Nasional

Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN, Saksi Sebut Jarak Tanah Warisan 4 Km, Hakim Mengernyitkan Dahi

Avatar photo
4963
×

Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN, Saksi Sebut Jarak Tanah Warisan 4 Km, Hakim Mengernyitkan Dahi

Sebarkan artikel ini

Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN, Saksi Sebut Jarak Tanah Warisan 4 Km, Hakim Mengernyitkan Dahi

 

Jakarta, Metropolitanpost.id

 

Sidang perkara dugaan perusakan pohon karet milik PTPN 4 Regional V kembali digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,selasa (17/11/2026).
Tim kuasa hukum lawyer Sinar Bintang Aritonang SH saat prescon kepada media
Terdakwa dalam perkara ini adalah Samsuri bin Tamin. Agenda persidangan adalah pemeriksaan saksi yang meringankan atau _a de charge_.

Tiga saksi diperiksa dalam persidangan tersebut, yakni Rimadhan bin Taher Norali, Aliyas bin M. Yusuf, dan Sahrul alias Anang Kancil bin Aini.

Usai persidangan, tim kuasa hukum terdakwa menggelar konferensi pers. Seluruh uraian dalam berita ini merupakan *versi tim kuasa hukum terdakwa* atas jalannya persidangan. Bukan putusan majelis hakim, bukan pula dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan belum terverifikasi dari Berita Acara Persidangan resmi.

Keterangan Saksi Versi Kuasa Hukum

Menurut kuasa hukum, Sahrul dan Aliyas mengakui pohon karet yang dirusak merupakan milik PTPN 4 Regional V, yang dahulu dikenal sebagai PTPN XIII Kebun Karet Kumai Semanggang.

Namun, menurut kuasa hukum, Aliyas menyatakan tanah di bawah pohon karet tersebut merupakan milik Aini, ayah dari Sahrul. Tanah itu disebut berada di HGU Nomor 2 Tahun 2012, Blok 316 dan Blok 317, Afdeling III.

Tanah yang diklaim dijual kepada terdakwa Samsuri seluas 4,5 hektare dari total 10 hektare.

Ketika majelis hakim bertanya mengenai letak sisa tanah seluas 5,5 hektare, saksi Aliyas disebut kebingungan menunjukkan letaknya. Padahal, menurut kuasa hukum, Aliyas saat itu menjabat Kepala Desa Pangkalan Banteng.

Aliyas, menurut versi kuasa hukum, menyatakan tanah seluas 10 hektare itu merupakan satu hamparan.

Klaim Mengenai Racun Garlon

Menurut versi kuasa hukum, pada saat pemasangan patok batas tanah seluas 4,5 hektare, terdakwa bertanya kepada Sahrul mengenai rencana meracuni pohon karet agar mati menggunakan racun Garlon.

Aliyas, menurut versi kuasa hukum, menyatakan Sahrul menjawab kepada terdakwa Samsuri _“Silahkan saja racuni pohon karetnya, gapapa. Saya bertanggungjawab 100%, karena tanahnya milik saya dan sudah kamu beli.”_

Kutipan tersebut belum terverifikasi dari Berita Acara Persidangan.

Kuasa hukum juga mengklaim Aliyas mengetahui pohon karet PTPN di Blok 316 dan 317 telah dua generasi ditanami di Semanggang.

Klaim Mengenai Uang Rp 30 Juta dan SKT

Kuasa hukum mengklaim Aliyas mengakui menerima Rp 30.000.000 dari Sahrul atas transaksi jual beli tanah antara terdakwa dan Sahrul.

Transaksi itu, menurut versi kuasa hukum, terjadi di Kantor Kepala Desa Pangkalan Banteng di Sebukat, ketika dibuat Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Sahrul kepada terdakwa Samsuri di atas tanah HGU Nomor 2 Tahun 2012 milik PTPN.

Status hukum SKT tersebut, apakah sah atau cacat prosedur, belum diputus pengadilan. SKT bukan sertifikat hak milik, melainkan keterangan administratif desa.

Soal Jarak 4 Kilometer
Menurut versi kuasa hukum, Sahrul mengakui menjual tanah tersebut kepada terdakwa dan mempersilakan terdakwa meracuni pohon karet PTPN. Sahrul disebut mengaku bertanggung jawab 100 persen karena tanah itu miliknya dari warisan Aini seluas 10 hektare di Sungai Rengas satu hamparan.

Namun, ketika majelis hakim dan JPU menanyakan jarak dari Sungai Rengas ke Blok 316 dan Blok 317, Sahrul menjawab sekitar 4 kilometer.

Jawaban itu, menurut kuasa hukum, membuat majelis hakim mengernyitkan dahi.

Apakah tanah warisan di Sungai Rengas sama dengan lahan di Blok 316 dan 317, masih menjadi sengketa fakta yang harus dibuktikan dalam persidangan melalui peta, dokumen HGU, SKT, dan keterangan ahli pertanahan.

Saksi Rimadhan

Saksi ketiga adalah Rimadhan bin Taher Norali. Ia pernah menjabat Kepala Desa Pangkalan Banteng selama dua periode dan pernah menjabat Humas PTPN 4 Regional V Kebun Karet Kumai Semanggang.

Menurut versi kuasa hukum, Rimadhan kebanyakan menjawab tidak tahu atas pertanyaan hakim dan JPU.

Kuasa hukum berpendapat, seharusnya Rimadhan banyak mengetahui karena latar belakang jabatannya tersebut. Penilaian ini merupakan pendapat kuasa hukum.

Saksi berhak menjawab tidak tahu apabila memang tidak mengetahui, tidak melihat, atau tidak mengalami langsung peristiwa yang ditanyakan.

Permintaan Kuasa Hukum
Dari keterangan tersebut, tim kuasa hukum meminta majelis hakim memerintahkan penyidik kepolisian menarik Aliyas bin M. Yusuf dan Sahrul alias Anang Kancil bin Aini sebagai terdakwa baru dalam perkara perusakan kebun karet milik PTPN 4 Regional V.

Alasan kuasa hukum, kedua saksi inilah, menurut penilaian kuasa hukum, yang mendorong terdakwa Samsuri melakukan perusakan kebun karet PTPN tersebut.

> “Jika merunut kesaksian Aliyas dan Sahrul, kami sekali lagi memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menarik kedua saksi ini menjadi terdakwa karena sangat pantas untuk diterdakwakan,” kata tim kuasa hukum.

Permohonan tersebut merupakan permohonan penasihat hukum. Majelis hakim belum memutuskan apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak.

Dalam hukum acara pidana, majelis hakim tidak dapat langsung menjadikan saksi sebagai terdakwa dalam persidangan yang sama tanpa proses penyidikan baru, penetapan tersangka oleh penyidik, dan pelimpahan berkas baru oleh jaksa.

Majelis Hakim Hingga berita ini ditulis, majelis hakim belum mengeluarkan penetapan atau putusan terkait permintaan kuasa hukum tersebut. Majelis hakim masih dalam tahap pemeriksaan pembuktian.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) JPU bertugas membuktikan dakwaan terhadap terdakwa Samsuri bin Tamin. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi JPU di luar persidangan yang menanggapi permintaan kuasa hukum tersebut. JPU berhak memberikan tanggapan dalam persidangan berikutnya.

Aliyas bin M. Yusuf dan Sahrul alias Anang Kancil bin Aini Keterangan keduanya dalam berita ini disampaikan melalui versi kuasa hukum terdakwa dalam konferensi pers. Keduanya belum memberikan pernyataan resmi di luar persidangan yang mengonfirmasi atau membantah interpretasi kuasa hukum tersebut secara detail. Keduanya berhak memberikan hak jawab dan pembelaan. Status keduanya hingga saat ini masih sebagai saksi, bukan terdakwa, sampai ada penetapan resmi dari aparat penegak hukum.

Rimadhan bin Taher Norali Penilaian bahwa Rimadhan seharusnya banyak mengetahui merupakan pendapat kuasa hukum. Rimadhan belum memberikan pernyataan resmi di luar persidangan terkait penilaian tersebut.
PTPN 4 Regional V PTPN 4 Regional V sebagai pihak yang disebut sebagai pemilik kebun karet belum memberikan pernyataan resmi terkait jalannya sidang 17 November 2026 dan permintaan kuasa hukum tersebut. PTPN berhak memberikan hak jawab.

Terdakwa Samsuri bin Tamin Terdakwa masih dilindungi asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pembelaan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya merupakan hak terdakwa dalam proses peradilan yang adil.( Anggi )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *