JAKARTA – Nama Hosea Sanjaya kembali menjadi sorotan setelah PT Erakencana Tunggal menggugat dirinya bersama PT Karya Semesta Investama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gugatan wanprestasi yang didaftarkan pada 28 Oktober 2026 itu memiliki nilai tuntutan sebesar Rp20.117.820.324 atau sekitar Rp20,1 miliar.
Perkara dengan nomor 1334/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL tersebut turut menyeret Wiranata Halim dan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sebagai turut tergugat. PT Erakencana Tunggal sendiri dikenal sebagai pengelola kawasan Urban Forest Cipete.
Dalam rekam jejak korporasinya, Hosea pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Mandiri Finance Indonesia.
Berdasarkan data historis OJK, PT Karya Semesta Investama tercatat menguasai 92,5 persen saham perusahaan tersebut, sementara Hosea dan Wiranata Halim masing-masing memiliki 2,5 persen saham.
Hosea juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Karya Semesta Investama yang bergerak di bidang bisnis otomotif dan jaringan Motorave.
Namun, rekam jejak Hosea juga mencakup sengketa tanah di Sampit, Kalimantan Tengah. Dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Spt, Pengadilan Negeri Sampit pada 22 November 2021 menyatakan Hosea melakukan perbuatan melawan hukum.
Putusan tersebut kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan berlanjut hingga Mahkamah Agung menolak kasasi melalui putusan Nomor 2205 K/Pdt/2023 pada 14 September 2023.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, “Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).”
Majelis juga menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 07636 atas nama Hosea, dengan luas 20.870 meter persegi, tidak memiliki kekuatan hukum karena tumpang tindih dengan tanah milik para penggugat.
Hosea diperintahkan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong dan membongkar pagar kayu ulin. Jika tidak dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ia dikenai uang paksa Rp500.000 per hari.
Pada 2025, Hosea sempat merencanakan pembangunan Taman Mentaya Park di lokasi tersebut. Namun, upaya perlawanan terhadap eksekusi melalui perkara Nomor 56/Pdt.Bth/2025/PN Spt dinyatakan tidak dapat diterima oleh PN Sampit pada 21 Mei 2026.
Kepada Tabengan Online pada 23 Juli 2025, Hosea menyatakan bahwa berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah dari BPN Kotawaringin Timur, lahan itu tidak sedang diagunkan, diblokir, disita, ataupun tercatat memiliki perkara.
“Taman Mentaya Park dirancang sebagai ruang publik yang nyaman dan kreatif bagi masyarakat. Fitur-fitur yang akan ada di taman ini antara lain panggung musik untuk kontes musik, area tanaman hias, dan ikan hias,” ujarnya mengutip media tersebut.
Sengketa di Sampit tersebut merupakan perkara berbeda dari gugatan wanprestasi PT Erakencana Tunggal di Jakarta Selatan.
Hingga informasi ini disusun, uraian lengkap mengenai dasar gugatan dan tuntutan dalam perkara Erakencana belum tersedia sehingga nilai Rp20,1 miliar tersebut masih merupakan nilai gugatan, bukan kerugian atau utang yang telah terbukti.
Pengunduran Diri Direksi dan Laporan Imran
Di tengah sorotan tersebut, Hosea juga tercatat sebagai Wakil Direktur Utama PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY), jabatan yang diembannya sejak 17 Juni 2026.
Namun, Venteny kemudian mengumumkan rencana pengunduran diri CEO Junichiro Waide, Hosea Sanjaya, dan Komisaris Utama Katsuya Kitano.
Surat pengunduran diri ketiganya diterima perseroan pada 5 November 2026 dan diumumkan kepada Bursa Efek Indonesia pada 9 November 2026. Keputusan tersebut masih menunggu persetujuan RUPSLB yang dijadwalkan pada 23 November 2026.
Pihak Venteny menyatakan pengunduran diri tersebut tidak berdampak material terhadap perseroan.
“Pengunduran diri ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan,” tegas pihak perseroan.
Sebelumnya, Venteny menyebut penguatan jajaran direksi dan komisaris ditujukan untuk mengawal tindak lanjut audit keuangan serta investigasi khusus periode 2023–2024, termasuk upaya pemulihan aset.
Sementara itu, pemerhati pasar modal Imran Pasaribu mengaku telah meminta klarifikasi kepada pihak Venteny terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatiannya.
Ia menyebut telah menghubungi pihak Venteny, antara lain Presiden Direktur Junichiro Waide, Wakil Presiden Direktur Kaleb Soleiman dan Direktur Hosea Sanjaya dan Tri Ismardiko Widyawan.
“Bahwa kemudian saudara Tri meminta saya untuk mendatangi kantornya PT Venteny, hal itu tidak saya lakukan karena seharusnya mereka menjawab dengan surat,” ujar Imran, Kamis (19/11/2026).
Imran menilai tidak adanya jawaban atas permintaan klarifikasi tersebut sebagai tindakan yang keliru.
“Karena hak jawab mereka tidak mereka manfaatkan untuk menjawab permintaan klarifikasi dari saya, maka saya anggap perbuatan mereka ini adalah keliru,” tegasnya.
Ia menyebut telah melaporkan persoalan tersebut ke Bareskrim Polri pada 14 November 2026 dengan nomor 07/Ips-01/PPSM/JMB/11.26.
Pada 18 November 2026, ia kembali membuat laporan ke Dirkrimum Polda Metro Jaya dengan nomor 11/Ips-01/PPSM/JMB/11.26 terkait dugaan pemberian informasi semu di pasar modal Indonesia.
Imran juga meminta OJK dan Bursa Efek Indonesia memeriksa Venteny karena menduga persoalan tersebut telah merugikan investor.
Hingga 19 November 2026, belum terdapat penjelasan resmi dari Hosea maupun Venteny mengenai alasan pengunduran diri tersebut ataupun tanggapan atas permintaan klarifikasi dan laporan Imran.







