakukan demonstrasi harus membatasi diri pada penyampaian aspirasi. Penyampaian aspirasi adalah hak politik setiap warga negara, tetapi jangan memprovokasi menjadi kerusuhan sosial,” tegas Syahganda.
Ia juga meminta aparat negara, termasuk kepolisian, TNI, dan unsur intelijen, mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang menunggangi aksi massa untuk kepentingan tertentu.
Selain itu, Syahganda meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas apabila terdapat pihak yang terbukti berupaya menciptakan instabilitas nasional.
*Kurniawan: Kritik Boleh, Jangan Anarkis*
Sementara itu, H. Kurniawan, Ketua Umum Relawan Cinta Prabowo (GCP), menyatakan bahwa pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar aksi tidak dilakukan secara anarkis dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lainnya.
“Kami bukan anti-demokrasi dan bukan anti-kritik. Kami memberikan hak kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Kurniawan juga menanggapi beredarnya video pernyataan Budi Arie yang menurutnya telah memunculkan berbagai spekulasi politik mengenai isu percepatan pergantian kekuasaan.
Ia menegaskan bahwa relawan pendukung Prabowo akan terus mengawal pemerintahan hingga akhir masa jabatan sesuai konstitusi.
“Kami siap bersama Prabowo untuk mempertahankan pemerintahan ini bukan karena haus kekuasaan, tetapi demi kemajuan bangsa dan negara,” katanya.
Meski demikian, Kurniawan kembali mengimbau massa yang akan melakukan aksi pada 27 Agustus agar menaati aturan, tidak melakukan tindakan anarkis, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
*Hatta Taliwang: Perubahan Membutuhkan Kesabaran*
Dalam kesempatan yang sama, Hatta Taliwang menyoroti dinamika politik nasional dan tantangan pemerintah dalam melakukan perubahan setelah persoalan yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Ia menilai perubahan kebijakan dan pembangunan nasional tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, masyarakat perlu melihat berbagai kebijakan pemerintah secara objektif, termasuk sisi positif maupun kekurangannya.
Hatta juga menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik harus tetap proporsional dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan.
Ia mengajak masyarakat untuk mengawal berbagai program pemerintah sekaligus tetap memberikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki.
*Serukan Aksi Damai dan Jaga Kondusifitas*
Diskusi dan konferensi pers tersebut pada akhirnya menegaskan pentingnya menjaga ruang demokrasi sekaligus mempertahankan keamanan dan ketertiban nasional.
Para peserta menyerukan agar aksi massa pada 27 Agustus 2026 berlangsung damai, tertib, konstitusional, dan tidak merugikan masyarakat.
Mereka juga mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, khususnya berbagai konten politik yang beredar di media sosial.
Forum berharap perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi konflik sosial. Stabilitas nasional, menurut para narasumber, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, kelompok masyarakat sipil, aktivis, dan seluruh warga negara.
Dengan tetap membuka ruang bagi kritik dan penyampaian aspirasi secara damai, para tokoh yang hadir mengajak seluruh pihak menempatkan kepentingan bangsa dan masyarakat sebagai prioritas utama.
