Jakarta, 19 November 2026 – Koalisi Organisasi Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif, yang beranggotakan lebih dari 100 organisasi penyandang disabilitas dari berbagai ragam di seluruh Indonesia, hari ini meluncurkan surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Surat terbuka tersebut menyoroti rancangan aturan instrumen asesmen disabilitas yang tengah disiapkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Koalisi menilai, ketentuan yang mengharuskan Surat Keterangan Disabilitas (SKD) hanya dapat dikeluarkan oleh dokter spesialis berpotensi menghambat jutaan penyandang disabilitas di Indonesia untuk mengakses hak-hak dasar dan layanan publik mereka.
SKD Jadi Kunci Akses Layanan Publik
Surat Keterangan Disabilitas merupakan syarat fundamental untuk membuat Kartu Penyandang Disabilitas. Tanpa kedua dokumen tersebut, penyandang disabilitas tidak dapat mengakses berbagai fasilitas dan program perlindungan sosial pemerintah, mulai dari bantuan langsung tunai, subsidi atau diskon iuran BPJS, alat bantu, jalur beasiswa pendidikan, akomodasi yang layak, hingga kuota lapangan kerja (2% di sektor pemerintah dan 1% di sektor swasta) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Kendala Ketersediaan Dokter Spesialis dan Beban Biaya
Perwakilan Koalisi menegaskan bahwa keharusan pemeriksaan oleh dokter spesialis—seperti dokter spesialis mata untuk tunanetra atau dokter spesialis THT untuk tunarungu—sangat menyulitkan penyandang disabilitas, terutama mereka yang tinggal di luar Pulau Jawa dan daerah terpencil seperti Ternate dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang minim ketersediaan tenaga spesialis.
Selain kendala geografis, kebijakan ini menimbulkan beban biaya yang tinggi. Berdasarkan pengalaman penyandang disabilitas di Jakarta dan Papua, biaya asesmen untuk mendapatkan SKD melalui dokter spesialis berkisar antara Rp600.000 hingga Rp800.000. Biaya tersebut juga tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan karena dianggap bukan merupakan layanan pengobatan medis, sementara belum ada kejelasan mengenai pihak yang menanggung pembiayaan asesmen tersebut.
Tuntutan Koalisi
Koalisi memandang bahwa amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penetapan kedisabilitasan oleh “tenaga medis” tidak seharusnya dipersempit hanya pada dokter spesialis. Untuk itu, Koalisi mendesak pemerintah agar:
1. Memperluas wewenang asesmen disabilitas agar dapat dilakukan oleh dokter umum di fasilitas kesehatan tingkat pertama (seperti Puskesmas) maupun pekerja sosial, sehingga prosesnya lebih mudah diakses oleh masyarakat di seluruh daerah.
2.Menjamin pembiayaan asesmen disabilitas agar tidak membebani penyandang disabilitas secara finansial.
Konferensi pers ini turut dihadiri oleh berbagai perwakilan ragam disabilitas, termasuk penyandang tunanetra, tunarungu, disabilitas mental, disabilitas intelektual, albino, orang bertubuh kecil, serta penyandang penyakit kronis, baik secara luring maupun daring dari berbagai daerah di Indonesia.
Koalisi Disabilitas Desak Pemerintah Sediakan Mekanisme Alternatif Penetapan SKD dan Ancam Gelar Aksi pada 3 Desember
JAKARTA, 19 November 2026 — Kelompok masyarakat dan aktivis penyandang disabilitas mendesak pemerintah—khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial—untuk segera mengadopsi klausul pengecualian serta mekanisme alternatif dalam penerbitan Surat Keterangan Disabilitas (SKD). Jika tuntutan dan usulan regulasi ini tidak diakomodasi dalam kurun waktu tiga minggu ke depan, koalisi menyatakan siap turun ke jalan bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2026.
Desakan ini muncul menyusul interpretasi regulasi oleh Kementerian Kesehatan yang mensyaratkan penetapan disabilitas harus dilakukan oleh dokter spesialis. Kebijakan tersebut dinilai menyulitkan penyandang disabilitas di daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas kesehatan memadai maupun tenaga dokter spesialis.
Dalam pemaparannya, perwakilan koalisi menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan menteri dirancang untuk menjabarkan aturan yang lebih tinggi agar dapat diterapkan secara operasional. Penambahan klausul pengecualian atau afirmasi geografis dinilai tidak melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengingat dokter umum di Puskesmas dan RSUD juga merupakan tenaga medis yang sah.
Lima Tawaran Solusi Konkret untuk Pemerintah
Guna mengatasi kekosongan dokter spesialis di berbagai daerah tanpa melanggar kode etik profesi, koalisi telah merumuskan usulan pasal beserta lima mekanisme alternatif yang konkret:
1. Pelimpahan Wewenang ke Dokter Umum: Memberikan kewenangan penuh kepada dokter umum di Puskesmas atau RSUD setempat untuk melakukan asesmen fungsional dan menerbitkan SKD di wilayah yang tidak memiliki dokter spesialis dalam radius dan waktu tempuh tertentu, dengan dibekali pelatihan cepat terstandar dari organisasi profesi terkait.
2. Pemanfaatan Telemedicine: Menerapkan konsultasi jarak jauh (seperti melalui Zoom meeting) yang menghubungkan dokter umum di daerah dengan dokter spesialis atau psikiater. Untuk disabilitas mental, asesmen dapat dilakukan di Puskesmas menggunakan instrumen kuesioner (seperti panduan DSM-5) atau skala psikologis di bawah supervisi daring psikiater.
3. Penerbitan SKD Sementara: Puskesmas bersama Dinas Sosial setempat dapat menerbitkan SKD sementara (berlaku 1–2 tahun atau hingga dokter spesialis tersedia) menggunakan instrumen asesmen fungsional berbasis komunitas, sehingga warga dapat langsung mengurus Kartu Penyandang Disabilitas (KPD).
4. Layanan Jemput Bola (Mobile Clinic): Mengoptimalkan kunjungan berkala dokter spesialis ke daerah-daerah terpencil.
5. Pengakuan Rekam Medis: Menggunakan riwayat rekam medis yang telah dimiliki oleh penyandang disabilitas sebagai dasar penetapan yang sah.
Koalisi menekankan bahwa preseden klausul pengecualian semacam ini sebenarnya sudah lazim diterapkan dalam regulasi kesehatan lainnya, seperti pada aturan JKN/BPJS Kesehatan untuk pelayanan di daerah terpencil.
Tenggat Waktu Tiga Minggu Sebelum Aksi Massa
Perwakilan koalisi menyampaikan bahwa seluruh elemen penyandang disabilitas—mulai dari generasi senior berusia 80 tahun hingga generasi muda belasan tahun—telah berdiskusi dan sepakat untuk mengambil langkah tegas apabila usulan pasal ini tetap diabaikan.
”Kami memberikan waktu tiga minggu kepada Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan kementerian terkait untuk mengakomodasi usulan ini. Jika sampai tiga minggu ke depan tidak ada perubahan, tidak ada jalan lain bagi kami selain turun ke jalan melakukan aksi pada 3 Desember 2026 mendatang,” tegas perwakilan forum tersebut.











